Nuklir

Kemajuan tak selalu searah dengan kebijaksanaan.

Nuklir. Kata yang lahir dari laboratorium fisika dan tumbuh menjadi mitos geopolitik. Ia adalah anak kandung dari sains dan kekuasaan, dari rasa ingin tahu dan rasa takut. Di tangan yang satu, ia menjadi energi bersih. Di tangan yang lain, ia menjadi senjata pemusnah massal. Tapi di antara kedua tangan itu, yang tercecer adalah nurani.

Dari Hiroshima dan Nagasaki, kita belajar bahwa satu kilatan cahaya bisa menghapus seluruh kota. Tapi lebih menyakitkan dari kehancuran fisik adalah keheningan setelahnya. Tak ada lagi jeritan, hanya debu dan bayangan tubuh yang membatu di dinding. Di situlah nuklir menjadi paradoks: ia begitu kuat, sampai-sampai dunia takut menggunakannya lagi.

Namun, takut tidak berarti mundur. Dunia justru semakin merayunya. Negara-negara berlomba mengayunkan centrifuge. Bukan untuk perang, katanya, melainkan untuk "penjagaan". Dan di sinilah yang menggelikan—dan mengerikan. Energi nuklir dipromosikan sebagai penyelamat iklim, tapi di bawah tanah, hulu ledaknya disimpan rapi, cukup untuk menghanguskan dunia berkali-kali.

Ketika manusia menciptakan sesuatu yang terlalu besar untuk dikendalikan, tapi terlalu menggoda untuk dilepaskan. Seperti Faust yang menjual jiwanya pada setan, kita menukar ketakutan akan kiamat dengan stabilitas politik. Maka, yang disebut “deteren nuklir” sebenarnya adalah ancaman yang disepakati.

Apakah kita masih bisa percaya pada rasionalitas negara-negara pemilik senjata nuklir? Atau sebenarnya yang menguasai bukan nalar, tapi rasa gentar kolektif? Ketakutan itu membuat kita menunduk pada logika kekuatan. “Kalau bukan kita yang punya, mereka yang punya,” begitu kata diplomasi. Dan di situlah moralitas disingkirkan, diganti strategi.

Tentu kita bisa bicara soal teknologi nuklir yang ramah: pembangkit listrik tenaga nuklir, terapi radiasi untuk kanker, pengawetan pangan, dan sebagainya. Tapi nuklir, seperti semua kekuatan besar, menyimpan ambiguitas yang tak bisa diseterilkan. Dalam satu partikel yang dibelah, tersimpan janji terang dan potensi kiamat.

Dan hari ini, nuklir tidak lagi hanya berada di bawah kunci dan sandi peluncuran. Ia bisa jadi target serangan, bisa bocor karena kelalaian, bisa jatuh ke tangan yang salah. Dunia menyimpan teknologi ini di lemari besi, tapi lupa bahwa besi pun bisa berkarat. Seperti di Chernobyl dan Fukushima, yang dibutuhkan bukan niat jahat, tapi hanya satu kesalahan manusia—dan sejarah pun berubah.

Kita sering berkata bahwa kekuatan besar membutuhkan tanggung jawab besar. Tapi tanggung jawab tak cukup dalam bentuk perjanjian internasional. Ia butuh kesadaran bahwa ada batas yang tak layak dilanggar—meski secara teknis mungkin. Dan barangkali, yang tak kalah penting, adalah kemampuan untuk berhenti.

Mungkin karena itu, nuklir bukan sekadar teknologi. Ia adalah cermin. Tentang sejauh mana manusia berani menatap hasil ciptaannya, dan berkata: cukup.

Mungkin dunia tak akan kiamat karena nuklir. Tapi bisa saja ia perlahan membusuk dalam ketakutan yang abadi—di mana damai bukan karena kasih, tapi karena semua orang memegang pelatuk yang sama.

ORMAS

Kata “ormas” terdengar seperti singkatan yang biasa—Organisasi Kemasyarakatan. Netral, administratif, bahkan seakan steril dari emosi. Tapi dalam kenyataannya, “ormas” tak jarang membuat jantung sedikit berdebar. Bukan karena semangat sosialnya, tapi karena kadang ia datang bersama intimidasi.

Ormas adalah makhluk yang tumbuh dari semangat kolektivitas. Ia lahir dari hak dasar manusia untuk berkumpul dan berserikat. Ia bisa berbentuk kelompok tani di lereng gunung, komunitas keagamaan di lorong kota, atau sanggar seni di sudut kampung. Tapi seperti banyak hal di negeri ini, yang ideal kerap tergerus oleh yang bising.

Kini, sebagian ormas tak lagi bicara tentang masyarakat, tapi tentang massa. Dan massa, bila tak punya arah, bisa menjelma gerombolan. Maka ormas yang mestinya menjadi perpanjangan suara warga, perlahan-lahan berubah menjadi alat penekan. Mereka datang ke kantor pemerintah, membawa spanduk dan ancaman. Mereka mendatangi pertunjukan, memaksa seniman membungkam. Mereka merasa punya mandat, padahal tak dipilih siapa-siapa.

Apa yang membuat sebagian ormas merasa punya hak untuk mengatur hidup orang lain? Mungkin karena kita terlalu lama membiarkan kekuasaan informal hidup tanpa koreksi. Kita mengira “masyarakat sipil” itu otomatis baik, padahal sipil pun bisa menindas. Apalagi jika dibungkus dalih agama, adat, atau “nilai-nilai luhur bangsa”.

Dalam sejarah kita, ormas pernah punya peran mulia. Mereka mendirikan sekolah saat negara belum hadir. Mereka membela rakyat kecil saat hukum terlalu lambat. Tapi kini, terlalu banyak yang menggunakan nama ormas untuk menagih proyek, mengklaim moral, bahkan menguasai wilayah. Negara pun kerap ambigu: menindak satu, membiarkan yang lain.

Ada ormas yang menyerukan jihad, tapi tak pernah terlihat di daerah bencana. Ada ormas yang bicara tentang kebudayaan, tapi anti-pada seni yang tak mereka pahami. Dan ada pula ormas yang hidup dari kucuran anggaran, namun tak pernah benar-benar transparan kepada publik.

Apakah semua ormas harus dicurigai? Tentu tidak. Tapi semua ormas harus diawasi. Sebab kekuatan sosial tanpa akuntabilitas bisa sama berbahayanya dengan kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Dan ketika negara mulai merasa perlu berkompromi dengan tekanan ormas, demokrasi mulai goyah bukan dari atas, tapi dari pinggir-pinggir jalan.

Nikah

Kesetiaan lebih sulit daripada cinta.

Nikah. Kata yang pendek, tapi menyimpan muatan sejarah, sosial, teologis, dan tentu saja—emosi yang tak selalu bisa ditebak. Diucapkan dalam satu tarikan napas, tapi dijalani dalam puluhan tahun yang panjang. Ia bukan sekadar perayaan; ia adalah keberanian. Tapi keberanian untuk apa?

Kita hidup di zaman ketika segala sesuatu dirayakan, termasuk pernikahan. Akun Instagram penuh foto pre-wedding. Gaun putih, taman bunga, lilin-lilin romantis. Tapi pernikahan sering kali berhenti pada estetika. Kita menyentuh kulitnya, tapi lupa dagingnya. Kita mempersiapkan pesta, tapi bukan percakapan. Kita menata dekorasi, tapi bukan pengampunan.

Padahal nikah bukan puisi. Ia bukan hanya janji indah di altar, tapi keputusan yang diulang setiap hari—bahkan ketika cinta sedang tidak terasa. Bahkan ketika yang tersisa hanya pertengkaran tentang cucian piring atau saldo rekening yang kosong.

Nikah, di dalam banyak budaya, dikemas sebagai “penyatuan.” Tapi siapa yang benar-benar bersatu? Dua individu dengan latar berbeda, luka berbeda, mimpi berbeda—diharapkan hidup satu atap, satu dapur, satu kasur, dan satu visi. Itu bukan hal kecil. Itu nyaris mustahil. Tapi justru di sanalah letak keajaibannya: bukan pada kesamaan, tapi pada kesanggupan bertahan dalam perbedaan.

Dalam banyak agama, pernikahan disebut “kudus.” Tapi kekudusan bukan berarti steril dari konflik. Kudus bukan berarti tanpa cacat. Kudus, mungkin, justru berarti: kita tetap memilih tinggal, ketika pergi tampak lebih mudah.

Dan di balik semua itu, ada pertanyaan sosial yang lebih luas: siapa yang diuntungkan oleh pernikahan? Dalam banyak sistem patriarki, pernikahan justru menjadi alat untuk menundukkan perempuan. Seolah cinta adalah kontrak tak tertulis bahwa istri harus “melayani,” dan suami punya kuasa. Maka kata “istri yang baik” sering kali lebih berarti “yang patuh,” bukan “yang jujur.” Maka pertanyaannya bukan: apakah kamu menikah? Tapi: bagaimana kamu menikah?

Institusi manusia selalu menyimpan paradoks. Kita mencintai gagasannya, tapi tak siap menanggung realitasnya. Pernikahan, jika hanya dibayangkan sebagai kebahagiaan, akan mengecewakan. Tapi jika dilihat sebagai latihan kesetiaan—ia menjadi ruang spiritual.

Mungkin kita tak pernah benar-benar siap menikah. Tapi cinta bukan soal kesiapan. Ia soal keberanian. Dan keberanian yang sejati tidak bersuara keras. Ia hanya tinggal, di dapur, di ranjang, di ruang tamu yang sepi, dan berkata dalam hati: “Aku tetap di sini.”

Nikah bukan tempat untuk menjadi sempurna. Ia tempat untuk belajar mencintai yang tidak sempurna. Termasuk diri sendiri.