Negeri Ini Sedang Diurus?

Pernahkah Anda duduk di teras rumah, menatap langit yang kelabu karena polusi, lalu tiba-tiba terdorong untuk merenungkan sebuah pertanyaan eksistensial yang sangat mendasar: “Negeri kita tercinta ini sebenarnya sedang diurus oleh para profesional, atau sedang dihancurkan secara perlahan oleh sekelompok amatir yang menyamar jadi pejabat?”

Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak sosiolog begadang semalaman, membuat para ekonom sakit mag, dan membuat masyarakat awam beralih ke obat sakit kepala dosis tinggi.

Jika Anda melihat berita utama setiap hari, Anda akan disuguhi sebuah tontonan komedi situasi tingkat tinggi. Di satu sisi, pemerintah selalu punya cetak biru ( blueprint ) yang tampak begitu megah. Kita punya visi menuju Indonesia Emas, swasembada pangan, digitalisasi birokrasi, hingga pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang estetik. Semuanya tampak rapi di atas kertas kerja PowerPoint yang penuh dengan grafik warna-warni berbau optimisme. Namun, begitu kita menengok ke luar jendela, realitasnya menyerupai arena sirkus yang kehilangan pawangnya.

Bayangkan skenario manajemen berikut: Sebuah kementerian sibuk meluncurkan aplikasi digital senilai miliaran rupiah untuk menyederhanakan pelayanan rakyat. Dua minggu kemudian, kementerian lain mendadak mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan rakyat membawa fotokopi KTP rangkap tiga yang dilegalisir oleh RT/RW untuk mengakses aplikasi tersebut.

Secara komedi, ini seperti melihat seseorang yang sedang berusaha mengecat dinding rumahnya dengan kuas emas, sementara fondasi rumahnya sedang digerogoti oleh rayap-rayap korupsi secara massal. Kita melihat undang-undang direvisi secepat kilat di tengah malam, sementara urusan menurunkan harga minyak goreng membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan kali rapat koordinasi tingkat menteri.

Apakah semua kekacauan ini adalah sebuah ketidaksengajaan akibat kebodohan struktural, atau jangan-jangan ini adalah sebuah desain kehancuran yang terencana dengan sangat rapi?

Secara filosofis, batas antara "mengurus" dan "menghancurkan" di negeri ini memang setipis tisu yang dibagi dua. Ketika sebuah kebijakan dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah rakyat, melainkan untuk menyenangkan hati para penyandang dana kampanye, maka proses "mengurus negara" sebenarnya telah berubah fungsi menjadi proses "mengurus kepentingan pribadi."

Negara tidak dihancurkan dengan bom atau invasi militer asing. Negara dihancurkan secara elegan dari dalam: lewat pembuatan aturan yang tumpang tindih, penempatan orang-orang tidak kompeten di posisi strategis demi balas budi politik, dan pembiasaan masyarakat untuk menganggap segala kegagalan sistem sebagai takdir yang harus diterima dengan ikhlas.

Ketika kritik dianggap sebagai tindakan makar dan humor satire dianggap sebagai pencemaran nama baik, kita tahu bahwa akal sehat telah resmi diasingkan dari koridor kekuasaan.

Jadi, berada di posisi manakah kita hari ini?

Secara optimistis-komis, mari kita anggap negeri ini memang sedang diurus. Hanya saja, para pengurusnya mungkin sedang membaca buku panduan manajemen dengan cara terbalik. Mereka berniat membangun jembatan, tapi yang jadi justru labirin tanpa jalan keluar.

Sebelum Anda membayar pajak atau tarif tol yang naik lagi bulan depan, silakan merenung sejenak di lampu merah yang durasinya tiga ratus detik: Apakah Anda sedang berpartisipasi dalam pembangunan sebuah bangsa, atau Anda sebenarnya sedang patungan membiayai sirkus kehancurannya sendiri?

Supremasi Sipil

Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana General Motors dipimpin oleh seorang Jenderal Angkatan Darat sejati yang mengatur rapat pemegang saham dengan instruksi “Siap, Grak!”? Atau bayangkan Perdana Menteri Inggris berpidato di parlemen sambil mengenakan tank tempur sebagai kendaraan dinas harian. Kedengarannya seperti naskah film komedi satir Hollywood, bukan?

Tapi anehnya, di belahan dunia yang kita sebut "negara maju"—tempat di mana orang-orangnya sibuk memikirkan kolonisasi Mars dan harga saham teknologi—hal seperti itu tidak pernah terjadi. Fakta menunjukkan: tidak ada satu pun negara maju saat ini yang dipimpin oleh rezim militer. Nol. Zonk.

Di negara-negara yang ekonominya makmur dan demokrasinya matang, mereka menganut sebuah sekte keyakinan yang disebut Supremasi Sipil. Ini adalah sebuah konsep filosofis yang sangat elegan sekaligus menggelitik: pemerintahan dijalankan oleh orang-orang biasa yang hobi pakai dasi atau blazer kantoran (kaum sipil), sementara pria-pria perkasa yang terbiasa memegang senapan serbu disuruh duduk manis di barak, fokus murni pada fungsi pertahanan.

Sederhananya: kaum sipil yang memegang dompet negara dan menentukan arah kompas, sedangkan militer adalah satpam penjaga malam yang sangat dihormati.

Mengapa negara-negara maju begitu alergi melihat seragam loreng duduk di kursi presiden atau perdana menteri?

Jawabannya adalah komedi manajemen. Militer dilatih untuk satu hal yang sangat spesifik dan luar biasa mereka kuasai: menghancurkan musuh dan memenangkan pertempuran. Logika mereka adalah logika garis lurus, hitam-putih, komando tunggal. Jika ada masalah, hantam.

Sementara itu, mengelola sebuah negara maju—mengurus inflasi, bernegosiasi dengan serikat buruh, atau berdebat tentang anggaran jaminan sosial—memerlukan seni yang sangat dibenci oleh dunia militer: Seni Bertele-tele bernama Kompromi.

Secara provokatif, mari kita jujur. Mengizinkan militer memimpin pemerintahan sipil itu ibarat menyewa seorang juara dunia tinju kelas berat untuk menjadi kepala sekolah taman kanak-kanak. Memang sih, tidak akan ada murid yang berani berisik di kelas. Tapi begitu ada anak yang menangis karena rebutan mainan, solusi sang juara dunia mungkin adalah memberikan pukulan uppercut.

Negara-negara maju paham betul secara filosofis bahwa kekuasaan absolut yang didukung oleh moncong senjata adalah resep terbaik untuk melahirkan kemandukan berpikir. Ketika kritik dianggap sebagai pembangkangan tugas (insubordinasi) dan oposisi dianggap sebagai pengkhianat negara, maka yang tersisa hanyalah sebuah negara yang stabil... stabil dalam kebodohan dan ketakutan.

Supremasi sipil mengajarkan kita bahwa peluru mungkin bisa menembus dinding pertahanan musuh, tetapi peluru tidak akan pernah bisa menurunkan suku bunga bank atau menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital.

Jadi, jika hari ini kita masih melihat ada negara yang urusan berasnya diatur oleh jenderal, urusan wisatanya dikomandoi oleh kolonel, dan urusan administrasinya dijaga ketat oleh mayor, kita tahu pasti satu hal: negara tersebut mungkin punya banyak senjata keren, tapi mereka masih duduk di bangku taman kanak-kanak dalam peradaban modern.

Sebab pada akhirnya, tanda bahwa sebuah bangsa telah dewasa bukanlah seberapa garang militer mereka di dalam istana, melainkan seberapa patuh militer mereka kepada perintah seorang presiden sipil yang bahkan mungkin tidak tahu cara mengokang senjata.

Diotrefes

Nama Diotrefes muncul singkat dalam Surat Yohanes yang Ketiga. Hanya satu-dua ayat. Tapi kadang, justru dari potongan kecil itu, kita melihat potret yang terlalu akrab untuk diabaikan.

Ia digambarkan sederhana: suka menjadi yang terkemuka. Menolak otoritas rasuli. Menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan menghalangi mereka yang ingin berbuat baik. Sebuah daftar yang, kalau jujur, terasa lebih kontemporer daripada kuno.

Diotrefes bukan penjahat besar. Ia tidak memimpin pemberontakan, tidak menulis ajaran sesat yang spektakuler. Ia hanya melakukan satu hal—yang diam-diam berbahaya: menjadikan posisi sebagai panggung, bukan pelayanan.

Dan mungkin di situlah masalahnya.

Kita sering membayangkan dosa sebagai sesuatu yang dramatis. Padahal, sering kali ia hadir dalam bentuk yang sangat “normal”: ingin dihormati, ingin diakui, ingin didengar lebih dari yang lain. Sesuatu yang tampak manusiawi—sampai ia mulai menguasai.

Diotrefes mengingatkan bahwa gereja pun tidak kebal dari penyakit itu. Bahwa struktur rohani bisa berubah jadi struktur kekuasaan. Bahwa lidah yang seharusnya memberkati bisa dipakai untuk menjatuhkan—dengan alasan yang terdengar saleh.

Dan yang lebih mengganggu: semua itu bisa terjadi sambil tetap terlihat “rohani.”

Ia tidak menolak Tuhan secara terang-terangan. Ia hanya menolak orang lain—dan itu cukup.

Di zaman sekarang, kita mungkin tidak menyebut diri “Diotrefes.” Kita punya istilah yang lebih halus: pemimpin, pelayan, influencer rohani. Tapi pertanyaannya tetap sama: apakah kita membangun orang lain, atau justru menyaring siapa yang boleh berdiri di dekat kita?

Ada godaan halus dalam setiap bentuk kepemimpinan: untuk mengontrol, untuk menentukan siapa yang layak, untuk merasa bahwa tanpa kita, segalanya tidak berjalan. Dan dari sana, pelayanan berubah jadi kepemilikan.

Diotrefes mungkin tidak sadar bahwa ia sedang menjadi masalah. Itulah yang membuatnya berbahaya. Karena dosa yang paling sulit dilawan adalah yang terasa benar.

Maka ayat itu bukan sekadar catatan sejarah. Ia seperti cermin kecil—yang memantulkan sesuatu yang kita lebih suka tidak lihat.

Dan mungkin, yang paling perlu kita takutkan bukanlah Diotrefes di luar sana.

Melainkan kemungkinan bahwa, dalam situasi tertentu, kita bisa menjadi dia—tanpa pernah menyadarinya.