Pahlawan

Coba bayangkan, jika para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan tiba-tiba bisa bangkit dan menyaksikan negeri ini hari ini. Kira-kira, apakah mereka akan tersenyum bangga, atau justru meminta untuk dimakamkan kembali?

Setiap 10 November, kita mendadak menjadi bangsa yang sangat patriotik. Foto pahlawan dipasang, lagu perjuangan diputar, pidato dibacakan, dan kata-kata tentang pengorbanan bertebaran di media sosial. Bahkan orang yang biasanya sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi tiba-tiba fasih berbicara tentang kepentingan bangsa.

Luar biasa. Setidaknya, patriotisme kita masih hidup selama upacara berlangsung.

Dulu, pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan. Mereka tidak bertanya berapa anggaran perjuangan, berapa honor yang diterima, atau jabatan apa yang akan diberikan setelah perang selesai. Mereka berjuang karena merasa tanah air bukan milik segelintir orang.

Sekarang, perjuangan juga masih berlangsung. Hanya saja, medan perangnya sedikit berbeda. Ada yang berjuang mendapatkan pekerjaan, ada yang berjuang membayar cicilan, ada yang berjuang melawan harga kebutuhan pokok, dan ada pula yang berjuang mempertahankan kekuasaan agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

Kita juga punya pahlawan-pahlawan baru. Mereka tampil di televisi, berdiri di podium, mengenakan pakaian mahal, dan berbicara dengan penuh semangat tentang pengabdian. Sebagian bahkan begitu gigih memperjuangkan rakyat sampai lupa bahwa rakyat masih menunggu hasil perjuangannya.

Tentu, kita tidak boleh menggeneralisasi. Masih banyak orang yang bekerja dengan jujur, mengabdi tanpa pamrih, dan berjuang tanpa perlu tepuk tangan. Guru yang tetap mengajar di pelosok, tenaga kesehatan yang melayani dengan tulus, petani yang menyediakan pangan, dan orang-orang kecil yang memilih tetap jujur meskipun kesempatan untuk curang terbuka lebar.

Mereka mungkin tidak masuk buku sejarah. Tidak mendapat gelar kehormatan. Tidak memiliki panggung untuk berpidato. Tetapi tanpa mereka, negeri ini mungkin sudah lama kehabisan alasan untuk disebut bangsa.

Barangkali, persoalan terbesar kita bukan kekurangan pahlawan, melainkan terlalu banyak orang yang ingin disebut pahlawan tanpa mau menanggung pengorbanannya.

Sebab menjadi pahlawan tidak harus menunggu perang. Kadang-kadang, cukup dengan tidak korupsi ketika punya kesempatan, tidak menyalahgunakan jabatan ketika berkuasa, dan tidak mengorbankan kepentingan orang banyak demi keuntungan sendiri.

Pada akhirnya, pahlawan bukanlah mereka yang paling sering menyebut nama bangsa, melainkan mereka yang paling sedikit mengambil keuntungan dari penderitaan bangsanya.

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Untuk para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, hormat kami.

Dan untuk mereka yang hari ini mengaku sedang berjuang demi bangsa, ada satu pertanyaan sederhana:

Jika para pahlawan dahulu berkorban demi masa depan bangsa, mengapa sebagian orang sekarang justru mengorbankan masa depan bangsa demi dirinya sendiri?

Laut Bercerita

Bagaimana jika suatu hari seseorang yang Anda cintai menghilang, tetapi negara justru meminta Anda berhenti bertanya?

Ada banyak cara membuat seseorang menghilang. Bisa dengan sulap, bisa dengan pindah alamat, atau bisa juga dengan cara yang jauh lebih canggih: diculik, disiksa, lalu tidak pernah diketahui di mana keberadaannya. Sayangnya, cara terakhir bukan cerita sulap. Ia adalah bagian dari sejarah yang pernah terjadi.

Dalam novel Laut Bercerita, Leila S. Chudori mengajak kita memasuki dunia yang tidak nyaman: dunia ketika anak-anak muda berani berpikir, berbicara, dan mempertanyakan kekuasaan. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya punya satu kesalahan besar: percaya bahwa negeri ini seharusnya bisa menjadi lebih baik.

Biru Laut, tokoh utama novel ini, adalah seorang mahasiswa yang bersama kawan-kawannya terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Mereka membaca, berdiskusi, menulis, bergerak, dan bermimpi tentang kebebasan. Rupanya, di negeri tertentu, membaca dan berpikir bisa menjadi kegiatan yang cukup berbahaya. Bahkan mungkin lebih berbahaya daripada korupsi, asal korupsinya dilakukan oleh orang yang tepat.

Tetapi Laut Bercerita bukan sekadar kisah tentang penculikan dan penyiksaan. Novel ini juga bercerita tentang keluarga yang menunggu, kekasih yang kehilangan, sahabat yang mencari, dan orang-orang yang menolak menyerah pada lupa.

Ada satu bagian yang terasa sangat menyakitkan: meja makan keluarga Biru Laut. Piring tetap disiapkan untuknya, meskipun ia tak pernah datang. Betapa sederhana sekaligus kejamnya sebuah kehilangan. Di luar sana, orang-orang bisa berdebat tentang politik, kekuasaan, dan stabilitas. Tetapi di sebuah rumah, ada keluarga yang bahkan tidak tahu apakah anaknya masih hidup atau sudah kembali kepada keabadian.

Di sinilah Leila S. Chudori berhasil membuat sejarah terasa sangat manusiawi. Ia tidak hanya memperlihatkan kekejaman melalui ruang penyiksaan, tetapi juga melalui ruang makan yang kehilangan satu anggota keluarga. 

Yang menarik, novel ini juga seperti mengajukan pertanyaan sederhana: mengapa sebuah negara bisa begitu takut kepada anak-anak muda yang hanya ingin berpikir bebas?

Bukankah negara seharusnya lebih takut kepada koruptor daripada kepada mahasiswa yang membawa buku? Bukankah kekuasaan seharusnya lebih sibuk memperbaiki kehidupan rakyat daripada mengawasi orang-orang yang berbeda pendapat?

Rupanya, dalam sejarah politik, ada masa ketika penguasa merasa lebih aman jika rakyat tidak banyak bertanya. Sebab rakyat yang kritis memang agak merepotkan. Mereka tidak mudah percaya pada pidato, tidak gampang terpesona oleh baliho, dan tidak selalu menganggap semua keputusan pemerintah sebagai wahyu yang turun dari langit.

Itulah sebabnya Laut Bercerita terasa relevan untuk dibaca kembali. Bukan untuk mengajak kita hidup dalam dendam terhadap masa lalu, melainkan untuk mengingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit.

Sebuah bangsa yang kehilangan ingatan akan mudah mengulangi kesalahannya sendiri.

Mungkin itulah pesan paling penting dari novel ini: orang-orang boleh menghilang, tetapi cerita mereka tidak boleh ikut dihilangkan.

Dan jika suatu hari anak-anak kita bertanya mengapa ada orang yang diculik hanya karena memperjuangkan kebebasan, jangan jawab bahwa itu sekadar cerita lama.

Sebab sejarah bukan barang antik yang cukup disimpan di museum. Ia adalah cermin. Dan kadang-kadang, yang paling takut melihat cermin justru mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Laut telah bercerita. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mendengarkan, atau justru sedang sibuk belajar melupakan?

Republik Lima Tahunan

Negara ini tampaknya tidak pernah benar-benar membangun masa depan. Kita terlalu sibuk membangun masa jabatan.

Ada satu keahlian luar biasa yang dimiliki negara kita: setiap lima tahun sekali, kita selalu punya visi baru, slogan baru, janji baru, dan wajah-wajah lama yang tampil dengan kemasan baru.

Kita menyebutnya pembangunan.

Padahal, kalau diperhatikan baik-baik, yang paling konsisten dibangun justru pencitraan.

Sejak Reformasi, kita berganti presiden, berganti kabinet, berganti program, bahkan berganti nama proyek. Setiap pemerintahan datang membawa jargon pembangunan yang terdengar seperti judul seminar internasional. Ada revolusi mental, pembangunan manusia, infrastruktur, hilirisasi, transformasi ekonomi, hingga Indonesia Emas.

Semuanya terdengar hebat. Sayangnya, kita sering kesulitan menjawab satu pertanyaan sederhana: sebenarnya negara ini mau dibawa ke mana dalam 20 atau 30 tahun ke depan?

Kita seperti orang yang setiap lima tahun membeli peta baru, tetapi tidak pernah benar-benar menentukan tujuan perjalanan.

Pembangunan jangka panjang akhirnya kalah oleh kepentingan jangka pendek. Jalan dibangun, gedung diresmikan, program diluncurkan, kamera televisi dinyalakan. Yang penting ada dokumentasi bahwa pemerintah sedang bekerja. Kalau bisa, wajah pejabatnya lebih besar daripada papan nama proyeknya.

Sebab dalam politik kita, sesuatu yang belum tentu berhasil masih bisa dijual sebagai keberhasilan, asalkan konferensi persnya berjalan lancar.

Ironisnya, pembangunan negara seolah mengikuti kalender Pilpres. Tahun pertama menyusun program, tahun kedua mencari popularitas, tahun ketiga membangun citra, tahun keempat mempersiapkan panggung, dan tahun kelima sibuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintahan berikutnya harus melanjutkan keberhasilan.

Lalu pembangunan yang sesungguhnya kapan?

Kita membutuhkan negara yang memiliki arah, bukan sekadar pemerintahan yang memiliki agenda elektoral. Pendidikan, kesehatan, industri, pangan, energi, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Bukan program yang nasibnya bergantung pada siapa yang sedang duduk di kursi kekuasaan.

Tetapi mungkin kita memang terlalu berharap. Di negeri ini, pembangunan berkelanjutan tampaknya kalah populer dibandingkan pencitraan berkelanjutan.

Sebab membangun masa depan membutuhkan pemikiran panjang, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan yang hasilnya mungkin baru terlihat setelah seorang presiden turun dari jabatannya.

Sementara membangun citra cukup dengan baliho, slogan, seremoni, dan kamera yang selalu siap merekam.

Barangkali masalah terbesar negara ini bukan kekurangan pemimpin yang ingin dikenang sejarah, melainkan terlalu banyak pemimpin yang ingin dikenang sebelum masa jabatannya berakhir.

Dan rakyat?

Rakyat masih menunggu pembangunan yang benar-benar membangun kehidupan mereka, bukan sekadar membangun elektabilitas orang-orang yang sedang berkuasa.

Sebab negara bukan perusahaan pencitraan. Dan masa depan bangsa bukan proyek kampanye lima tahunan.