28 Tahun Reformasi

Jika Anda membaca tulisan ini sambil rebahan, memegang gawai pintar yang cicilannya menyisakan dua bulan lagi, dan sesekali melirik harga beras di aplikasi belanja daring yang naiknya lebih cepat daripada kecepatan cahaya, selamat! Anda adalah produk sahih dari 28 tahun Reformasi Indonesia.

Mari kita ambil napas dalam-dalam, tiup lilin imajiner di atas kue ulang tahun demokrasi kita yang sudah berusia hampir kepala tiga ini, lalu tanyakan pada cermin di kamar mandi: “Kita ini sebenarnya makin sejahtera, atau cuma makin ahli berpura-pura bahagia?”

Saya masih ingat betul atmosfer tahun 1998. Pekat asap gas air mata, pekikan "KKN!" di jalanan, dan semangat membara untuk meruntuhkan rezim yang katanya bikin kita terkungkung. Waktu itu, premisnya sederhana dan sangat filosofis: Turunkan harga, turunkan Soeharto, maka kesejahteraan akan otomatis mengalir seperti air dispenser.

Dua puluh delapan tahun kemudian, mari kita hitung pencapaian kita.

• Kebebasan Berbicara: Dulu, mengkritik pemerintah bisa membuat Anda "hilang" atau mendadak pindah alamat ke tempat yang dirahasiakan. Sekarang? Anda bebas mengkritik apa saja di media sosial! Kebebasan yang luar biasa, bukan? Kebebasan yang hanya dibatasi oleh kuota internet, algoritma, dan ancaman jempol tetangga yang gemar melaporkan Anda dengan UU ITE. Kita tidak lagi takut pada intel yang menyamar jadi tukang bakso, kita cuma takut pada netizen yang salah paham.

• Pertumbuhan Ekonomi: Angka-angka statistik makro di televisi selalu tampak seksi. Katanya ekonomi kita tumbuh, investasi masuk, dan kita bersiap jadi raksasa dunia. Tapi entah kenapa, pertumbuhan ekonomi itu seperti jodoh orang lain: sering kita dengar kabarnya, tapi jarang kita rasakan langsung di dompet sendiri.

Reformasi berhasil mengubah kita dari bangsa yang terkekang menjadi bangsa yang... mandiri. Ya, mandiri dalam artian yang paling literal: Menderita Sendiri-sendiri.

Pemerintah membuka keran demokrasi seluas-luasnya, memberikan kita hak memilih pemimpin setiap lima tahun sekali—sebuah festival memilih siapa yang akan menaikkan pajak kita berikutnya. Kita diberikan ilusi pilihan, sementara struktur di atas sana tetap asyik bertukar kursi sambil menikmati pisang goreng hangat di ruang ber-AC yang dibayar oleh uang pajak kita.

Jika "sejahtera" diukur dari jumlah mal yang berdiri, panjangnya jalan tol yang bisa dilalui (kalau punya kartu e-toll dan mobilnya), atau jumlah artis yang mendadak jadi anggota dewan, maka jawabannya adalah: Ya, kita makmur luar biasa!

Namun, jika sejahtera diukur dari ketenangan pikiran saat menyambut masa tua, jaminan kesehatan yang tidak membuat kita mengantre dari subuh seperti mau menonton konser, atau kepastian bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke rekan separtai... jawabannya mungkin perlu Anda cari di kolom komentar akun gosip terdekat.

Reformasi tidak gagal. Ia hanya tumbuh menjadi remaja akhir yang agak bingung arah, sedikit narsistik, dan gemar melakukan gimmick politik demi mendapat 'likes' dari rakyatnya.

Jadi, sembari Anda bersiap-siap kembali bekerja demi memperkaya pemilik perusahaan tempat Anda mengabdi, mari kita angkat segelas kopi instan ini. Selamat 28 tahun Reformasi! Kita mungkin belum sepenuhnya sejahtera, tapi setidaknya, kita punya hak penuh untuk menertawakan nasib kita sendiri tanpa takut ditangkap. Bukankah itu sebuah kemajuan?

Kripto-Feodalisme

Meskipun Anda tidak lagi memakai baju zirah dari besi dan tidak punya tuan tanah bernama Lord atau Duke, Anda sebenarnya masih seorang petani abad pertengahan yang sedang mencangkul di ladang digital milik seorang miliarder teknologi berkaus oblong di Silicon Valley.

Dulu, pada zaman feodal yang ortodoks, hidup itu sederhana tapi melelahkan. Anda menggarap tanah milik tuan tanah, lalu menyerahkan sebagian besar hasil panen gandum Anda kepada sang Lord sebagai upeti agar Anda tidak diusir (atau dipenggal).

Hari ini, polanya persis sama, cuma gandumnya diganti dengan data pribadi, postingan status, dan video joget Anda.

Setiap kali Anda mengetik opini jenius di media sosial, mengunggah foto makanan estetis, atau sekadar memberikan like pada video kucing, Anda sebenarnya sedang mencangkul di ladang digital. Pemilik platform—sebut saja para Tech-Lords seperti Mark, Elon, atau syeikh algoritma lainnya—menyediakan "tanah" (aplikasi gratisan) untuk kita garap.

Lalu apa upeti yang kita bayar? Perhatian kita, waktu kita, dan seluruh privasi kita. Sang Tuan Tanah kemudian mengemas data itu dan menjualnya ke pengiklan dengan harga miliaran dolar. Sementara kita, si petani digital, merasa sudah sangat kaya dan makmur hanya karena mendapatkan upah berupa puluhan jempol virtual warna biru dan beberapa komentar bertuliskan "Info loker gan".

Ketika teknologi Blockchain, Kripto, dan Web3 lahir, para nabi digital berkhotbah dengan mata berbinar-binar: "Ini adalah akhir dari feodalisme digital! Kita akan mendesentralisasi segalanya! Kekuasaan kembali ke tangan rakyat!"

Itu terdengar seperti Revolusi Prancis versi digital. Sangat heroik.

Tapi mari kita lihat realitanya. Apa yang terjadi ketika sistem "bebas" ini berjalan? Struktur feodalnya cuma pindah rumah. Kita beralih dari menyembah bank konvensional menjadi menyembah para Crypto-Whales—segelintir orang yang menguasai 90% pasokan koin digital.

Dalam sistem kripto-feodalisme ini, para Whales adalah kaum bangsawan baru. Mereka hanya perlu membuat satu twit samar tentang koin bergambar anjing, dan seketika itu juga nilai pasar berguncang. Sementara itu, para jelata (sering disebut retail investors atau kaum FOMO) sibuk membeli koin di harga pucuk, berharap bisa naik kasta menjadi bangsawan, hanya untuk berakhir menjadi tumbal likuiditas ketika para Whales memutuskan untuk dumping dan membeli pulau pribadi baru.

Hukum Monarki Digital: Di dalam sistem yang diklaim "tanpa pemimpin", orang yang memegang suplai terbesar dan algoritma terbaik adalah rajanya. Sisanya adalah rakyat jelata yang bertugas menyumbang bahan bakar.

Yang paling provokatif dari kripto-feodalisme adalah bagaimana para Tech-Lords ini mulai merasa lebih berkuasa daripada presiden atau raja di dunia nyata. Jika seorang raja abad pertengahan bisa mengusir warga dari wilayahnya, para penguasa teknologi ini bisa melakukan banned permanen terhadap akun Anda, menghapus eksistensi digital Anda hanya dengan satu klik tombol delete.

Negara-negara sibuk membuat undang-undang dan memungut pajak, sementara para raja digital ini sibuk merancang dunia baru bernama Metaverse—sebuah kerajaan virtual di mana mereka tidak hanya menguasai tanahnya, tapi juga menguasai hukum gravitasi dan udaranya.

Jadi, wahai para pembaca blog yang terhormat, apakah kita harus mematikan modem, membuang ponsel ke sungai, dan kembali menanam singkong di halaman belakang rumah?

Tentu tidak. Singkong tidak bisa dipakai untuk memesan kopi kekinian lewat aplikasi.

Tetaplah berselancar, tetaplah berinvestasi, dan tetaplah mencangkul di ladang digital. Tapi lakukanlah dengan kesadaran penuh. Sadarlah bahwa ketika Anda melihat grafik koin yang naik-turun seperti wahana histeria di Dufan, Anda sedang menonton sirkus para bangsawan.

Setidaknya, jika kita memang ditakdirkan menjadi petani di era kripto-feodalisme ini, jadilah petani yang cerdas: nikmati fasilitas gratisannya, jangan serahkan seluruh jiwa raga Anda pada algoritma, dan yang paling penting, jangan pernah berutang demi membeli gambar monyet digital yang diklaim sebagai masa depan seni dunia.

Meritokrasi - Masih adakah di negeri ini?

Di atas kertas, negeri kita ini sangat mencintai meritokrasi. Meritokrasi—sebuah sistem di mana jabatan dan kesuksesan diberikan berdasarkan kemampuan, bukan karena Anda anak siapa atau berapa isi amplop Anda—telah menjelma menjadi dongeng pengantar tidur yang paling sering diceritakan di ruang-ruang kuliah.

Kita diajari sejak TK: "Gantungkan citamu setinggi langit, belajarlah yang rajin!" Tapi setelah dewasa, kita baru sadar bahwa langitnya ternyata sudah disewa oleh jalur orang dalam (ordal).

Sebagai pengamat kehidupan yang modalnya cuma rasa penasaran dan kopi saset, saya sering kasihan melihat anak-anak muda zaman sekarang. Mereka mengoleksi sertifikat seminar online sampai memori Google Drive-nya penuh, ikut lomba ini-itu demi mempercantik CV, dan magang tanpa dibayar demi "pengalaman". Mereka pikir CV yang tebal bisa meruntuhkan tembok birokrasi. Padahal, di dunia nyata, selembar kertas memo kecil dari "Bapak di Atas" yang berbunyi, "Tolong dibantu, ini anak teman main golf saya," jauh lebih sakti daripada ijazah Harvard sekalipun.

Mengapa meritokrasi begitu sulit bertahan hidup di iklim tropis kita? Jawabannya sederhana: karena kita adalah bangsa yang teramat sangat kekeluargaan. Ya, kita terlalu hangat!

Di negara-negara Barat yang individualis dan dingin, jika Anda tidak kompeten, Anda dipecat. Kejam sekali. Di negeri kita, kita memiliki kearifan lokal yang jauh lebih humanis bernama: Ewuh Pakewuh dan Tahu Sama Tahu.

Hukum Gravitasi Birokrasi: Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kuat daya tariknya untuk menarik seluruh anggota silsilah keluarganya ke dalam struktur organisasi.

Jika seorang pejabat memiliki posisi basah, lalu dia tidak mempekerjakan keponakannya yang menganggur, dia akan dicap sebagai "anak durhaka" atau "sombong setelah sukses" dalam grup WhatsApp keluarga besar. Jadi, demi menjaga harmoni keluarga dan menghindari kutukan nenek moyang, mengorbankan meritokrasi adalah harga kecil yang harus dibayar. Nepotisme di sini bukan kejahatan, kawan, melainkan bentuk bakti sosial skala mikro!

Lalu, apakah meritokrasi benar-benar punah? Oh, tentu tidak. Meritokrasi masih ada, tapi sudah mengalami mutasi genetik yang sangat kreatif.

Hari ini, kita mengenal meritokrasi gaya baru: Meritokrasi Koneksi.

Kemampuan Anda tetap dinilai, kok. Tapi yang dinilai bukan kemampuan otak Anda, melainkan kemampuan Anda untuk bertahan di dalam lingkaran pergaulan orang-orang penting. Pertanyaannya bukan lagi "What do you know?" melainkan "Who do you know, and how much can you code-switch to sound like them?"

Jika Anda bisa membuat lelucon yang disukai bos saat bermain tenis, atau Anda kebetulan satu almamater SMA dengan ketua yayasan, selamat! Anda memiliki "merit" (kelayakan) yang jauh lebih tinggi daripada si jenius yang kuper dan tidak tahu cara mengambil hati atasan.

Apakah kita harus berhenti belajar, membakar buku-buku teori, dan mulai mencari tahu siapa saja nama paman kita yang barangkali punya kenalan di kementerian?

Jangan dulu. Tetaplah menjadi pintar. Lagipula, jika semua orang di negeri ini menjadi "orang dalam", lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan aslinya? Siapa yang akan memperbaiki sistem yang eror ketika para keponakan direktur itu kebingungan?

Dunia tetap butuh orang pintar seperti Anda—setidaknya untuk dijadikan staf ahli yang mengerjakan seluruh tugas, sementara orang lain yang maju ke depan untuk menerima plakat penghargaan. Bukankah itu sebuah pembagian kerja yang sangat adil dan merata?