Valentine Day

Mengapa kita butuh satu hari khusus untuk mengingat bahwa kita bisa mencintai?

Setiap 14 Februari, etalase berubah menjadi panggung perasaan. Bunga dirangkai, cokelat dibungkus rapi, kata-kata manis diproduksi massal. Valentine menjadi semacam festival resmi bagi cinta romantis—lengkap dengan standar visualnya: pasangan, senyum, makan malam, dan foto yang layak diunggah.

Namun di balik perayaan itu, ada pertanyaan kecil yang sering terlewat: apakah cinta hanya sah jika ia berpasangan?

Kita cenderung menyederhanakan cinta menjadi satu bentuk—romantis, eksklusif, dua orang saling memiliki. Padahal cinta jauh lebih luas dan lebih rumit dari itu. Ada cinta yang tak memerlukan lilin makan malam: cinta orang tua yang bangun paling pagi, cinta sahabat yang setia mendengar, cinta pada pekerjaan yang ditekuni diam-diam, bahkan cinta pada diri sendiri yang belajar memaafkan.

Valentine sering membuat cinta tampak seperti pencapaian. Jika Anda punya pasangan, Anda dianggap “lengkap”. Jika tidak, Anda dianggap menunggu. Di sinilah romantisme berubah menjadi tekanan sosial. Kita lupa bahwa kesendirian bukan kekurangan, dan relasi bukan jaminan kebahagiaan.

Cinta bukan sekadar rasa, melainkan sikap. Ia adalah keputusan untuk peduli, untuk hadir, untuk mengutamakan kebaikan orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Cinta bukan hanya “aku dan kamu”, tetapi juga “aku dan dunia”.

Ironisnya, di tengah kampanye “love is in the air”, banyak orang justru merasa terasing. Mereka yang patah hati merasa diingatkan. Mereka yang sendiri merasa disisihkan. Padahal jika setiap bentuk cinta layak dirayakan, maka tak ada yang seharusnya merasa di luar perayaan.

Barangkali Valentine bukan soal pasangan, melainkan momentum untuk bertanya: sudahkah kita mencintai dengan cukup luas? Sudahkah kita merawat persahabatan, menghargai keluarga, berdamai dengan diri sendiri?

Cinta tidak pernah tunggal. Ia tidak hanya hadir dalam pelukan, tetapi juga dalam perhatian kecil yang tak diabadikan. Ia tidak selalu dramatis, tetapi sering kali sederhana.

Dan mungkin, perayaan terbaik bukanlah yang paling mahal atau paling romantis, melainkan yang paling tulus. Karena pada akhirnya, dunia ini bertahan bukan hanya karena cinta sepasang kekasih, melainkan karena jutaan bentuk cinta lain yang bekerja diam-diam setiap hari.

Memang pada akhirnya, setiap bentuk cinta layak dirayakan. Bukan karena tanggalnya, tetapi karena tanpanya, dunia ini benar-benar kehilangan denyutnya.

Kekuasaan dan Keadilan

Kekuasaan selalu datang lebih dulu. Keadilan biasanya menyusul—itu pun jika tidak tersesat di jalan. Sejak awal sejarah, manusia tampaknya lebih piawai merebut kuasa ketimbang merawat keadilan. Yang pertama menjanjikan hasil cepat; yang kedua menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk membatasi diri. Tiga hal yang jarang disukai oleh mereka yang sedang berkuasa.

Pertanyaannya terdengar sederhana, nyaris naif: mungkinkah kekuasaan dan keadilan hidup berdampingan? Atau memang takdir keduanya adalah hubungan yang selalu tegang—seperti dua orang yang tinggal serumah tapi saling curiga?

Kekuasaan, pada dasarnya, adalah kemampuan memaksakan kehendak. Ia bekerja lewat aturan, ancaman, imbalan, dan kadang senjata. Keadilan sebaliknya: ia menuntut pengekangan. Ia meminta agar kekuasaan tidak digunakan semaunya, agar yang kuat menahan diri, agar yang lemah tidak dilindas. Dalam arti ini, keadilan adalah musuh alami kekuasaan yang tak terkendali.

Maka tidak heran jika kekuasaan sering mengklaim dirinya adil—tanpa benar-benar menjadi adil. Penguasa jarang berkata, “Saya berkuasa demi kepentingan saya sendiri.” Mereka lebih suka mengatakan, “Ini demi stabilitas,” atau “demi keamanan,” atau “demi rakyat.” Keadilan dijadikan kata hiasan, semacam bunga plastik di ruang kekuasaan: terlihat indah, tapi tidak hidup.

Di ruang pengadilan, kita sering menyaksikan drama yang sama. Hukum berdiri tegak, bersuara lantang, dan tampak netral. Namun di baliknya, relasi kuasa bekerja diam-diam. Siapa yang punya akses ke pengacara mahal? Siapa yang suaranya didengar media? Siapa yang bisa menunda proses, menekan saksi, atau menafsirkan aturan? Keadilan, yang seharusnya buta, justru sering kali tajam memilih siapa yang akan ia lihat dengan jelas.

Keadilan jarang kalah telak. Ia lebih sering kalah halus.

Kekuasaan tidak selalu jahat. Itu juga mitos yang terlalu mudah. Tanpa kekuasaan, hukum hanyalah kalimat di atas kertas. Tanpa kewenangan, keadilan tidak punya gigi. Masalahnya bukan pada keberadaan kekuasaan, melainkan pada siapa yang mengawasinya dan sejauh mana ia mau diawasi.

Di sinilah paradoksnya: agar keadilan hidup, kekuasaan harus bersedia dibatasi. Tapi justru ketika seseorang atau sebuah institusi mencapai puncak kuasa, godaan terbesar adalah menyingkirkan batas. Sejarah penuh dengan contoh ketika hukum diubah agar sesuai dengan kepentingan penguasa, bukan sebaliknya. Keadilan dipelintir, bukan dilanggar terang-terangan—karena pelintiran jauh lebih aman dari kritik.

Apakah mungkin keduanya berdampingan? Mungkin. Tapi bukan sebagai sahabat karib. Lebih tepat sebagai dua tetangga yang terus saling mengawasi. Keadilan membutuhkan kekuasaan agar bisa bekerja; kekuasaan membutuhkan keadilan agar tidak berubah menjadi tirani. Hubungan mereka bukan romantis, melainkan fungsional—dan selalu rapuh.

Masyarakat sering berharap terlalu besar pada figur kuat yang “adil”. Padahal keadilan yang bergantung pada kebaikan hati penguasa adalah keadilan yang rapuh. Hari ini ia adil, besok bisa berubah. Keadilan yang tahan lama justru lahir dari sistem yang memungkinkan penguasa salah, dikritik, dan dikoreksi—tanpa harus tumbang dalam kekerasan.

Barangkali kita perlu berhenti bertanya, “Apakah penguasa ini adil?” dan mulai bertanya, “Apa yang terjadi jika penguasa ini tidak adil?” Pertanyaan kedua lebih jujur, karena mengakui sifat manusia yang mudah tergoda kuasa.

Kekuasaan dan keadilan bisa hidup berdampingan, tapi hanya jika jarak di antara mereka dijaga. Terlalu dekat, keadilan akan dipeluk sampai kehabisan napas. Terlalu jauh, kekuasaan akan berjalan tanpa arah moral. Di antara keduanya, diperlukan institusi, kritik publik, pers yang bebas, dan warga yang tidak malas berpikir.

Pada akhirnya, keadilan bukanlah hadiah dari kekuasaan. Ia adalah tuntutan terhadap kekuasaan. Dan selama tuntutan itu terus disuarakan—meski pelan, meski sering diabaikan—harapan akan keadilan belum sepenuhnya padam.

Mungkin itulah satu-satunya cara agar keduanya tetap satu atap: bukan dengan saling percaya, melainkan dengan saling membatasi.

Stand Up Comedy

Kita tertawa. Tepuk tangan. Potongan video beredar. Like mengalir. Cuan menyusul. Di panggung kecil itu, seorang komika berdiri sendirian, memegang mikrofon, menembakkan lelucon. Sasaran tertawanya sering jelas: orang lain. Yang berbeda, yang lemah, yang jauh dari mikrofon.

Stand up comedy lahir sebagai seni perlawanan. Ia menggugat kuasa dengan tawa, menyentil yang mapan, mengusik yang sok suci. Tertawa, dalam tradisi itu, adalah senjata orang kecil. Tapi seperti semua senjata yang laris, ia mudah berpindah tangan. Kini, tawa sering dipakai bukan untuk menantang kekuasaan, melainkan untuk mengumpulkan penonton.

Di situlah ambiguitasnya bermula.

Lelucon bekerja dengan cara menyederhanakan. Ia memotong kompleksitas agar cepat dipahami. Namun yang dipotong seringkali manusia itu sendiri. Identitas diperas jadi stereotip; pengalaman diringkas jadi karikatur. Kita tertawa karena mengenali pola, bukan karena memahami kenyataan. Yang lain dijadikan bahan bakar: lucu karena ia bukan kita.

Komika akan berkata: “Ini hanya bercanda.” Kalimat itu terdengar ringan, tapi mengandung kekuasaan. Sebab yang menentukan batas candaan biasanya yang memegang mikrofon, bukan yang jadi objek. Ketika tawa sudah jadi komoditas, sensitivitas menjadi biaya produksi yang ingin ditekan.

Pasar punya logikanya sendiri. Algoritma menyukai yang provokatif. Penonton menyukai yang cepat dan menohok. Maka lahirlah humor yang mengandalkan kejutan paling murah: merendahkan. Menertawakan yang miskin, yang gemuk, yang minoritas, yang dianggap aneh. Bukan untuk membuka mata, tapi untuk memicu reaksi.

Di titik ini, stand up comedy berisiko kehilangan etosnya. Ia tak lagi menertawakan kekuasaan, melainkan mengulangnya. Tawa berubah arah: bukan ke atas, tapi ke bawah. Dan seperti semua tawa yang menendang ke bawah, ia terasa aman—dan laku.

Tentu, tidak semua stand up demikian. Masih ada komika yang menertawakan dirinya sendiri, mengakui luka, merayakan kerentanan. Humor semacam itu bekerja sebaliknya: ia menyamakan, bukan memisahkan. Kita tertawa bukan karena merasa lebih tinggi, melainkan karena merasa sama-sama rapuh.

Masalahnya bukan pada tawa, melainkan pada niat dan arah. Apakah humor membuka ruang refleksi, atau sekadar memanen klik? Apakah ia mengganggu yang berkuasa, atau menghibur yang nyaman? Pertanyaan ini jarang diajukan ketika panggung sudah penuh sponsor.

Etika tawa terletak pada siapa yang menanggung akibatnya. Jika yang ditertawakan pulang dengan beban tambahan, sementara yang menertawakan pulang dengan bayaran, ada yang perlu dipikirkan ulang.

Stand up comedy tak harus berhenti lucu untuk menjadi bertanggung jawab. Ia hanya perlu ingat asalnya: tawa sebagai cara memahami hidup, bukan menginjak sesama. Sebab jika tawa hanya alat untuk cuan, ia mungkin sukses di pasar—tapi gagal di nurani.