Bersiaplah, Dunia!

Ternyata, negara maju pun takut menghadapi masa depan. Bedanya, mereka menyiapkan rakyat sebelum krisis datang. Bukan menunggu keadaan kacau, lalu mengundang wartawan, memasang wajah prihatin, dan mengumumkan bahwa pemerintah sedang bekerja keras. Mereka menganggap konferensi pers sebagai obat segala krisis.

Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa secara masif mengeluarkan panduan kesiapsiagaan darurat nasional. Warga diminta menyiapkan makanan, air minum, obat-obatan, radio, baterai, dan uang tunai untuk menghadapi kemungkinan perang, serangan siber, pemadaman listrik massal, hingga lumpuhnya layanan publik.

Pesannya sederhana: jangan menunggu krisis datang baru belajar bertahan hidup.

Menariknya, negara-negara dengan teknologi canggih dan anggaran pertahanan besar itu justru berani mengakui bahwa negara punya keterbatasan. Mereka mendorong rakyat membangun ketahanan dari rumah masing-masing.

Sementara itu, kita tahu ada pemerintah yang lebih piawai membangun optimisme melalui slogan daripada mempersiapkan solusi. Harga pangan naik, rakyat diminta bersabar. Listrik padam, rakyat diminta memahami keadaan. Pelayanan publik lumpuh, dibentuk tim koordinasi. Setelah itu, konferensi pers digelar untuk menjelaskan bahwa semuanya masih terkendali.

Begitulah politik: ketika keadaan memburuk, yang pertama kali diselamatkan terkadang bukan rakyat, melainkan citra pemerintah.

Tentu, kesiapsiagaan masyarakat bukan alasan bagi negara untuk cuci tangan. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan perlindungan, infrastruktur, dan sistem penanganan krisis. Ada perbedaan antara mengajak rakyat bersiap dan menyuruh rakyat menanggung sendiri kegagalan negara.

Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah pengalihan tanggung jawab.

Mungkin inilah pelajaran penting dari Eropa: pemerintah yang serius bukan pemerintah yang selalu mengatakan semuanya aman, melainkan pemerintah yang berani mempersiapkan rakyat menghadapi kemungkinan terburuk.

Sebab, ketika bencana datang, pidato tidak bisa diminum, slogan tidak bisa dimakan, dan konferensi pers tidak bisa dijadikan tempat berlindung.

Rakyat boleh diminta bersiap menghadapi kiamat. Tetapi pemerintah jangan sampai menjadi penyebabnya.

Sekoci Para Elite

Pernahkah Anda melihat orang-orang berdebat tentang kualifikasi seorang nakhoda ketika kapal yang mereka tumpangi sudah kemasukan air sampai ke leher?

Selamat datang di negeri Konoha. Di sini, kapal boleh tenggelam, rakyat boleh megap-megap, tetapi perdebatan tentang siapa yang pantas memegang kemudi bisa berlangsung lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kapal.

Sungguh sebuah pertunjukan yang luar biasa! Kapal sedang menuju dasar laut, tetapi para penumpangnya yang duduk di ruang VIP tampaknya lebih khawatir kehilangan hak untuk memegang kemudi daripada kehilangan kapal itu sendiri.

Bayangkan sebuah kapal besar. Di lambungnya sudah muncul lubang. Air laut masuk tanpa permisi. Rakyat berlarian mencari ember, gayung, panci, bahkan gelas kopi untuk mengeluarkan air. Ada yang sampai menggunakan kedua tangannya karena tidak punya alat lain. Mereka bekerja sambil cemas, sebab setiap menit air semakin tinggi.

Sementara itu, di ruang VIP, para elite sedang mengadakan rapat penting.

Agendanya? Memastikan apakah nakhoda memiliki ijazah tahan mabuk laut.

Sebagian meminta dokumen asli. Sebagian meragukan tanda tangannya. Yang lain membentuk tim khusus untuk memeriksa apakah sertifikat tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Ada pula yang mengusulkan seminar nasional tentang standar kompetensi nakhoda di era modern.

Hebat. Air sudah masuk ke ruang mesin, tetapi mereka masih sibuk memeriksa map dokumen.

Barangkali mereka berpikir, kalau ijazah nakhoda terbukti sah, air akan merasa malu lalu keluar sendiri dari kapal. Atau kalau sertifikatnya palsu, laut akan bersedia menunggu sampai proses hukum selesai.

Sayangnya, air tidak mengenal birokrasi. Ia tidak peduli siapa yang menang debat, siapa yang punya gelar akademis, atau siapa yang paling banyak tampil di televisi. Air hanya mengikuti hukum alam: kalau lubangnya tidak ditutup, kapal akan tenggelam.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Para elite tampaknya lebih tertarik memenangkan perdebatan daripada menyelesaikan masalah. Mereka sibuk menghitung kesalahan lawan, sementara rakyat menghitung sisa uang untuk membeli beras. Mereka beradu argumentasi tentang siapa yang paling benar, sementara rakyat berjuang agar bulan ini bisa bertahan sampai akhir.

Bagi sebagian elite, politik mungkin permainan catur. Bagi rakyat, politik adalah soal apakah dapur masih bisa mengepulkan asap besok pagi.

Dan yang paling menggelikan, orang-orang yang duduk di ruang VIP itu sering menganggap diri mereka penyelamat kapal. Mereka memberikan komentar tentang teknik menyendok air, mengkritik cara rakyat memegang ember, bahkan memperdebatkan siapa yang paling berjasa mengeluarkan satu gayung air. Padahal, mereka sendiri tidak pernah turun membantu.

Mungkin mereka takut jas mahalnya basah. Atau jangan-jangan, kalau kapal berhasil diselamatkan, mereka kehilangan panggung untuk berpidato tentang betapa berbahayanya kapal yang hampir tenggelam.

Rakyat sudah terlalu lama menderita untuk terus dijadikan penonton dalam pertunjukan semacam ini. Mereka tidak membutuhkan elite yang pandai menciptakan kegaduhan, melainkan pemimpin yang mampu menemukan kebocoran dan menutupnya. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak konferensi pers, melainkan keputusan yang membuat kehidupan sedikit lebih layak.

Ijazah tentu penting. Kompetensi nakhoda juga penting. Tetapi semua itu kehilangan makna ketika dipakai sebagai alasan untuk mengabaikan kapal yang sedang tenggelam.

Jangan-jangan, selama ini para elite bukan sedang mencari cara menyelamatkan kapal. Mereka hanya sedang memastikan bahwa sekoci untuk menyelamatkan diri sendiri sudah tersedia. Dan rakyat? Silakan terus menimba air sampai kapal benar-benar tenggelam.

Jadi, silakan lanjutkan perdebatan tentang ijazah, sertifikat, dan kemampuan tahan mabuk laut. Rakyat akan tetap menimba air. Hanya saja, ada satu hal yang mungkin perlu diingat para elite: ketika kapal benar-benar tenggelam, tidak ada satu pun ijazah yang bisa dijadikan pelampung. Dan sayangnya, tak ada satu pun rekomendasi yang bisa mengapungkan kapal yang sudah tenggelam.

Negara Kehilangan Akal

Selamat datang di negara yang logikanya sudah pensiun, tetapi kebodohannya masih aktif bekerja. Negara tempat kebohongan bisa naik pangkat, ketidakmampuan mendapat jabatan, dan kesalahan justru memiliki juru bicara. Di sini, semakin tidak masuk akal sebuah keputusan, semakin panjang penjelasan yang disiapkan untuk membelanya.

Kita tidak sedang kekurangan orang pintar. Kita hanya sedang mengalami kelebihan orang yang merasa pintar, tetapi alergi menggunakan akal sehat.

Ironisnya, mereka yang membuat masalah sering tampil paling percaya diri menjelaskan cara menyelesaikannya. Mereka yang seharusnya meminta maaf justru menggelar konferensi pers. Dan mereka yang seharusnya diperiksa malah sibuk memeriksa siapa yang berani bertanya.

Kalau ini bukan negara kehilangan akal, lalu apa namanya?

Ada yang salah dengan negara ini. Bukan karena kita kekurangan orang pintar, tetapi karena terlalu banyak orang pintar yang menggunakan kepintarannya untuk menjelaskan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dijelaskan.

Kita hidup di negara yang semakin sulit membedakan antara kenyataan dan sandiwara. Harga kebutuhan pokok naik, rakyat diminta bersabar. Korupsi terbongkar, pejabat tampil dengan wajah prihatin. Hukum dipertontonkan dengan gagah berani, tetapi entah mengapa keberaniannya sering kali memiliki ukuran berbeda, tergantung siapa yang sedang duduk di kursi terdakwa.

Di negara ini, masalah bukan lagi bagaimana menyelesaikan persoalan, melainkan bagaimana membuat persoalan terlihat seolah-olah sudah diselesaikan.

Jalan rusak diperbaiki dengan spanduk. Kemiskinan diatasi dengan konferensi pers. Korupsi dilawan dengan seminar antikorupsi yang biaya penyelenggaraannya mungkin cukup untuk membeli satu mobil mewah. Sementara itu, para pejabat sibuk membicarakan keberhasilan pembangunan di hadapan rakyat yang masih sibuk menghitung uang belanja.

Politik pun berubah menjadi pertunjukan komedi. Mereka yang kemarin saling menyerang hari ini duduk berdampingan sambil tersenyum. Rupanya permusuhan dalam politik memiliki masa kedaluwarsa yang sangat pendek, terutama ketika ada kepentingan yang lebih besar menunggu di belakang pintu.

Rakyat? Jangan khawatir. Rakyat selalu mendapat peran penting: menjadi penonton, membayar tiket, dan sesekali diminta bertepuk tangan.

Yang lebih menarik, setiap kritik dianggap sebagai kebencian, setiap pertanyaan dianggap sebagai ancaman, dan setiap orang yang meminta penjelasan dicurigai tidak memiliki rasa nasionalisme. Seolah-olah mencintai negara berarti harus menyetujui semua yang dilakukan pemerintah, termasuk ketika sesuatu berjalan ke arah yang salah.

Padahal, mencintai negara bukan berarti harus memuji semua kebodohannya.

Kita juga mulai terbiasa dengan hal-hal yang seharusnya membuat kita terkejut. Kebohongan menjadi strategi komunikasi. Ketidakmampuan disebut dinamika. Kegagalan disebut proses pembelajaran. Dan ketika semuanya berantakan, selalu ada seseorang yang tampil meyakinkan untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berantakan.

Mungkin inilah prestasi terbesar kita: berhasil membuat ketidakmasukakalan terasa begitu biasa sehingga orang yang masih menggunakan akal sehat justru dianggap aneh.

Tetapi sebuah negara tidak kehilangan akal ketika rakyatnya tidak tahu apa-apa. Negara kehilangan akal ketika orang-orang yang tahu kebenaran memilih diam, sementara mereka yang seharusnya malu justru sibuk memberi ceramah tentang moralitas.

Dan barangkali, yang paling berbahaya bukanlah ketika negara ini dipimpin oleh orang-orang yang salah. Melainkan ketika kita sudah terlalu terbiasa dengan kesalahan sehingga tidak lagi merasa perlu mencari yang benar.

Sebab, sebuah negara masih bisa bertahan tanpa banyak orang pintar. Tetapi sulit diselamatkan ketika akal sehat sudah menjadi barang langka.