Informasi Overload

Kita hidup di zaman ketika tahu segalanya, tapi memahami sedikit. Setiap pagi, sebelum kopi sempat dingin, ratusan informasi sudah menunggu di layar: kabar duka, gosip selebritas, krisis global, tips hidup bahagia dalam tiga langkah. Semuanya hadir bersamaan, tanpa hierarki, tanpa jeda. Pikiran kita dijejali—dan kelelahan pun disamarkan sebagai keterhubungan.

Informasi dulu dicari; kini ia mengejar. Ia mengetuk lewat notifikasi, menyela lewat timeline, dan memaksa perhatian lewat judul yang berteriak. Kita tidak lagi membaca; kita menggeser. Tidak lagi mencerna; kita menyimpan. Pengetahuan berubah menjadi konsumsi cepat saji—mengenyangkan sesaat, miskin gizi.

Ironisnya, kelimpahan ini tidak membuat kita lebih bijak. Justru sebaliknya. Dalam banjir informasi, yang bertahan bukan yang paling benar, melainkan yang paling mencolok. Fakta harus berdandan agar dilirik; kebenaran harus bersaing dengan sensasi. Yang tenang tenggelam, yang gaduh mengapung.

Informasi overload juga mengaburkan tanggung jawab. Ketika segalanya penting, tak ada yang benar-benar penting. Kita tahu banyak tragedi, tapi tak sempat berempati. Kita peduli sebentar, lalu pindah ke kabar berikutnya. Kepedulian menjadi dangkal—sekadar reaksi, bukan komitmen.

Filsafat lama mengingatkan tentang kebijaksanaan sebagai kemampuan memilih. Namun di zaman ini, pilihan itu melelahkan. Kita lelah memilah mana yang layak dipercaya, mana yang harus diabaikan. Akibatnya, kita menyerah pada algoritma—mesin yang tak mengenal nilai, hanya mengenal kebiasaan. Kita diberi apa yang kita sukai, bukan apa yang kita perlukan.

Di ruang publik, informasi overload menciptakan paradoks: semua bicara, sedikit yang mendengar. Opini berdesakan; argumen saling tindih. Diskusi berubah menjadi kebisingan. Kebenaran tak lagi dicari bersama, melainkan dipertahankan masing-masing.

Namun menyalahkan teknologi saja terlalu mudah. Kita juga menikmati kebisingan itu. Ia memberi ilusi produktivitas: merasa update tanpa benar-benar terlibat. Diam terasa ketinggalan; hening terasa mencurigakan. Padahal, tanpa hening, pikiran kehilangan kesempatan untuk berpikir.

Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, melainkan lebih banyak jeda. Keberanian untuk tidak tahu semuanya. Kerendahan hati untuk membaca perlahan, memilih sedikit, dan menolak sisanya. Dalam dunia yang berisik, seleksi adalah bentuk kebijaksanaan.

Informasi overload bukan sekadar masalah teknis. Ia persoalan etika dan perhatian. Tentang apa yang kita izinkan masuk ke pikiran, dan apa yang kita putuskan untuk dipahami. Sebab pada akhirnya, bukan jumlah informasi yang membentuk kita, melainkan apa yang kita olah—dan apa yang kita biarkan berlalu.

Banjir

Banjir datang setiap tahun, seperti agenda yang tak pernah dibatalkan. Air meluap, rumah terendam, sekolah diliburkan, berita diputar berulang. Kita menyebutnya bencana alam—seolah alam datang dengan niat jahat. Padahal, sering kali alam hanya mengembalikan apa yang kita ambil berlebihan.

Di kampung, seorang warga memotong satu batang kayu. Ia ditangkap, difoto, dijadikan contoh ketertiban. Di tempat lain, bukit dilindungi diratakan alat berat. Surat izinnya lengkap, konferensi persnya rapi. Ketika hujan turun dan banjir datang, yang disalahkan tetap langit.

Hutan bukan sekadar pemandangan. Ia adalah sistem ingatan air. Akar menahan tanah, daun menahan hujan, humus menyimpan resapan. Ketika hutan dibabat, air kehilangan rumah. Ia turun serentak, membawa tanah, batu, dan amarah. Sungai yang dulu tenang berubah jadi pengantar bencana.

Keadilan lingkungan bekerja dengan cara yang aneh: yang paling sedikit merusak sering paling banyak menanggung akibat. Orang kampung mengungsi; korporasi menyusun laporan. Yang pertama kehilangan sawah; yang kedua menghitung kerugian sebagai angka, bukan nasib. Banjir menjadi statistik—dan statistik jarang menangis.

Hukum tampil selektif. Ia tegas pada pelanggaran kecil, lunak pada perusakan besar. Satu batang kayu dianggap ancaman negara; satu bukit yang hilang disebut investasi. Bahasa dipoles agar terdengar masuk akal. Kerusakan diberi nama pembangunan, dan pembangunan diberi izin.

Filsafat mengajarkan tanggung jawab kolektif. Tapi praktiknya, tanggung jawab dialirkan seperti air banjir: ke bawah. Ke warga, ke alam, ke mereka yang tak punya akses ke meja perundingan. Yang memutuskan jarang ikut kebanjiran.

Kita juga punya peran dalam cerita ini. Kita menikmati hasilnya: listrik, jalan, produk murah. Kita marah saat banjir datang, tapi lupa menautkan kenyamanan dengan kerusakan. Banjir bukan peristiwa tunggal; ia rangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum hujan.

Menyebut banjir sebagai takdir adalah cara paling mudah untuk lari dari akal sehat. Padahal takdir tak menerbitkan izin, tak mengoperasikan alat berat, tak menutup mata pada peringatan ilmiah. Semua itu dilakukan manusia—atas nama kemajuan.

Barangkali yang perlu ditanya bukan kapan banjir berhenti, melainkan kapan kita berhenti menormalkan perusakan. Kapan satu batang kayu dan satu bukit diukur dengan keadilan yang sama. Kapan hukum berhenti tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas, banjir akan terus datang sebagai pengingat. Air tak bisa dibungkam oleh izin. Ia hanya mengikuti hukum paling jujur: sebab dan akibat.

Pertanyaan itu terdengar seperti candaan pahit di warung kopi, tapi ia lahir dari pengalaman panjang: Keadilan? Apa itu? Memang ada di negeri ini? Kalimat itu bukan sinisme murahan; ia adalah kesimpulan sementara dari mereka yang berkali-kali mencoba percaya—dan berkali-kali dikhianati.

Keadilan, dalam kamus, terdengar agung. Ia digambarkan bermata tertutup, memegang timbangan, berdiri tegak. Namun di jalanan, ia sering membuka mata—dan memilih melihat siapa yang berdiri di depannya. Timbangan pun tampak condong, seolah ada beban tak terlihat di satu sisi: uang, kuasa, nama keluarga.

Kita hidup di negeri yang rajin memproduksi hukum, tapi hemat keadilan. Pasal bertambah, rasa keadilan berkurang. Yang kecil cepat diproses; yang besar lama dipertimbangkan. Yang miskin diminta patuh; yang kuat diberi ruang tawar. Maka hukum terasa seperti jaring: rapat di bawah, longgar di atas.

“Semua sama di hadapan hukum,” kata slogan. Tapi slogan bukan pengalaman. Pengalaman rakyat justru berkata lain: keadilan sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Dan keadilan yang terlambat, kata orang bijak, bukan keadilan, melainkan kesopanan yang gagal.

Di pengadilan, kebenaran sering kalah oleh prosedur. Di luar pengadilan, kebenaran kalah oleh kekuasaan. Rakyat belajar cepat: untuk bertahan, jangan berharap adil; berharaplah pintar. Maka lahirlah sinisme sebagai mekanisme pertahanan. Kita menertawakan hukum karena terlalu sakit untuk menangis.

Namun kita juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kita menuntut keadilan di depan, tapi menawar di belakang. Kita marah pada ketidakadilan besar, tapi menormalisasi yang kecil: menyogok agar cepat, melanggar asal aman, menutup mata demi kenyamanan. Keadilan mati bukan hanya karena penguasa, tapi karena kebiasaan.

Filsafat mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar aturan, melainkan keberanian moral untuk memperlakukan yang lain sebagai manusia, bukan alat. Tapi keberanian ini mahal. Ia menuntut kita melawan arus, menanggung risiko, dan sering kalah. Sementara, tak semua orang siap membayarnya.

Lalu, apa keadilan itu ada?

Mungkin ia ada, tapi lelah. Ia hidup di ruang-ruang kecil: pada hakim yang menolak telepon, pada jaksa yang tak tergoda, pada warga yang berkata tidak pada jalan pintas. Ia tak viral, tak heroik, dan jarang dipuji. Ia bertahan bukan karena sistem, melainkan karena nurani.

Pertanyaan rakyat seharusnya menggugah lebih dari sekadar jawaban retoris. Jika keadilan terasa jauh, mungkin karena kita menjadikannya tamu, bukan tuan rumah. Kita memanggilnya saat perlu, mengusirnya saat merepotkan.

Keadilan bukan mitos, tapi ia juga bukan jaminan. Ia ada sejauh kita berani membayarnya—dengan konsistensi, dengan keberpihakan pada yang lemah, dengan kesediaan menolak keuntungan tak adil. Tanpa itu, pertanyaan rakyat akan terus menggema. Dan negeri ini akan terus menjawabnya dengan diam.