Jika Keadilan Itu Buta, Siapa yang Menuntunnya?

Kita diajarkan sejak kecil bahwa “keadilan itu buta”. Filosofi ini lahir dari imajinasi Dewi Themis, dewi hukum Yunani kuno, yang matanya ditutup kain sambil memegang timbangan dan pedang. Pesan moralnya jelas: hukum tidak memandang wajah, status, atau kekayaan; ia hanya menimbang fakta dan bukti. Tetapi, mari kita ajukan pertanyaan yang jarang sekali dibicarakan: jika keadilan memang buta, siapa yang menuntunnya?

Keadilan yang buta membutuhkan pemandu. Dalam dunia nyata, pemandu itu adalah aparat hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara. Masalahnya, pemandu ini bukan malaikat. Mereka manusia dengan ambisi, ketakutan, prasangka, dan—tak jarang—kepentingan pribadi. Bayangkan seseorang yang buta berjalan di hutan, lalu dipandu oleh orang yang justru ingin menyesatkannya. Hasilnya? Ia mungkin akan jatuh ke jurang sambil tetap yakin dirinya berada di jalan yang benar.

Di sinilah ironi mulai terasa. Keadilan yang idealnya netral ternyata sangat bergantung pada integritas mereka yang menuntunnya. Dan sejarah manusia penuh dengan kisah tentang pemandu-pemandu yang memanfaatkan kebutaan itu untuk keuntungan sendiri: hukum yang dibelokkan demi melindungi yang berkuasa, aturan yang dipelintir untuk menghukum yang tak punya kuasa. Dalam kondisi seperti ini, keadilan memang buta—tapi pemandunya punya penglihatan elang untuk memilih siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika kita menyadari bahwa “pemandu” ini tidak hanya berasal dari sistem hukum formal. Media massa, opini publik, bahkan algoritma media sosial kini ikut memegang tongkat di tangan keadilan. Kasus yang viral di Twitter atau TikTok bisa mendapat perhatian besar, memengaruhi arah proses hukum, atau memberi tekanan politik. Akibatnya, keadilan yang buta itu seperti ditarik oleh banyak tangan sekaligus, masing-masing dengan tujuan berbeda.

Ini memunculkan pertanyaan mendasar: mungkinkah keadilan berjalan sendiri tanpa pemandu? Atau, apakah yang kita sebut “keadilan” memang tidak pernah benar-benar independen, melainkan selalu menjadi hasil negosiasi antara kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya?

Kita mungkin berpikir, solusinya adalah mencari pemandu yang paling jujur dan bijaksana. Namun, di dunia di mana kekuasaan dan uang sering menjadi syarat utama untuk memegang tongkat itu, kejujuran bisa menjadi barang langka. Itulah sebabnya banyak orang mulai kehilangan iman pada sistem hukum—bukan karena tidak percaya pada ide keadilan itu sendiri, tetapi karena tidak percaya pada mereka yang memegang tangannya.

Namun, jika kita hanya pasrah, kebutaan itu akan terus disalahgunakan. Mungkin yang kita perlukan adalah menjadi pemandu bersama. Masyarakat harus menjadi mata tambahan bagi keadilan—bukan untuk memaksakan vonis lewat teriakan massa, tetapi untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui keadilan tidak menyimpang. Transparansi, pendidikan hukum publik, dan partisipasi aktif adalah cara kita “memegang tongkat” bersama, agar keadilan tidak tersesat.

Pada akhirnya, kebutaan keadilan bukan masalah utama. Masalah sesungguhnya adalah: siapa yang memegang lengannya, dan ke mana mereka membawanya. Sebab, keadilan yang buta di tangan pemandu yang salah bisa berubah menjadi mesin penghancur yang sah menurut hukum. Tapi keadilan yang buta di tangan pemandu yang benar bisa menjadi kekuatan yang melindungi yang lemah, menghukum yang bersalah, dan memulihkan yang terluka.

Maka, pertanyaannya kembali pada kita semua: ketika keadilan itu buta, apakah kita rela membiarkannya dipandu oleh segelintir orang yang kepentingannya tak selalu selaras dengan kebenaran? Atau kita siap turun tangan, menuntunnya bersama, agar ia tidak hanya berjalan, tapi sampai ke tujuan yang seharusnya? Karena tanpa pemandu yang benar, keadilan bukan hanya buta—ia juga tersesat.