Pertanyaannya terdengar sederhana, nyaris naif: mungkinkah kekuasaan dan keadilan hidup berdampingan? Atau memang takdir keduanya adalah hubungan yang selalu tegang—seperti dua orang yang tinggal serumah tapi saling curiga?
Kekuasaan, pada dasarnya, adalah kemampuan memaksakan kehendak. Ia bekerja lewat aturan, ancaman, imbalan, dan kadang senjata. Keadilan sebaliknya: ia menuntut pengekangan. Ia meminta agar kekuasaan tidak digunakan semaunya, agar yang kuat menahan diri, agar yang lemah tidak dilindas. Dalam arti ini, keadilan adalah musuh alami kekuasaan yang tak terkendali.
Maka tidak heran jika kekuasaan sering mengklaim dirinya adil—tanpa benar-benar menjadi adil. Penguasa jarang berkata, “Saya berkuasa demi kepentingan saya sendiri.” Mereka lebih suka mengatakan, “Ini demi stabilitas,” atau “demi keamanan,” atau “demi rakyat.” Keadilan dijadikan kata hiasan, semacam bunga plastik di ruang kekuasaan: terlihat indah, tapi tidak hidup.
Di ruang pengadilan, kita sering menyaksikan drama yang sama. Hukum berdiri tegak, bersuara lantang, dan tampak netral. Namun di baliknya, relasi kuasa bekerja diam-diam. Siapa yang punya akses ke pengacara mahal? Siapa yang suaranya didengar media? Siapa yang bisa menunda proses, menekan saksi, atau menafsirkan aturan? Keadilan, yang seharusnya buta, justru sering kali tajam memilih siapa yang akan ia lihat dengan jelas.
Keadilan jarang kalah telak. Ia lebih sering kalah halus.
Kekuasaan tidak selalu jahat. Itu juga mitos yang terlalu mudah. Tanpa kekuasaan, hukum hanyalah kalimat di atas kertas. Tanpa kewenangan, keadilan tidak punya gigi. Masalahnya bukan pada keberadaan kekuasaan, melainkan pada siapa yang mengawasinya dan sejauh mana ia mau diawasi.
Di sinilah paradoksnya: agar keadilan hidup, kekuasaan harus bersedia dibatasi. Tapi justru ketika seseorang atau sebuah institusi mencapai puncak kuasa, godaan terbesar adalah menyingkirkan batas. Sejarah penuh dengan contoh ketika hukum diubah agar sesuai dengan kepentingan penguasa, bukan sebaliknya. Keadilan dipelintir, bukan dilanggar terang-terangan—karena pelintiran jauh lebih aman dari kritik.
Apakah mungkin keduanya berdampingan? Mungkin. Tapi bukan sebagai sahabat karib. Lebih tepat sebagai dua tetangga yang terus saling mengawasi. Keadilan membutuhkan kekuasaan agar bisa bekerja; kekuasaan membutuhkan keadilan agar tidak berubah menjadi tirani. Hubungan mereka bukan romantis, melainkan fungsional—dan selalu rapuh.
Masyarakat sering berharap terlalu besar pada figur kuat yang “adil”. Padahal keadilan yang bergantung pada kebaikan hati penguasa adalah keadilan yang rapuh. Hari ini ia adil, besok bisa berubah. Keadilan yang tahan lama justru lahir dari sistem yang memungkinkan penguasa salah, dikritik, dan dikoreksi—tanpa harus tumbang dalam kekerasan.
Barangkali kita perlu berhenti bertanya, “Apakah penguasa ini adil?” dan mulai bertanya, “Apa yang terjadi jika penguasa ini tidak adil?” Pertanyaan kedua lebih jujur, karena mengakui sifat manusia yang mudah tergoda kuasa.
Kekuasaan dan keadilan bisa hidup berdampingan, tapi hanya jika jarak di antara mereka dijaga. Terlalu dekat, keadilan akan dipeluk sampai kehabisan napas. Terlalu jauh, kekuasaan akan berjalan tanpa arah moral. Di antara keduanya, diperlukan institusi, kritik publik, pers yang bebas, dan warga yang tidak malas berpikir.
Pada akhirnya, keadilan bukanlah hadiah dari kekuasaan. Ia adalah tuntutan terhadap kekuasaan. Dan selama tuntutan itu terus disuarakan—meski pelan, meski sering diabaikan—harapan akan keadilan belum sepenuhnya padam.
Mungkin itulah satu-satunya cara agar keduanya tetap satu atap: bukan dengan saling percaya, melainkan dengan saling membatasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar