Banjir

Banjir datang setiap tahun, seperti agenda yang tak pernah dibatalkan. Air meluap, rumah terendam, sekolah diliburkan, berita diputar berulang. Kita menyebutnya bencana alam—seolah alam datang dengan niat jahat. Padahal, sering kali alam hanya mengembalikan apa yang kita ambil berlebihan.

Di kampung, seorang warga memotong satu batang kayu. Ia ditangkap, difoto, dijadikan contoh ketertiban. Di tempat lain, bukit dilindungi diratakan alat berat. Surat izinnya lengkap, konferensi persnya rapi. Ketika hujan turun dan banjir datang, yang disalahkan tetap langit.

Hutan bukan sekadar pemandangan. Ia adalah sistem ingatan air. Akar menahan tanah, daun menahan hujan, humus menyimpan resapan. Ketika hutan dibabat, air kehilangan rumah. Ia turun serentak, membawa tanah, batu, dan amarah. Sungai yang dulu tenang berubah jadi pengantar bencana.

Keadilan lingkungan bekerja dengan cara yang aneh: yang paling sedikit merusak sering paling banyak menanggung akibat. Orang kampung mengungsi; korporasi menyusun laporan. Yang pertama kehilangan sawah; yang kedua menghitung kerugian sebagai angka, bukan nasib. Banjir menjadi statistik—dan statistik jarang menangis.

Hukum tampil selektif. Ia tegas pada pelanggaran kecil, lunak pada perusakan besar. Satu batang kayu dianggap ancaman negara; satu bukit yang hilang disebut investasi. Bahasa dipoles agar terdengar masuk akal. Kerusakan diberi nama pembangunan, dan pembangunan diberi izin.

Filsafat mengajarkan tanggung jawab kolektif. Tapi praktiknya, tanggung jawab dialirkan seperti air banjir: ke bawah. Ke warga, ke alam, ke mereka yang tak punya akses ke meja perundingan. Yang memutuskan jarang ikut kebanjiran.

Kita juga punya peran dalam cerita ini. Kita menikmati hasilnya: listrik, jalan, produk murah. Kita marah saat banjir datang, tapi lupa menautkan kenyamanan dengan kerusakan. Banjir bukan peristiwa tunggal; ia rangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum hujan.

Menyebut banjir sebagai takdir adalah cara paling mudah untuk lari dari akal sehat. Padahal takdir tak menerbitkan izin, tak mengoperasikan alat berat, tak menutup mata pada peringatan ilmiah. Semua itu dilakukan manusia—atas nama kemajuan.

Barangkali yang perlu ditanya bukan kapan banjir berhenti, melainkan kapan kita berhenti menormalkan perusakan. Kapan satu batang kayu dan satu bukit diukur dengan keadilan yang sama. Kapan hukum berhenti tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas, banjir akan terus datang sebagai pengingat. Air tak bisa dibungkam oleh izin. Ia hanya mengikuti hukum paling jujur: sebab dan akibat.

Pertanyaan itu terdengar seperti candaan pahit di warung kopi, tapi ia lahir dari pengalaman panjang: Keadilan? Apa itu? Memang ada di negeri ini? Kalimat itu bukan sinisme murahan; ia adalah kesimpulan sementara dari mereka yang berkali-kali mencoba percaya—dan berkali-kali dikhianati.

Keadilan, dalam kamus, terdengar agung. Ia digambarkan bermata tertutup, memegang timbangan, berdiri tegak. Namun di jalanan, ia sering membuka mata—dan memilih melihat siapa yang berdiri di depannya. Timbangan pun tampak condong, seolah ada beban tak terlihat di satu sisi: uang, kuasa, nama keluarga.

Kita hidup di negeri yang rajin memproduksi hukum, tapi hemat keadilan. Pasal bertambah, rasa keadilan berkurang. Yang kecil cepat diproses; yang besar lama dipertimbangkan. Yang miskin diminta patuh; yang kuat diberi ruang tawar. Maka hukum terasa seperti jaring: rapat di bawah, longgar di atas.

“Semua sama di hadapan hukum,” kata slogan. Tapi slogan bukan pengalaman. Pengalaman rakyat justru berkata lain: keadilan sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Dan keadilan yang terlambat, kata orang bijak, bukan keadilan, melainkan kesopanan yang gagal.

Di pengadilan, kebenaran sering kalah oleh prosedur. Di luar pengadilan, kebenaran kalah oleh kekuasaan. Rakyat belajar cepat: untuk bertahan, jangan berharap adil; berharaplah pintar. Maka lahirlah sinisme sebagai mekanisme pertahanan. Kita menertawakan hukum karena terlalu sakit untuk menangis.

Namun kita juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kita menuntut keadilan di depan, tapi menawar di belakang. Kita marah pada ketidakadilan besar, tapi menormalisasi yang kecil: menyogok agar cepat, melanggar asal aman, menutup mata demi kenyamanan. Keadilan mati bukan hanya karena penguasa, tapi karena kebiasaan.

Filsafat mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar aturan, melainkan keberanian moral untuk memperlakukan yang lain sebagai manusia, bukan alat. Tapi keberanian ini mahal. Ia menuntut kita melawan arus, menanggung risiko, dan sering kalah. Sementara, tak semua orang siap membayarnya.

Lalu, apa keadilan itu ada?

Mungkin ia ada, tapi lelah. Ia hidup di ruang-ruang kecil: pada hakim yang menolak telepon, pada jaksa yang tak tergoda, pada warga yang berkata tidak pada jalan pintas. Ia tak viral, tak heroik, dan jarang dipuji. Ia bertahan bukan karena sistem, melainkan karena nurani.

Pertanyaan rakyat seharusnya menggugah lebih dari sekadar jawaban retoris. Jika keadilan terasa jauh, mungkin karena kita menjadikannya tamu, bukan tuan rumah. Kita memanggilnya saat perlu, mengusirnya saat merepotkan.

Keadilan bukan mitos, tapi ia juga bukan jaminan. Ia ada sejauh kita berani membayarnya—dengan konsistensi, dengan keberpihakan pada yang lemah, dengan kesediaan menolak keuntungan tak adil. Tanpa itu, pertanyaan rakyat akan terus menggema. Dan negeri ini akan terus menjawabnya dengan diam.

Kebencian Dijual

Kebencian hari ini tak lagi disembunyikan. Ia dipajang rapi, diberi judul provokatif, dikemas singkat, lalu dijual. Anehnya, ia laris. Pembelinya banyak. Bahkan setia. Setiap hari mereka menunggu pasokan baru: siapa yang harus dibenci hari ini, dan mengapa.

Kebencian menemukan rumahnya di pasar atensi. Ia bekerja cepat, menular, dan murah. Tak perlu argumen panjang; cukup isyarat. Satu potongan video, satu kalimat setengah, satu musuh bersama. Sisanya dikerjakan emosi. Dalam hitungan menit, kebencian beredar—dibagikan, dibenarkan, diproduksi ulang.

Ada logika ekonomi di baliknya. Kebencian adalah konten yang efisien. Ia menghemat waktu berpikir dan memberi kepuasan instan: rasa benar, rasa unggul, rasa berada di pihak yang tepat. Tak heran ia menjadi komoditas. Siapa pun yang mampu memproduksinya—politikus, influencer, media—akan selalu menemukan pasar.

Yang dijual sering bukan fakta, melainkan identitas. “Kita” versus “mereka”. Batas ditarik tebal, nuansa dihapus. Dalam skema ini, kompleksitas adalah gangguan. Yang berbeda dipersempit jadi ancaman. Kebencian menawarkan kejelasan palsu di dunia yang serba rumit—dan banyak orang membelinya karena lelah.

Ironisnya, kebencian kerap dibungkus moral. Ia datang atas nama kebenaran, agama, nasionalisme, atau keadilan. Dengan begitu, ia tak lagi terasa kotor. Membenci menjadi kewajiban. Menyerang menjadi ibadah. Dan nurani, yang seharusnya mengerem, justru diajak bertepuk tangan.

Kita juga tahu: kebencian jarang diarahkan ke yang benar-benar berkuasa. Ia lebih suka sasaran yang aman—minoritas, kelompok lemah, mereka yang tak punya mikrofon. Tawa sinis, hinaan, dan ancaman bergerak ke bawah. Kebencian yang menendang ke atas berisiko; yang menendang ke bawah mendatangkan cuan.

Kebencian adalah bentuk kemalasan berpikir. Ia menutup kemungkinan dialog, menyingkat jalan menuju kesimpulan. Dengan membenci, kita tak perlu memahami. Dengan memahami, kita tak mudah membenci. Tapi memahami butuh waktu; membenci cukup satu klik. Lalu mengapa banyak pembelinya? Karena kebencian menawarkan rasa memiliki. Ia memberi komunitas instan: mereka yang marah bersama. Di dunia yang terfragmentasi, kemarahan menjadi perekat. Dan perekat yang paling kuat sering terbuat dari musuh bersama.

Namun setiap transaksi punya harga. Kebencian yang dibeli hari ini akan ditagih besok—dalam bentuk polarisasi, ketakutan, dan kelelahan moral. Kita mungkin merasa lebih benar, tapi juga lebih sempit. Lebih berisik, tapi kurang memahami.

Mungkin sudah saatnya kita bertanya sebelum membeli: siapa yang diuntungkan dari kemarahan ini? Apa yang disembunyikan oleh kebisingan ini? Dan yang terpenting: apa yang kebencian ini lakukan pada kemampuan kita untuk melihat manusia sebagai manusia?

Kebencian bisa dijual, dan memang laku. Tapi ia tak pernah gratis. Yang membayar akhirnya bukan hanya mereka yang dibenci, melainkan kita semua.