Mens Rea

Hukum pidana mengenal satu istilah Latin yang terdengar kering dan akademis: mens rea—niat batin. Ia menunjuk pada apa yang ada di kepala seseorang ketika sebuah perbuatan dilakukan. Bukan sekadar apa yang terjadi, melainkan mengapa ia terjadi. Tanpa mens rea, kejahatan hanyalah gerak; dengan mens rea, ia menjadi makna.

Namun di ruang publik kita, mens rea sering lenyap. Yang tersisa hanya akibat. Video dipotong, peristiwa dipercepat, vonis dijatuhkan di kolom komentar. Kita tergesa menilai perbuatan tanpa menengok batin. Padahal hukum—dan etika—selalu menuntut lebih dari sekadar tampilan.

Ada kecenderungan zaman ini untuk menyederhanakan manusia menjadi headline. Seseorang melakukan kesalahan; ia menjadi kesalahannya. Niat, konteks, tekanan, dan riwayat hidup dianggap penghalang keadilan. Kita ingin kepastian cepat: siapa salah, siapa benar. Mens rea memperlambat, maka ia disingkirkan.

Ironisnya, ketika berurusan dengan kekuasaan, mens rea tiba-tiba jadi penting. Niat diperdebatkan, tafsir diperluas, keraguan dipelihara. Ketika pelakunya kecil, niat dianggap jelas; ketika besar, niat menjadi kabur. Hukum pun tampak memiliki dua kecepatan: cepat ke bawah, lambat ke atas.

Filsafat moral mengingatkan bahwa tanggung jawab lahir dari kebebasan batin. Orang yang dipaksa berbeda dengan yang memilih. Orang yang lalai berbeda dengan yang berniat. Menghapus mens rea berarti meratakan kompleksitas manusia—dan itu berbahaya. Kita berisiko menghukum bukan kejahatan, melainkan ketidakberuntungan.

Di sisi lain, mens rea bukan alasan untuk membenarkan segalanya. Niat baik tak selalu meniadakan akibat buruk. Tetapi tanpa memeriksa niat, kita kehilangan keadilan yang proporsional. Hukuman menjadi balas dendam yang dibungkus prosedur.

Kehidupan sehari-hari pun tak luput. Kita cepat tersinggung, cepat menuduh. Salah ucap dianggap niat jahat; perbedaan pandangan dicap permusuhan. Kita lupa bertanya: apa maksudnya? Apa konteksnya? Padahal pertanyaan-pertanyaan itu adalah fondasi percakapan yang beradab.

Mens rea—batin yang berniat—menuntut kesabaran. Ia memaksa kita mendengar sebelum menilai, memahami sebelum memutuskan. Di zaman yang mengagungkan kecepatan, kesabaran terasa subversif.

Mungkin keadilan hari ini tak kekurangan aturan, melainkan kekurangan waktu untuk berpikir. Mens rea mengajak kita kembali ke pusat manusia: niat, pilihan, dan tanggung jawab. Tanpa itu, hukum menjadi mesin; dan kita hanya baut-baut yang mudah diganti.

Menimbang mens rea bukan berarti melunakkan kejahatan. Ia berarti mengembalikan keadilan pada ukurannya: tidak tumpul, tidak tajam, tapi tepat.

Informasi Overload

Kita hidup di zaman ketika tahu segalanya, tapi memahami sedikit. Setiap pagi, sebelum kopi sempat dingin, ratusan informasi sudah menunggu di layar: kabar duka, gosip selebritas, krisis global, tips hidup bahagia dalam tiga langkah. Semuanya hadir bersamaan, tanpa hierarki, tanpa jeda. Pikiran kita dijejali—dan kelelahan pun disamarkan sebagai keterhubungan.

Informasi dulu dicari; kini ia mengejar. Ia mengetuk lewat notifikasi, menyela lewat timeline, dan memaksa perhatian lewat judul yang berteriak. Kita tidak lagi membaca; kita menggeser. Tidak lagi mencerna; kita menyimpan. Pengetahuan berubah menjadi konsumsi cepat saji—mengenyangkan sesaat, miskin gizi.

Ironisnya, kelimpahan ini tidak membuat kita lebih bijak. Justru sebaliknya. Dalam banjir informasi, yang bertahan bukan yang paling benar, melainkan yang paling mencolok. Fakta harus berdandan agar dilirik; kebenaran harus bersaing dengan sensasi. Yang tenang tenggelam, yang gaduh mengapung.

Informasi overload juga mengaburkan tanggung jawab. Ketika segalanya penting, tak ada yang benar-benar penting. Kita tahu banyak tragedi, tapi tak sempat berempati. Kita peduli sebentar, lalu pindah ke kabar berikutnya. Kepedulian menjadi dangkal—sekadar reaksi, bukan komitmen.

Filsafat lama mengingatkan tentang kebijaksanaan sebagai kemampuan memilih. Namun di zaman ini, pilihan itu melelahkan. Kita lelah memilah mana yang layak dipercaya, mana yang harus diabaikan. Akibatnya, kita menyerah pada algoritma—mesin yang tak mengenal nilai, hanya mengenal kebiasaan. Kita diberi apa yang kita sukai, bukan apa yang kita perlukan.

Di ruang publik, informasi overload menciptakan paradoks: semua bicara, sedikit yang mendengar. Opini berdesakan; argumen saling tindih. Diskusi berubah menjadi kebisingan. Kebenaran tak lagi dicari bersama, melainkan dipertahankan masing-masing.

Namun menyalahkan teknologi saja terlalu mudah. Kita juga menikmati kebisingan itu. Ia memberi ilusi produktivitas: merasa update tanpa benar-benar terlibat. Diam terasa ketinggalan; hening terasa mencurigakan. Padahal, tanpa hening, pikiran kehilangan kesempatan untuk berpikir.

Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, melainkan lebih banyak jeda. Keberanian untuk tidak tahu semuanya. Kerendahan hati untuk membaca perlahan, memilih sedikit, dan menolak sisanya. Dalam dunia yang berisik, seleksi adalah bentuk kebijaksanaan.

Informasi overload bukan sekadar masalah teknis. Ia persoalan etika dan perhatian. Tentang apa yang kita izinkan masuk ke pikiran, dan apa yang kita putuskan untuk dipahami. Sebab pada akhirnya, bukan jumlah informasi yang membentuk kita, melainkan apa yang kita olah—dan apa yang kita biarkan berlalu.

Banjir

Banjir datang setiap tahun, seperti agenda yang tak pernah dibatalkan. Air meluap, rumah terendam, sekolah diliburkan, berita diputar berulang. Kita menyebutnya bencana alam—seolah alam datang dengan niat jahat. Padahal, sering kali alam hanya mengembalikan apa yang kita ambil berlebihan.

Di kampung, seorang warga memotong satu batang kayu. Ia ditangkap, difoto, dijadikan contoh ketertiban. Di tempat lain, bukit dilindungi diratakan alat berat. Surat izinnya lengkap, konferensi persnya rapi. Ketika hujan turun dan banjir datang, yang disalahkan tetap langit.

Hutan bukan sekadar pemandangan. Ia adalah sistem ingatan air. Akar menahan tanah, daun menahan hujan, humus menyimpan resapan. Ketika hutan dibabat, air kehilangan rumah. Ia turun serentak, membawa tanah, batu, dan amarah. Sungai yang dulu tenang berubah jadi pengantar bencana.

Keadilan lingkungan bekerja dengan cara yang aneh: yang paling sedikit merusak sering paling banyak menanggung akibat. Orang kampung mengungsi; korporasi menyusun laporan. Yang pertama kehilangan sawah; yang kedua menghitung kerugian sebagai angka, bukan nasib. Banjir menjadi statistik—dan statistik jarang menangis.

Hukum tampil selektif. Ia tegas pada pelanggaran kecil, lunak pada perusakan besar. Satu batang kayu dianggap ancaman negara; satu bukit yang hilang disebut investasi. Bahasa dipoles agar terdengar masuk akal. Kerusakan diberi nama pembangunan, dan pembangunan diberi izin.

Filsafat mengajarkan tanggung jawab kolektif. Tapi praktiknya, tanggung jawab dialirkan seperti air banjir: ke bawah. Ke warga, ke alam, ke mereka yang tak punya akses ke meja perundingan. Yang memutuskan jarang ikut kebanjiran.

Kita juga punya peran dalam cerita ini. Kita menikmati hasilnya: listrik, jalan, produk murah. Kita marah saat banjir datang, tapi lupa menautkan kenyamanan dengan kerusakan. Banjir bukan peristiwa tunggal; ia rangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum hujan.

Menyebut banjir sebagai takdir adalah cara paling mudah untuk lari dari akal sehat. Padahal takdir tak menerbitkan izin, tak mengoperasikan alat berat, tak menutup mata pada peringatan ilmiah. Semua itu dilakukan manusia—atas nama kemajuan.

Barangkali yang perlu ditanya bukan kapan banjir berhenti, melainkan kapan kita berhenti menormalkan perusakan. Kapan satu batang kayu dan satu bukit diukur dengan keadilan yang sama. Kapan hukum berhenti tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas, banjir akan terus datang sebagai pengingat. Air tak bisa dibungkam oleh izin. Ia hanya mengikuti hukum paling jujur: sebab dan akibat.