Gereja

Gereja, seperti semua institusi yang menyebut nama Tuhan, selalu menyimpan paradoks. Ia dibangun atas nama kasih, tapi kadang memisahkan. Ia memanggil umat untuk bersatu, tapi kadang menyusun hierarki. Ia mengangkat salib sebagai lambang pengorbanan, tapi tak jarang memamerkan kuasa.

Kita mengenalnya sebagai rumah ibadah, tempat orang-orang berkumpul dalam kidung dan doa. Tapi juga tempat di mana suara-suara tertentu lebih didengar daripada yang lain. Gereja seharusnya menjadi ruang suci—sanctum—di mana manusia menanggalkan egonya. Tapi, sebagaimana semua ruang yang ditempati manusia, ia pun tak lepas dari sejarah yang berliku, bahkan luka.

Sejarah gereja adalah sejarah tubuh dan kuasa. Sejak Konstantinus mengangkat Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, gereja berubah dari sekadar komunitas pengikut menjadi institusi politik. Ia memiliki tanah, tentara, dan kadang—ironisnya—senjata. Dari Konsili Nicea hingga pengadilan inkuisisi, dari reformasi Luther hingga Vatikan modern, gereja terus bergulat dengan satu pertanyaan yang tak kunjung selesai: bagaimana membicarakan Tuhan tanpa merampas manusia?

Dan mungkin itu yang menjadi persoalan mendasar: bahwa setiap kali kekudusan dilembagakan, ia cenderung beku. Kasih yang seharusnya bebas, dijadikan doktrin. Iman yang mestinya bergerak, dijadikan sistem. Maka Tuhan pun, yang dalam Injil datang sebagai bayi miskin dan mati sebagai penjahat, kini diperkenalkan lewat tata ibadah dan seragam liturgi. Ia menjadi formal, bahkan administratif.

Kita hidup di zaman ketika gereja-gereja menjelma gedung-gedung megah, lengkap dengan proyektor, musik elektronik, dan pengkhotbah yang tampil layaknya selebritas rohani. Tuhan, dalam banyak khotbah, terdengar seperti manajer sukses, dan jemaat seperti konsumen yang harus “diberkati”. Doa berubah menjadi permintaan. Ibadah menjadi hiburan. Dan iman, sayangnya, menjadi transaksi.

Kritik ini bukan untuk membubarkan gereja. Tapi justru untuk mengingatkan: bahwa gereja, pada hakikatnya, bukan bangunan, bukan sistem, bukan bahkan liturgi. Gereja adalah kumpulan manusia yang saling menanggung. Yang duduk bersama dalam perjamuan sederhana. Yang meratap bersama dalam kesunyian tanpa panggung. Yang menolak kekuasaan atas nama kasih, dan merayakan kasih yang tak butuh pengesahan.

Gereja yang sejati mungkin tak selalu ramai. Ia bisa hadir di kamar kecil seorang ibu yang berdoa dalam bisu. Ia bisa hidup di tenda pengungsian, di mana sekelompok orang menyanyikan mazmur tanpa alat musik. Ia bisa muncul dalam pelukan pada seorang anak yang kehilangan. Karena gereja, pada dasarnya, adalah tubuh yang saling menjaga luka satu sama lain.

Tentu, kita tak bisa melepaskan gereja dari waktu. Ia akan selalu berubah. Ia akan selalu terancam oleh kehendak mengatur lebih dari menyembah. Tapi justru di situlah iman diuji: bukan dalam kemenangan, tapi dalam pengakuan bahwa kita pun bisa keliru.

Dan bila gereja tak mampu mengakui itu—maka mungkin yang tinggal hanya bangunannya, bukan jiwanya.

Nuklir

Kemajuan tak selalu searah dengan kebijaksanaan.

Nuklir. Kata yang lahir dari laboratorium fisika dan tumbuh menjadi mitos geopolitik. Ia adalah anak kandung dari sains dan kekuasaan, dari rasa ingin tahu dan rasa takut. Di tangan yang satu, ia menjadi energi bersih. Di tangan yang lain, ia menjadi senjata pemusnah massal. Tapi di antara kedua tangan itu, yang tercecer adalah nurani.

Dari Hiroshima dan Nagasaki, kita belajar bahwa satu kilatan cahaya bisa menghapus seluruh kota. Tapi lebih menyakitkan dari kehancuran fisik adalah keheningan setelahnya. Tak ada lagi jeritan, hanya debu dan bayangan tubuh yang membatu di dinding. Di situlah nuklir menjadi paradoks: ia begitu kuat, sampai-sampai dunia takut menggunakannya lagi.

Namun, takut tidak berarti mundur. Dunia justru semakin merayunya. Negara-negara berlomba mengayunkan centrifuge. Bukan untuk perang, katanya, melainkan untuk "penjagaan". Dan di sinilah yang menggelikan—dan mengerikan. Energi nuklir dipromosikan sebagai penyelamat iklim, tapi di bawah tanah, hulu ledaknya disimpan rapi, cukup untuk menghanguskan dunia berkali-kali.

Ketika manusia menciptakan sesuatu yang terlalu besar untuk dikendalikan, tapi terlalu menggoda untuk dilepaskan. Seperti Faust yang menjual jiwanya pada setan, kita menukar ketakutan akan kiamat dengan stabilitas politik. Maka, yang disebut “deteren nuklir” sebenarnya adalah ancaman yang disepakati.

Apakah kita masih bisa percaya pada rasionalitas negara-negara pemilik senjata nuklir? Atau sebenarnya yang menguasai bukan nalar, tapi rasa gentar kolektif? Ketakutan itu membuat kita menunduk pada logika kekuatan. “Kalau bukan kita yang punya, mereka yang punya,” begitu kata diplomasi. Dan di situlah moralitas disingkirkan, diganti strategi.

Tentu kita bisa bicara soal teknologi nuklir yang ramah: pembangkit listrik tenaga nuklir, terapi radiasi untuk kanker, pengawetan pangan, dan sebagainya. Tapi nuklir, seperti semua kekuatan besar, menyimpan ambiguitas yang tak bisa diseterilkan. Dalam satu partikel yang dibelah, tersimpan janji terang dan potensi kiamat.

Dan hari ini, nuklir tidak lagi hanya berada di bawah kunci dan sandi peluncuran. Ia bisa jadi target serangan, bisa bocor karena kelalaian, bisa jatuh ke tangan yang salah. Dunia menyimpan teknologi ini di lemari besi, tapi lupa bahwa besi pun bisa berkarat. Seperti di Chernobyl dan Fukushima, yang dibutuhkan bukan niat jahat, tapi hanya satu kesalahan manusia—dan sejarah pun berubah.

Kita sering berkata bahwa kekuatan besar membutuhkan tanggung jawab besar. Tapi tanggung jawab tak cukup dalam bentuk perjanjian internasional. Ia butuh kesadaran bahwa ada batas yang tak layak dilanggar—meski secara teknis mungkin. Dan barangkali, yang tak kalah penting, adalah kemampuan untuk berhenti.

Mungkin karena itu, nuklir bukan sekadar teknologi. Ia adalah cermin. Tentang sejauh mana manusia berani menatap hasil ciptaannya, dan berkata: cukup.

Mungkin dunia tak akan kiamat karena nuklir. Tapi bisa saja ia perlahan membusuk dalam ketakutan yang abadi—di mana damai bukan karena kasih, tapi karena semua orang memegang pelatuk yang sama.

ORMAS

Kata “ormas” terdengar seperti singkatan yang biasa—Organisasi Kemasyarakatan. Netral, administratif, bahkan seakan steril dari emosi. Tapi dalam kenyataannya, “ormas” tak jarang membuat jantung sedikit berdebar. Bukan karena semangat sosialnya, tapi karena kadang ia datang bersama intimidasi.

Ormas adalah makhluk yang tumbuh dari semangat kolektivitas. Ia lahir dari hak dasar manusia untuk berkumpul dan berserikat. Ia bisa berbentuk kelompok tani di lereng gunung, komunitas keagamaan di lorong kota, atau sanggar seni di sudut kampung. Tapi seperti banyak hal di negeri ini, yang ideal kerap tergerus oleh yang bising.

Kini, sebagian ormas tak lagi bicara tentang masyarakat, tapi tentang massa. Dan massa, bila tak punya arah, bisa menjelma gerombolan. Maka ormas yang mestinya menjadi perpanjangan suara warga, perlahan-lahan berubah menjadi alat penekan. Mereka datang ke kantor pemerintah, membawa spanduk dan ancaman. Mereka mendatangi pertunjukan, memaksa seniman membungkam. Mereka merasa punya mandat, padahal tak dipilih siapa-siapa.

Apa yang membuat sebagian ormas merasa punya hak untuk mengatur hidup orang lain? Mungkin karena kita terlalu lama membiarkan kekuasaan informal hidup tanpa koreksi. Kita mengira “masyarakat sipil” itu otomatis baik, padahal sipil pun bisa menindas. Apalagi jika dibungkus dalih agama, adat, atau “nilai-nilai luhur bangsa”.

Dalam sejarah kita, ormas pernah punya peran mulia. Mereka mendirikan sekolah saat negara belum hadir. Mereka membela rakyat kecil saat hukum terlalu lambat. Tapi kini, terlalu banyak yang menggunakan nama ormas untuk menagih proyek, mengklaim moral, bahkan menguasai wilayah. Negara pun kerap ambigu: menindak satu, membiarkan yang lain.

Ada ormas yang menyerukan jihad, tapi tak pernah terlihat di daerah bencana. Ada ormas yang bicara tentang kebudayaan, tapi anti-pada seni yang tak mereka pahami. Dan ada pula ormas yang hidup dari kucuran anggaran, namun tak pernah benar-benar transparan kepada publik.

Apakah semua ormas harus dicurigai? Tentu tidak. Tapi semua ormas harus diawasi. Sebab kekuatan sosial tanpa akuntabilitas bisa sama berbahayanya dengan kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Dan ketika negara mulai merasa perlu berkompromi dengan tekanan ormas, demokrasi mulai goyah bukan dari atas, tapi dari pinggir-pinggir jalan.