Why We Die

Kalau kematian adalah satu-satunya janji yang pasti ditepati, mengapa manusia menghabiskan begitu banyak uang untuk membatalkannya?

Ada manusia yang rela diet, berlari setiap pagi, menghitung kalori, menelan berbagai suplemen, bahkan membayar mahal agar tubuhnya terlihat seperti belum pernah mengenal usia. Kita tampaknya tidak sekadar ingin hidup sehat. Kita ingin menipu kalender.

Di sinilah buku Why We Die: The New Science of Ageing and the Quest for Immortality karya Venki Ramakrishnan menjadi menarik. Ramakrishnan, peraih Nobel Kimia, tidak menjual ramuan keabadian. Ia justru mengajak kita melihat kematian dari tempat yang agak tidak romantis: laboratorium, sel, DNA, protein, dan kerusakan biologis. Dan kabar buruknya sederhana: tubuh kita memang rusak.

Seiring waktu, kerusakan molekuler menumpuk. Sel-sel kehilangan kemampuan memperbaiki diri dengan sempurna. Mekanisme regenerasi melemah. Sel-sel yang menua menumpuk dan dapat mengganggu jaringan tubuh. Singkatnya, tubuh manusia bukan mobil Toyota yang tinggal ganti oli lalu bisa dipakai sampai kiamat.

Yang menarik, Ramakrishnan juga membongkar industri anti-aging yang sering menjual harapan lebih cepat daripada menjual bukti ilmiah. Ada obat, diet, pembatasan kalori, terapi gen, young blood, sampai cryonics—membekukan tubuh setelah mati dengan harapan suatu hari nanti teknologi akan cukup pintar untuk menghidupkannya kembali. Masalahnya, ilmu pengetahuan belum memberikan tiket pulang dari kuburan.

Kita punya AI yang bisa menulis puisi, roket yang bisa mendarat kembali, dan komputer yang tahu wajah kita—tetapi belum punya cara yang terbukti untuk membuat seorang nenek kembali berusia 25 tahun.

Ironisnya, solusi paling masuk akal untuk memperpanjang hidup justru terdengar sangat membosankan: makan dengan baik, tidur cukup, berolahraga, dan menjaga kesehatan. Bukan kapsul rahasia dari Silicon Valley. Bukan darah anak muda. Bukan freezer miliaran rupiah.

Tetapi buku ini sebenarnya mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu: Kalau kita bisa hidup 200 tahun, apakah kita benar-benar ingin?

Bayangkan seorang politisi berusia 180 tahun masih berkata, “Saya siap mengabdi kepada rakyat.” Mungkin rakyat akan menjawab, “Pak, mengabdi boleh. Tapi kapan regenerasinya?”

Ramakrishnan mengingatkan bahwa umur yang terlalu panjang bukan hanya persoalan biologi. Ada persoalan sosial. Jika teknologi memperpanjang hidup hanya bisa dibeli orang kaya, maka ketimpangan tidak lagi sekadar soal siapa memiliki rumah lebih besar atau mobil lebih mahal. Kita bisa memasuki zaman ketika orang kaya membeli lebih banyak waktu.

Dan di situlah Why We Die menjadi lebih dari sekadar buku tentang kematian. Ia sebenarnya adalah buku tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang terbatas. Sebab mungkin masalah terbesar manusia bukan bahwa kita akan mati. Masalahnya adalah kita sering bertindak seolah-olah kita tidak akan pernah mati.

Kita menunda meminta maaf. Menunda mencintai. Menunda membaca. Menunda bertemu orang tua. Menunda mengatakan, “Aku sayang kamu.” Kita sibuk mengumpulkan uang untuk masa depan yang belum tentu sempat kita nikmati.

Barangkali kematian bukan musuh kehidupan. Kematian adalah alarm yang membuat kehidupan terasa mendesak. Kalau manusia benar-benar abadi, mungkin kita tidak akan berkata, “Besok saya kerjakan.” Sebab dalam keabadian, besok tidak pernah habis. Dan justru karena hidup kita terbatas, satu hari menjadi berharga.

Jadi, setelah membaca Why We Die, mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi: “Bagaimana supaya saya tidak mati?” Melainkan: “Kalau saya memang akan mati, apa yang sedang saya lakukan dengan hidup yang saya punya hari ini?” Dan itu pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab daripada sekadar mencari obat awet muda.

Negeri Ini Sedang Diurus?

Pernahkah Anda duduk di teras rumah, menatap langit yang kelabu karena polusi, lalu tiba-tiba terdorong untuk merenungkan sebuah pertanyaan eksistensial yang sangat mendasar: “Negeri kita tercinta ini sebenarnya sedang diurus oleh para profesional, atau sedang dihancurkan secara perlahan oleh sekelompok amatir yang menyamar jadi pejabat?”

Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak sosiolog begadang semalaman, membuat para ekonom sakit mag, dan membuat masyarakat awam beralih ke obat sakit kepala dosis tinggi.

Jika Anda melihat berita utama setiap hari, Anda akan disuguhi sebuah tontonan komedi situasi tingkat tinggi. Di satu sisi, pemerintah selalu punya cetak biru ( blueprint ) yang tampak begitu megah. Kita punya visi menuju Indonesia Emas, swasembada pangan, digitalisasi birokrasi, hingga pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang estetik. Semuanya tampak rapi di atas kertas kerja PowerPoint yang penuh dengan grafik warna-warni berbau optimisme. Namun, begitu kita menengok ke luar jendela, realitasnya menyerupai arena sirkus yang kehilangan pawangnya.

Bayangkan skenario manajemen berikut: Sebuah kementerian sibuk meluncurkan aplikasi digital senilai miliaran rupiah untuk menyederhanakan pelayanan rakyat. Dua minggu kemudian, kementerian lain mendadak mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan rakyat membawa fotokopi KTP rangkap tiga yang dilegalisir oleh RT/RW untuk mengakses aplikasi tersebut.

Secara komedi, ini seperti melihat seseorang yang sedang berusaha mengecat dinding rumahnya dengan kuas emas, sementara fondasi rumahnya sedang digerogoti oleh rayap-rayap korupsi secara massal. Kita melihat undang-undang direvisi secepat kilat di tengah malam, sementara urusan menurunkan harga minyak goreng membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan kali rapat koordinasi tingkat menteri.

Apakah semua kekacauan ini adalah sebuah ketidaksengajaan akibat kebodohan struktural, atau jangan-jangan ini adalah sebuah desain kehancuran yang terencana dengan sangat rapi?

Secara filosofis, batas antara "mengurus" dan "menghancurkan" di negeri ini memang setipis tisu yang dibagi dua. Ketika sebuah kebijakan dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah rakyat, melainkan untuk menyenangkan hati para penyandang dana kampanye, maka proses "mengurus negara" sebenarnya telah berubah fungsi menjadi proses "mengurus kepentingan pribadi."

Negara tidak dihancurkan dengan bom atau invasi militer asing. Negara dihancurkan secara elegan dari dalam: lewat pembuatan aturan yang tumpang tindih, penempatan orang-orang tidak kompeten di posisi strategis demi balas budi politik, dan pembiasaan masyarakat untuk menganggap segala kegagalan sistem sebagai takdir yang harus diterima dengan ikhlas.

Ketika kritik dianggap sebagai tindakan makar dan humor satire dianggap sebagai pencemaran nama baik, kita tahu bahwa akal sehat telah resmi diasingkan dari koridor kekuasaan.

Jadi, berada di posisi manakah kita hari ini?

Secara optimistis-komis, mari kita anggap negeri ini memang sedang diurus. Hanya saja, para pengurusnya mungkin sedang membaca buku panduan manajemen dengan cara terbalik. Mereka berniat membangun jembatan, tapi yang jadi justru labirin tanpa jalan keluar.

Sebelum Anda membayar pajak atau tarif tol yang naik lagi bulan depan, silakan merenung sejenak di lampu merah yang durasinya tiga ratus detik: Apakah Anda sedang berpartisipasi dalam pembangunan sebuah bangsa, atau Anda sebenarnya sedang patungan membiayai sirkus kehancurannya sendiri?

Supremasi Sipil

Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana General Motors dipimpin oleh seorang Jenderal Angkatan Darat sejati yang mengatur rapat pemegang saham dengan instruksi “Siap, Grak!”? Atau bayangkan Perdana Menteri Inggris berpidato di parlemen sambil mengenakan tank tempur sebagai kendaraan dinas harian. Kedengarannya seperti naskah film komedi satir Hollywood, bukan?

Tapi anehnya, di belahan dunia yang kita sebut "negara maju"—tempat di mana orang-orangnya sibuk memikirkan kolonisasi Mars dan harga saham teknologi—hal seperti itu tidak pernah terjadi. Fakta menunjukkan: tidak ada satu pun negara maju saat ini yang dipimpin oleh rezim militer. Nol. Zonk.

Di negara-negara yang ekonominya makmur dan demokrasinya matang, mereka menganut sebuah sekte keyakinan yang disebut Supremasi Sipil. Ini adalah sebuah konsep filosofis yang sangat elegan sekaligus menggelitik: pemerintahan dijalankan oleh orang-orang biasa yang hobi pakai dasi atau blazer kantoran (kaum sipil), sementara pria-pria perkasa yang terbiasa memegang senapan serbu disuruh duduk manis di barak, fokus murni pada fungsi pertahanan.

Sederhananya: kaum sipil yang memegang dompet negara dan menentukan arah kompas, sedangkan militer adalah satpam penjaga malam yang sangat dihormati.

Mengapa negara-negara maju begitu alergi melihat seragam loreng duduk di kursi presiden atau perdana menteri?

Jawabannya adalah komedi manajemen. Militer dilatih untuk satu hal yang sangat spesifik dan luar biasa mereka kuasai: menghancurkan musuh dan memenangkan pertempuran. Logika mereka adalah logika garis lurus, hitam-putih, komando tunggal. Jika ada masalah, hantam.

Sementara itu, mengelola sebuah negara maju—mengurus inflasi, bernegosiasi dengan serikat buruh, atau berdebat tentang anggaran jaminan sosial—memerlukan seni yang sangat dibenci oleh dunia militer: Seni Bertele-tele bernama Kompromi.

Secara provokatif, mari kita jujur. Mengizinkan militer memimpin pemerintahan sipil itu ibarat menyewa seorang juara dunia tinju kelas berat untuk menjadi kepala sekolah taman kanak-kanak. Memang sih, tidak akan ada murid yang berani berisik di kelas. Tapi begitu ada anak yang menangis karena rebutan mainan, solusi sang juara dunia mungkin adalah memberikan pukulan uppercut.

Negara-negara maju paham betul secara filosofis bahwa kekuasaan absolut yang didukung oleh moncong senjata adalah resep terbaik untuk melahirkan kemandukan berpikir. Ketika kritik dianggap sebagai pembangkangan tugas (insubordinasi) dan oposisi dianggap sebagai pengkhianat negara, maka yang tersisa hanyalah sebuah negara yang stabil... stabil dalam kebodohan dan ketakutan.

Supremasi sipil mengajarkan kita bahwa peluru mungkin bisa menembus dinding pertahanan musuh, tetapi peluru tidak akan pernah bisa menurunkan suku bunga bank atau menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital.

Jadi, jika hari ini kita masih melihat ada negara yang urusan berasnya diatur oleh jenderal, urusan wisatanya dikomandoi oleh kolonel, dan urusan administrasinya dijaga ketat oleh mayor, kita tahu pasti satu hal: negara tersebut mungkin punya banyak senjata keren, tapi mereka masih duduk di bangku taman kanak-kanak dalam peradaban modern.

Sebab pada akhirnya, tanda bahwa sebuah bangsa telah dewasa bukanlah seberapa garang militer mereka di dalam istana, melainkan seberapa patuh militer mereka kepada perintah seorang presiden sipil yang bahkan mungkin tidak tahu cara mengokang senjata.