Sirkus Para Elit

Kemarin, kita baru saja disuguhi drama kolosal yang menegangkan: seorang pejabat terciduk Kortas Tipidkor dengan tumpukan dolar setinggi tiang bendera dan emas batangan seberat barbel binaragawan. Ada lagi penjara dengan jeruji bintang lima. Publik bertepuk tangan meriah, mengira sinetron pemberantasan korupsi sudah sampai di babak akhir kebahagiaan rakyat.

Eh, tiba-tiba sang sutradara politik mengganti naskah di tengah jalan. Masuklah isu baru yang jauh lebih krusial bagi masa depan bangsa: polemik ijazah.

Seketika itu juga, dolar yang kemarin dipamerkan di layar kaca mendadak menguap, emas batangan berubah wujud jadi kerupuk kaleng, dan kasus korupsi triliunan rupiah sebelumnya langsung masuk ke dalam kotak arsip berlabel "Harap Dilupakan".

Hebat benar kemampuan magis para elit kita. Masalah riil yang menggerogoti lambung rakyat setiap hari—mulai dari harga beras dan cabai yang terus naik, daya beli yang menciut mirip kulit jeruk purut, hingga lapangan kerja yang lebih langka dicari daripada kejujuran seorang calo—mendadak dianggap angin lalu.

Bagaimana rakyat bisa memikirkan perut yang keroncongan, jika para pemikir di senayan sedang sibuk memperdebatkan apakah tinta ijazah tahun 80-an dulu pakai merek Pelikan atau Standard? Apakah Certivicate (luar negeri) sama dengan Sertifikat (Indonesia)? Rakyat seolah disuruh memilih: mau mati kelaparan karena harga kebutuhan pokok naik, atau mati kebingungan karena Ijazah vs Certivicate?

Mungkin ke depan, pemerintah tidak perlu lagi repot-repot membuat program pengentasan kemiskinan atau membuka lapangan kerja baru. Cukup dirikan satu kementerian baru saja: Kementerian Pengalihan Isu dan Sulap Ingatan. Dijamin, rakyat bakal lupa kalau mereka sebenarnya sedang lapar.

Bagaimana menurut Anda? Apakah dompet Anda sudah ikut hilang ingatan juga?

Keadilan? Apa Itu?

Pertanyaan itu terdengar seperti candaan pahit di warung kopi, tapi ia lahir dari pengalaman panjang: Keadilan? Apa itu? Memang ada di negeri ini? Kalimat itu bukan sinisme murahan; ia adalah kesimpulan sementara dari mereka yang berkali-kali mencoba percaya—dan berkali-kali dikhianati.

Keadilan, dalam kamus, terdengar agung. Ia digambarkan bermata tertutup, memegang timbangan, berdiri tegak. Namun di jalanan, ia sering membuka mata—dan memilih melihat siapa yang berdiri di depannya. Timbangan pun tampak condong, seolah ada beban tak terlihat di satu sisi: uang, kuasa, nama keluarga.

Kita hidup di negeri yang rajin memproduksi hukum, tapi hemat keadilan. Pasal bertambah, rasa keadilan berkurang. Yang kecil cepat diproses; yang besar lama dipertimbangkan. Yang miskin diminta patuh; yang kuat diberi ruang tawar. Maka hukum terasa seperti jaring: rapat di bawah, longgar di atas.

“Semua sama di hadapan hukum,” kata slogan. Tapi slogan bukan pengalaman. Pengalaman rakyat justru berkata lain: keadilan sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Dan keadilan yang terlambat, kata orang bijak, bukan keadilan, melainkan kesopanan yang gagal.

Di pengadilan, kebenaran sering kalah oleh prosedur. Di luar pengadilan, kebenaran kalah oleh kekuasaan. Rakyat belajar cepat: untuk bertahan, jangan berharap adil; berharaplah pintar. Maka lahirlah sinisme sebagai mekanisme pertahanan. Kita menertawakan hukum karena terlalu sakit untuk menangis.

Namun kita juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kita menuntut keadilan di depan, tapi menawar di belakang. Kita marah pada ketidakadilan besar, tapi menormalisasi yang kecil: menyogok agar cepat, melanggar asal aman, menutup mata demi kenyamanan. Keadilan mati bukan hanya karena penguasa, tapi karena kebiasaan.

Keadilan bukan sekadar aturan, melainkan keberanian moral untuk memperlakukan yang lain sebagai manusia, bukan alat. Tapi keberanian ini mahal. Ia menuntut kita melawan arus, menanggung risiko, dan sering kalah. Sementara, tak semua orang siap membayarnya.

Lalu, apa keadilan itu ada?

Mungkin ia ada, tapi lelah. Ia hidup di ruang-ruang kecil: pada hakim yang menolak telepon, pada jaksa yang tak tergoda, pada warga yang berkata tidak pada jalan pintas. Ia tak viral, tak heroik, dan jarang dipuji. Ia bertahan bukan karena sistem, melainkan karena nurani.

Pertanyaan rakyat seharusnya menggugah lebih dari sekadar jawaban retoris. Jika keadilan terasa jauh, mungkin karena kita menjadikannya tamu, bukan tuan rumah. Kita memanggilnya saat perlu, mengusirnya saat merepotkan.

Keadilan bukan mitos, tapi ia juga bukan jaminan. Ia ada sejauh kita berani membayarnya—dengan konsistensi, dengan keberpihakan pada yang lemah, dengan kesediaan menolak keuntungan tak adil. Tanpa itu, pertanyaan rakyat akan terus menggema. Dan negeri ini akan terus menjawabnya dengan diam.

Oligarki

Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, menatap cermin, dan menyadari satu kebenaran yang mutlak: Anda bukanlah seorang oligarki? Jangan sedih. Memang tidak semua orang dilahirkan untuk memiliki setengah dari perputaran uang di negeri ini. Lagipula, jika semua orang menjadi oligarki, lalu siapa yang akan membayar pajak, mengantre bansos, dan mengeluh di media sosial tentang harga beras yang naik? Dunia butuh keseimbangan, dan tugas mulia Anda adalah menjadi penyeimbang yang rajin bekerja sembari membayar cicilan.

Menjadi rakyat biasa itu melelahkan, sementara menjadi oligarki adalah seni tingkat tinggi. Oligarki bukanlah tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki di rekening bank—itu adalah definisi kuno untuk orang kaya baru (OKB) yang norak. Oligarki sejati adalah tentang sistem kelola. Ini adalah sebuah klub eksklusif di mana anggotanya memiliki kemampuan magis untuk mengubah kebijakan publik menjadi keuntungan pribadi, hanya dengan satu kali makan malam yang akrab bersama pejabat tinggi.

Oligarki mengajarkan kita tentang evolusi manusia yang sesungguhnya. Dulu, Charles Darwin mengatakan bahwa yang bertahan hidup adalah mereka yang paling bisa beradaptasi dengan alam. Di era modern, teori itu disempurnakan: yang bertahan hidup adalah mereka yang bisa membeli "alam" tersebut beserta regulasi di dalamnya. Mereka adalah alpha predator di puncak rantai makanan ekonomi kita.

Banyak orang mengira oligarki membenci demokrasi. Ini adalah kekeliruan besar yang sangat tidak kritis! Oligarki justru sangat mencintai demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi menyediakan panggung pemilu yang sangat mahal. Dan sesuatu yang mahal selalu membutuhkan investor. Di sinilah indahnya gotong royong terwujud: Anda memberikan suara Anda di bilik suara yang panas, dan mereka yang menyediakan modal untuk calon yang Anda pilih. Adil, bukan? Anda mendapatkan kebanggaan telah berpartisipasi, mereka mendapatkan konsesi tambang dan proyek infrastruktur.

"Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus, dan hanya domba yang merasa aman karena berdesakan di dalam kandang."

Jika Anda merasa aman-aman saja berada di tengah kerumunan yang diatur oleh segelintir orang di atas sana, selamat—Anda adalah bagian dari ekosistem yang dirawat dengan baik oleh para oligarki. Mereka menjaga agar kita tetap sibuk bertengkar tentang hal-hal sepele di internet, sementara mereka sibuk membagi-bagi kue kekuasaan di ruang VIP yang kedap suara.

Jadi, ketika besok pagi Anda kembali berdesakan di kereta komuter atau terjebak macet demi mengejar absensi kantor, tersenyumlah. Ingatlah bahwa keringat yang Anda teteskan hari ini adalah bahan bakar utama yang menjaga helikopter pribadi seseorang tetap terbang di atas langit Jakarta. Teruslah bekerja keras, karena tanpa kepatuhan kita yang tulus, oligarki hanyalah sekumpulan orang tua kaya yang kesepian.