Intoleransi

Ketika Nama Tuhan Dipakai Untuk Menutup Telinga

Intoleransi. Kata yang tak asing, tapi tetap terasa asing setiap kali ia datang. Ia sering bersembunyi di balik sorak sorai massa, kadang di balik pakaian yang rapi, kadang di balik dalil yang dikutip setengah. Ia tak selalu berteriak. Kadang ia hanya menatap, mencibir, memalingkan wajah.

Di negeri yang katanya bhinneka, intoleransi tumbuh bukan karena kita lupa semboyan. Tapi karena kita membacanya hanya sebagai dekorasi. Ia dicetak pada baliho, disebut dalam pidato, tapi tak pernah benar-benar meresap dalam tubuh.

Intoleransi bukan sekadar soal mayoritas dan minoritas. Ia bukan hanya soal agama atau suku. Ia adalah cara pandang yang menolak mendengar, yang alergi pada yang tak serupa. Ia adalah keputusan untuk menutup pintu sebelum sempat menyapa. Ia adalah ketakutan yang dibungkus moralitas.

Fanatisme, sebagaimana bentuk lain dari penutupan pikiran, lahir dari rasa takut. Takut pada pertanyaan. Takut pada kemungkinan bahwa yang lain bisa juga benar. Maka, yang tak sama, harus dilabel. Harus dibungkam. Harus disingkirkan dengan cara yang kadang lembut, kadang brutal.

Di negeri ini, kita sudah terlalu akrab dengan kisah-kisah tempat ibadah yang ditolak, diskusi buku yang dibatalkan, pakaian adat yang dipermasalahkan, dan doa-doa yang hanya boleh dinaikkan dalam satu bahasa langit. Kita menyaksikan orang dicurigai hanya karena nama keluarganya. Atau cara ia berdoa. Atau bahkan karena ia memilih diam.

Yang mengkhawatirkan dari intoleransi hari ini bukan ledakannya, tapi justru normalisasinya. Ia menjadi wajar. Ia diam-diam dipelihara oleh sistem, oleh birokrasi yang tak berpihak, oleh aparat yang takut bertindak, oleh media yang menyamarkan kekerasan dengan kalimat “kericuhan kecil.”

Kita menyebutnya “aspirasi umat.” Tapi apa arti umat jika isinya hanya satu suara? Apa arti aspirasi jika ia menginjak yang lain?

Kita hidup dalam masyarakat yang gemar mengklaim “toleransi,” tapi mudah terguncang hanya karena beda salam pembuka. Toleransi, bukan soal menerima yang kita suka. Tapi justru tentang merawat ruang bagi yang kita tak mengerti—dan mungkin tak akan pernah sepenuhnya setujui.

Intoleransi bukan sekadar kebencian. Ia adalah kemalasan untuk mengenal. Sebab mengenal memerlukan waktu. Memerlukan percakapan. Memerlukan keberanian untuk tidak selalu merasa paling benar.

Dan mungkin itulah sebabnya intoleransi mudah tumbuh di dunia yang serba cepat. Di mana kita lebih suka kesimpulan instan, daripada pemahaman yang menyakitkan. Kita lebih cepat membagikan hoaks tentang agama lain, daripada duduk minum teh bersama mereka.

Padahal yang membedakan manusia dari mesin bukan logika, tapi empati. Dan empati tidak tumbuh dari pengetahuan, tapi dari perjumpaan. Dari makan bersama. Dari tertawa bersama. Dari melihat bahwa yang berbeda pun bisa menangis dalam bahasa yang sama.

Mungkin dunia tak akan hancur oleh perbedaan. Tapi ia bisa mati perlahan oleh rasa takut yang terus diberi pupuk. Oleh dinding-dinding yang terus ditinggikan. Dan oleh kita, yang terlalu sibuk mengutip ayat, sampai lupa bahwa Tuhan pun memberi ruang bagi mereka yang berbeda.

GMIM

GMIM—Gereja Masehi Injili di Minahasa—telah berdiri lebih dari seabad. Ia bukan hanya sebuah lembaga keagamaan; ia adalah lanskap kultural, politik, bahkan psikologis dari sebuah komunitas. Dalam tubuhnya, terkandung sejarah panjang tentang kolonialisme, misi, modernitas, dan cara suatu masyarakat membaca Injil dalam bahasa lokal.

Di antara dominasi arsitektur beton dan bunyi lonceng minggu pagi, GMIM menyimpan kisah panjang perjumpaan antara Belanda dan Minahasa. Tapi tak seperti perjumpaan yang netral, yang ini sarat dengan asimetri: para zending membawa Alkitab dan disiplin, sementara tanah ini memberikan jiwa, adat, dan luka. Maka lahirlah GMIM sebagai hasil dari tarik-menarik antara misi dan lokalitas—antara gereja dan tanah.

Yang menarik: GMIM memilih nama “Injili,” bukan “Reformasi.” Ini bukan perkara semantik. Kata “Injili” seolah menekankan kabar, bukan sistem. Tapi justru di situlah paradoks muncul. Sebab dalam praktiknya, GMIM sering lebih sibuk membenahi sistem ketimbang menyelami kabar itu sendiri. Struktur jemaat dirancang nyaris seperti birokrasi negara: ada jemaat, wilayah, sinode, lengkap dengan badan pekerja, komisi, dan prosedur pemilihan yang kadang lebih panas dari pemilu legislatif.

Dan di tengah sistem yang rapi itu, Injil—yang kabarnya lembut dan subversif—sering kali tenggelam. Pelayanan dibungkus dalam rutinitas, ibadah menjadi agenda, dan kepemimpinan bergeser dari panggilan menjadi posisi. Maka pertanyaan penting pun muncul: apakah GMIM masih gereja yang mengabarkan kabar baik, atau sudah menjadi institusi yang sibuk mengatur dirinya sendiri?

Kita tahu, GMIM punya pengaruh sosial yang luar biasa di Minahasa. Ia bukan sekadar otoritas spiritual, tetapi juga kekuatan budaya dan politik. Di banyak desa, ketua BPMJ bisa lebih dihormati daripada camat. Pendeta bisa lebih dipercaya daripada legislatif. Tapi di sinilah godaannya: ketika gereja lebih menikmati posisinya sebagai kekuasaan ketimbang kehadirannya sebagai pelayanan.

GMIM juga sering bicara tentang “berbasis jemaat,” tetapi dalam praktik, suara jemaat tak selalu terdengar. Jemaat yang duduk diam di barisan belakang, pemuda-pemudi yang mulai malas hadir, atau umat yang hanya datang saat Natal—mereka sering hanya jadi statistik, bukan subjek dalam percakapan teologis.

Apakah GMIM siap mendengar suara yang tak sejalan? Atau ia hanya nyaman dengan harmoni palsu yang lahir dari keseragaman?

Apakah gereja ini masih menjadi tempat bertanya? Atau hanya tempat menjawab? Apakah ia masih menghidupi krisis sebagai jalan iman, atau sudah mengubah krisis menjadi ancaman yang harus dibungkam?

GMIM bukan hanya soal organisasi. Ia adalah narasi. Dan seperti setiap narasi yang besar, ia harus ditulis ulang—bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar masa depan punya tempat bernafas.

Dan di tengah dunia yang berubah cepat—dengan teknologi, mobilitas, dan ideologi baru—GMIM kadang masih bertahan dalam cara lama: liturgi yang kaku, pelayanan yang administratif, relasi yang hierarkis. Seolah Injil adalah museum, bukan berita yang hidup.

Mungkin GMIM tidak perlu menjadi gereja yang besar, tapi gereja yang hadir. Tidak perlu menjadi suara mayoritas, tapi gema kasih. Karena pada akhirnya, gereja bukan tentang betapa luasnya wilayah, atau berapa banyak jumlah kolom. Tapi tentang satu pertanyaan yang sunyi tapi mendalam: di manakah kasih itu, dan mengapa kita tidak lagi merasakannya dari mereka yang paling sering menyebut nama-Nya?

Kapitalisme 4.0

"Ketika Pasar Menyamar Sebagai Sahabat."

Kapitalisme tak pernah mati, ia hanya berganti rupa. Dari revolusi industri pertama yang digerakkan mesin uap, hingga era digital yang digerakkan algoritma, sistem ini terus menemukan cara baru untuk hidup, berkembang, dan menguasai. Kini, kita memasuki fase yang disebut Kapitalisme 4.0—sebuah wajah baru dari kapitalisme yang lebih halus, lebih canggih, namun jauh lebih licik. Ia tak lagi mengepalkan tangan seperti pabrik-pabrik berasap masa lalu, melainkan tersenyum manis lewat aplikasi di genggaman tanganmu.

Kapitalisme 4.0 lahir dari kawin silang antara teknologi digital, big data, kecerdasan buatan, dan ekonomi platform. Ia tak lagi menjual produk, melainkan pengalaman. Ia tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga perhatian, privasi, bahkan emosi. Dalam dunia ini, perusahaan bukan sekadar penjual barang, tetapi pencipta kebutuhan yang sebelumnya tak kita sadari. Kita tak lagi membeli karena butuh, tapi karena dipicu, dipengaruhi, digiring oleh algoritma yang tahu lebih banyak tentang diri kita daripada kita sendiri.

Bayangkan, setiap klik yang kau lakukan, setiap jeda dalam scrolling, setiap emoji yang kau kirim—semua direkam, dianalisis, dijual. Hidup kita menjadi ladang data, dan kita menjadi tambang emas bagi korporasi digital. Di sini, manusia bukan lagi subjek, tapi objek; bukan konsumen, tapi komoditas. Dan yang paling ironis: kita melakukannya dengan sukarela, bahkan dengan rasa senang.

Kapitalisme 4.0 juga membawa janji palsu tentang inklusivitas. Dengan jargon seperti “ekonomi berbagi” atau “demokratisasi akses”, sistem ini tampak seperti membebaskan. Namun, kenyataannya, ia hanya menciptakan bentuk baru dari ketimpangan. Para pengemudi ojek daring atau pekerja lepas digital mungkin merasa merdeka, tapi mereka hidup tanpa jaminan, tanpa perlindungan, dan tanpa masa depan. Di balik fleksibilitas, tersembunyi ketidakpastian.

Dalam kapitalisme versi terbaru ini, perusahaan raksasa teknologi tak hanya menguasai pasar, tetapi juga memonopoli persepsi. Mereka membentuk narasi, mengatur algoritma, menentukan apa yang layak dilihat dan dipikirkan. Kapitalisme 4.0 tidak lagi menciptakan manusia yang berpikir bebas, melainkan manusia yang tertawan oleh umpan klik dan logika viral. Dalam dunia ini, yang paling mahal bukan lagi emas, tetapi atensi.

Lalu di manakah negara? Ia tergopoh-gopoh mengejar laju inovasi. Negara, yang dulu menjadi wasit dalam permainan ekonomi, kini sering menjadi penonton yang bingung atau malah pemain cadangan yang dikendalikan oleh kekuatan pasar. Regulasi tertinggal jauh dari realitas. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi tumbuh menjadi kekuatan supranasional—lebih cepat, lebih pintar, dan lebih kaya daripada banyak pemerintahan.

Kapitalisme 4.0 tampaknya telah belajar dari kritik masa lalu: ia lebih manusiawi, lebih berwarna, lebih peduli pada isu lingkungan, keberagaman, dan keadilan sosial. Tapi benarkah demikian? Ataukah itu sekadar topeng baru dari sistem lama? Kapitalisme kini pandai beradaptasi: ia bisa bicara tentang feminisme, merangkul gerakan hijau, bahkan menyuarakan kesetaraan—selama itu bisa dikapitalisasi.

Maka pertanyaannya bukan lagi “apakah kapitalisme masih relevan?” tetapi “kapitalisme macam apa yang sedang kita hidupi?” Dan yang lebih penting: “apakah kita masih sadar sedang hidup di dalamnya?”

Kapitalisme 4.0 mungkin tampak seperti masa depan, tetapi bisa jadi ia adalah jebakan yang membungkus kita dalam kenyamanan palsu dan kebebasan semu. Jika kita tidak waspada, kita akan terus menjadi bagian dari sistem yang memperdagangkan bukan hanya barang, tapi juga nilai-nilai, harapan, bahkan kemanusiaan itu sendiri.

Kini, lebih dari sebelumnya, kita perlu kembali bertanya: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari semua ini? Dan sejauh mana harga yang kita bayar—bukan hanya dalam uang, tapi dalam hidup kita yang perlahan menjadi produk?