Ijazah

Ijazah. Selembar kertas yang dibingkai, disimpan dalam map beludru, kadang digandakan dan dilegalisasi berkali-kali, seakan-akan di dalamnya terlipat seluruh harga diri seseorang.

Di banyak sudut dunia, termasuk negeri ini, ijazah lebih dari sekadar dokumen. Ia menjadi penanda. Ia menjadi legitimasi. Ia menjadi paspor menuju dunia yang disebut “layak”. Tanpa ijazah, seseorang bisa dipertanyakan. Dengan ijazah, seseorang bisa dipercaya. Begitu simplifikasinya.

Namun seperti semua simbol, ijazah menyimpan ambiguitas. Ia mencatat waktu belajar, tapi tak selalu mencerminkan apa yang dipelajari. Ia membuktikan kelulusan, tapi tak menjamin kematangan. Ia dilegalkan oleh lembaga, tapi tak selalu disahkan oleh pengalaman.

Di negeri ini, ijazah bahkan bisa dibeli. Tak perlu masuk kelas, tak perlu membaca buku, tak perlu mengerjakan tuga, cukup punya koneksi, cukup punya uang. Maka ijazah menjadi ilusi legitimasi: gelar dicetak, tapi pikiran tetap kosong. Yang mengerikan, bukan hanya pemalsuan itu sendiri, tapi bahwa banyak sistem yang diam-diam membiarkannya.

Masyarakat pun menyesuaikan diri. Pekerjaan ditentukan bukan oleh kemampuan, tapi oleh gelar yang tertulis. “S-1”, “S-2”, “Dr.”—huruf-huruf itu kadang berbicara lebih nyaring daripada ide-ide. Maka orang pun berburu ijazah, bukan ilmu. Belajar menjadi sekadar proses administratif, bukan proses intelektual.

Padahal, belajar adalah aktivitas sunyi. Ia bukan upacara kelulusan. Ia bukan sidik jari di absen. Ia bukan skor angka di transkrip nilai. Belajar yang sejati melibatkan perasaan rendah hati: bahwa dunia ini terlalu luas untuk dikuasai, dan pengetahuan bukan koleksi, tapi perjalanan. Tapi semua itu tak tertera dalam ijazah.

Apa jadinya jika kita menggantungkan seluruh kredibilitas seseorang pada selembar kertas? Maka kita akan kehilangan mereka yang bijak tapi tak bergelar. Kita akan meremehkan tukang las yang teliti, karena tak punya diploma. Kita akan mencemooh pembicara yang fasih karena ia “hanya lulusan SMA”. Kita akan lebih percaya pada gelar doktor yang tak pernah membaca ulang tesisnya sendiri, daripada pada ibu rumah tangga yang diam-diam menghafal sejarah dan mendidik tiga anak dengan kesabaran.

Ini bukan seruan anti-pendidikan. Justru sebaliknya. Pendidikan sejati terlalu penting untuk digantungkan pada ijazah semata. Pendidikan adalah proses pembebasan. Paulo Freire menyebutnya “praktik kebebasan”, di mana manusia diajak berpikir, meragukan, membongkar, lalu membangun kembali. Tapi jika pendidikan dibatasi oleh format ujian dan angka kelulusan, maka ia berhenti menjadi pembebas—dan berubah menjadi alat domestikasi.

Barangkali yang harus kita ubah bukan ijazahnya, tapi cara kita memaknainya. Ijazah bukan bukti final, melainkan catatan perjalanan. Ia bukan akhir, tapi awal dari proses belajar yang tak pernah selesai.

Sarinah Dalam Kabut Kapitalisme

"Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya," kata mbok sarinah kepada Sukarno kecil. Ungkapan perempuan yang diakui telah mendidiknya itu melahirkan harapan besarnya dari pemikiran besar Gandhi "My nationalism is humanity". Atas nama rakyat jelata pula ia membangun pusat perbelanjaan moderen terbesar pertama di Indonesia dan dinamai "Sarinah", agar rakyat mendapatkan barang-barang murah dengan mutu bagus.

Tapi realita dalam perkembangannya bangunan dengan nama kelas pembantu itu bukan untuk rakyat jelata. Barang-barang mewah, McDonald, Hoka hoka bento, Starbucks Coffee. Roda-roda kapitalisme itu kini berkuasa walau dulu pernah dilawan Sukarno.

Nama bukan jaminan keberpihakkan, apa lagi tujuan. Nama hanyalah simbolisme seakan-akan demikian adanya. Nama hanyalah sebuah mimpi untuk masa depan, sebagaimana mimpi Sukarno agar rakyat jelata mendapat penghidupan yang layak dengan pendirian Sarinah.  “Kalau kita bisa menjual satu bahan kebaya di department store dengan harga sepuluh rupiah, di luar orang tidak berani menjual bahan kebaya dengan dua puluh rupiah,…” kata Sukarno pada pindatonya. Mimpi Sukarno itu tak pernah terwujud di tengah hiruk pikuk merek impor dan lokal yang melangit.

Dari kursi hitam sisi luar Starbucks Coffee di tengah nyamuk-nyamuk dan kebisingan kendaraan Jalan Thamrin sore itu, kunikmati saja riak kapitalisme yang menghanyutkan. Di sampingku kelompok anak muda sedang mempresentasikan bangunan minimalis dua lantai. Perempuan-perempuan setengah baya dan lelaki setengah buaya dengan asap rokok dan kopi hitam bercanda habiskan hari. Entrepreneur muda dalam gelak tawa mereka, ku mipikan harapan Sukarno untuk rakyat jelata. Harapan yang selalu dimainkan seperti orkes dalam setiap ruang diskusi, merdu terdengar namun hanya berhenti di telinga. Kata orang Manado, "sorga talinga", hanya indah didengar namun tak mewujud.

My nationalism is humanity... atas nama kemanusiaan, yang punya kuasa selalu bicara, namun kemanusiaan selalu dipertaruhkan hanya untuk kuasa.

Dari balik kabut kapitalisme di pelataran Sarinah Plaza aku sependapat dengan Jesse, “I love my country, not my government.”

Bukan Saatnya Berpantun

Adalah sangat bodoh dan amat amatir bahwa Discovery Channel (salah satu TV documenter terbesar dunia) melakukan pembuatan iklan dengan mencomot begitu saja tanpa permisi budaya orang dari VCD local Bali tentang belajar tari Pendet. Alangkah naifnya jika Malaisia (pemerintah ataupun swasta) sebagai pemesan tidak tau atau merekomendasikan hal ini Barangkali ini kekeliruan, tapi ini kekeliruan yang disengaja. Hal yang di sengaja sudah berulang-ulang dilakuakan oleh NKB (Negara Kaya Baru) ini pada Indonesia. Dua pulau yang seharusnya menjadi milik kita diambil dan sekaligus menggeser batas wilayah Negara. Reog Ponorogo, angklung, wayang, batik, lagu rasa sayang, dan entah apa lagi kemudian dengan cara main-main seperti ini.

Media di Malaisia sepi sementara di Indonesia gempar. Mulai dari masyarakat biasa, mahasiswa, pakar, pun angkat bicara. Mulai dari wawancara gaya jalanan sampai di ruang studio ber ac juga dilakukan. Bahkan sebagai Negara yang berbudaya, pemerintah pun berdiplomasi dengan mengutus utusan khusus untuk menyampaikan Surat Klarifikasi tentang pencaplokan budaya tersebut. Artinya kita yang dirugikan dengan inisiatif sendiri pergi menemui yang merugikan kita untuk meminta klarifikasi. Entah apa jawaban mereka, yang pasti mereka akan berpantun lagi. Maka terjadilah berbalas pantun dengan menggantung begitu saja harga diri bangsa.

Bereaksi seperti itu belumlah cukup. Apalagi dengan jawaban acuh tak acuh dari pihak Malaisia dengan mengatakan ini sejarah budaya mereka, tapi sangat disayangkan tidak mencantumkan nama Indonesia sebagai asal budaya tersebut. Ini bukan kerja sama tapi klaim. Kita selalu berada di posisi tawar dan tidak berani menetapkan harga. Harga diri kita sebagai bangsa besar. Bangsa yang mendapatkan kemerdekaan karena perjuangan bukan karena pemberian.

Indonesia harus menggugat hal ini. Bukan hanya klarifikasi, tapi permintaan di tariknya iklan tersebut sekaligus pengakuan Malaisia akan budaya (karya seni) Indonesia itu serta kesalahan telah menggunakannya tanpa izin dan permintaan maaf dari pihak Malasia yang langsung disampaikan oleh Perdana Mentrinya. Disampaikan secara resmi dan diumumkan di seluruh media di Indonesia dan di luar negeri khususnya Discovery Channel. Dengan demikian harga diri bangsa ini mempunyai nilai.

Klarifikasi hanya untuk isu dan ini bukan isu tapi fakta. Fakta pelanggaran kekayaan intekektual negeri ini telah terjadi, maka kita harus menggugat! Bukan saatnya untuk berpantun ria.