Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa secara masif mengeluarkan panduan kesiapsiagaan darurat nasional. Warga diminta menyiapkan makanan, air minum, obat-obatan, radio, baterai, dan uang tunai untuk menghadapi kemungkinan perang, serangan siber, pemadaman listrik massal, hingga lumpuhnya layanan publik.
Pesannya sederhana: jangan menunggu krisis datang baru belajar bertahan hidup.
Menariknya, negara-negara dengan teknologi canggih dan anggaran pertahanan besar itu justru berani mengakui bahwa negara punya keterbatasan. Mereka mendorong rakyat membangun ketahanan dari rumah masing-masing.
Sementara itu, kita tahu ada pemerintah yang lebih piawai membangun optimisme melalui slogan daripada mempersiapkan solusi. Harga pangan naik, rakyat diminta bersabar. Listrik padam, rakyat diminta memahami keadaan. Pelayanan publik lumpuh, dibentuk tim koordinasi. Setelah itu, konferensi pers digelar untuk menjelaskan bahwa semuanya masih terkendali.
Begitulah politik: ketika keadaan memburuk, yang pertama kali diselamatkan terkadang bukan rakyat, melainkan citra pemerintah.
Tentu, kesiapsiagaan masyarakat bukan alasan bagi negara untuk cuci tangan. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan perlindungan, infrastruktur, dan sistem penanganan krisis. Ada perbedaan antara mengajak rakyat bersiap dan menyuruh rakyat menanggung sendiri kegagalan negara.
Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah pengalihan tanggung jawab.
Mungkin inilah pelajaran penting dari Eropa: pemerintah yang serius bukan pemerintah yang selalu mengatakan semuanya aman, melainkan pemerintah yang berani mempersiapkan rakyat menghadapi kemungkinan terburuk.
Sebab, ketika bencana datang, pidato tidak bisa diminum, slogan tidak bisa dimakan, dan konferensi pers tidak bisa dijadikan tempat berlindung.
Rakyat boleh diminta bersiap menghadapi kiamat. Tetapi pemerintah jangan sampai menjadi penyebabnya.
