Jika Keadilan Itu Buta, Siapa yang Menuntunnya?

Kita diajarkan sejak kecil bahwa “keadilan itu buta”. Filosofi ini lahir dari imajinasi Dewi Themis, dewi hukum Yunani kuno, yang matanya ditutup kain sambil memegang timbangan dan pedang. Pesan moralnya jelas: hukum tidak memandang wajah, status, atau kekayaan; ia hanya menimbang fakta dan bukti. Tetapi, mari kita ajukan pertanyaan yang jarang sekali dibicarakan: jika keadilan memang buta, siapa yang menuntunnya?

Keadilan yang buta membutuhkan pemandu. Dalam dunia nyata, pemandu itu adalah aparat hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara. Masalahnya, pemandu ini bukan malaikat. Mereka manusia dengan ambisi, ketakutan, prasangka, dan—tak jarang—kepentingan pribadi. Bayangkan seseorang yang buta berjalan di hutan, lalu dipandu oleh orang yang justru ingin menyesatkannya. Hasilnya? Ia mungkin akan jatuh ke jurang sambil tetap yakin dirinya berada di jalan yang benar.

Di sinilah ironi mulai terasa. Keadilan yang idealnya netral ternyata sangat bergantung pada integritas mereka yang menuntunnya. Dan sejarah manusia penuh dengan kisah tentang pemandu-pemandu yang memanfaatkan kebutaan itu untuk keuntungan sendiri: hukum yang dibelokkan demi melindungi yang berkuasa, aturan yang dipelintir untuk menghukum yang tak punya kuasa. Dalam kondisi seperti ini, keadilan memang buta—tapi pemandunya punya penglihatan elang untuk memilih siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika kita menyadari bahwa “pemandu” ini tidak hanya berasal dari sistem hukum formal. Media massa, opini publik, bahkan algoritma media sosial kini ikut memegang tongkat di tangan keadilan. Kasus yang viral di Twitter atau TikTok bisa mendapat perhatian besar, memengaruhi arah proses hukum, atau memberi tekanan politik. Akibatnya, keadilan yang buta itu seperti ditarik oleh banyak tangan sekaligus, masing-masing dengan tujuan berbeda.

Ini memunculkan pertanyaan mendasar: mungkinkah keadilan berjalan sendiri tanpa pemandu? Atau, apakah yang kita sebut “keadilan” memang tidak pernah benar-benar independen, melainkan selalu menjadi hasil negosiasi antara kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya?

Kita mungkin berpikir, solusinya adalah mencari pemandu yang paling jujur dan bijaksana. Namun, di dunia di mana kekuasaan dan uang sering menjadi syarat utama untuk memegang tongkat itu, kejujuran bisa menjadi barang langka. Itulah sebabnya banyak orang mulai kehilangan iman pada sistem hukum—bukan karena tidak percaya pada ide keadilan itu sendiri, tetapi karena tidak percaya pada mereka yang memegang tangannya.

Namun, jika kita hanya pasrah, kebutaan itu akan terus disalahgunakan. Mungkin yang kita perlukan adalah menjadi pemandu bersama. Masyarakat harus menjadi mata tambahan bagi keadilan—bukan untuk memaksakan vonis lewat teriakan massa, tetapi untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui keadilan tidak menyimpang. Transparansi, pendidikan hukum publik, dan partisipasi aktif adalah cara kita “memegang tongkat” bersama, agar keadilan tidak tersesat.

Pada akhirnya, kebutaan keadilan bukan masalah utama. Masalah sesungguhnya adalah: siapa yang memegang lengannya, dan ke mana mereka membawanya. Sebab, keadilan yang buta di tangan pemandu yang salah bisa berubah menjadi mesin penghancur yang sah menurut hukum. Tapi keadilan yang buta di tangan pemandu yang benar bisa menjadi kekuatan yang melindungi yang lemah, menghukum yang bersalah, dan memulihkan yang terluka.

Maka, pertanyaannya kembali pada kita semua: ketika keadilan itu buta, apakah kita rela membiarkannya dipandu oleh segelintir orang yang kepentingannya tak selalu selaras dengan kebenaran? Atau kita siap turun tangan, menuntunnya bersama, agar ia tidak hanya berjalan, tapi sampai ke tujuan yang seharusnya? Karena tanpa pemandu yang benar, keadilan bukan hanya buta—ia juga tersesat.

FOMO

Ada sebuah ketakutan baru, yang sesungguhnya bukan baru. Ia disebut Fear of Missing Out, atau singkatnya FOMO. Namanya modern, berbahasa Inggris, tapi kegelisahannya kuno. Ia adalah kegelisahan manusia yang takut ditinggalkan perayaan, takut ketinggalan kabar, takut tak hadir di pesta yang diam-diam ia inginkan.

Di masa lalu, mungkin FOMO berarti tidak diajak duduk di bale desa. Atau tak diberi kabar ketika tetangga mengadakan syukuran. Kini ia bermigrasi ke layar 6 inci di tangan kita. Kawan-kawan merayakan liburan dengan wajah penuh tawa di Instagram, sementara kita berada di kamar dengan dinding yang sama, lampu yang sama, dan rasa bosan yang sama.

Teknologi, barangkali, hanya mempercepat rasa ini. Ia membuat perbandingan hidup begitu telanjang: siapa makan malam di restoran mahal, siapa menghadiri konser, siapa baru saja membeli sepatu edisi terbatas. Dunia maya memberi etalase tanpa kaca—kita bisa menempelkan wajah sedekat mungkin, dan menyaksikan betapa hidup orang lain tampak lebih penuh, lebih indah, lebih menyenangkan.

Tetapi apakah betul mereka yang kita pandang itu benar-benar bahagia? Ataukah mereka pun, setelah foto diunggah, merasa hampa—karena pesta yang mereka datangi tidak semeriah yang dibayangkan, atau karena mereka pun sibuk membandingkan diri dengan pesta orang lain?

FOMO, dengan kata lain, adalah ketakutan yang tidak pernah selesai. Ia seperti lingkaran setan. Ketika kita merasa tertinggal, kita berusaha hadir. Tetapi kehadiran itu tidak pernah utuh. Kita hadir dengan mata yang separuh ke layar, mencari lagi pesta lain yang mungkin lebih gemerlap.

Dalam masyarakat yang dipenuhi logika pasar, FOMO pun dijadikan komoditas. Perusahaan memanfaatkan rasa takut ketinggalan ini dengan label “limited edition,” “flash sale 24 jam,” atau “diskon terakhir.” Kita dipancing untuk membeli bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut kehilangan kesempatan yang katanya tidak akan datang lagi.

Barangkali ini yang dimaksud Kierkegaard ketika menulis tentang despair, keputusasaan yang muncul karena manusia terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. FOMO adalah bentuk keputusasaan yang dikemas rapi, diberi filter, diberi musik latar. Ia tampak indah, tapi di dalamnya adalah jurang.

Namun bukankah rasa takut ketinggalan itu juga cermin dari kerinduan manusia untuk tidak sendiri? Untuk merasa menjadi bagian dari arus yang lebih besar? Mungkin itu sebabnya FOMO begitu kuat: ia bukan hanya soal iri, tapi juga soal identitas. Kita ingin diyakinkan bahwa hidup kita penting karena disaksikan.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengatakan: JOMO—Joy of Missing Out. Sebuah kebahagiaan karena tidak ikut serta. Karena memilih menyepi, membaca buku, atau sekadar duduk menatap langit malam. Tetapi kebahagiaan itu pun kini dipromosikan. Foto-foto orang yang “bahagia menyendiri” juga beredar, dan anehnya, bisa memicu FOMO baru.

Mungkin yang lebih jujur adalah menerima bahwa hidup memang selalu penuh kehilangan. Kita tak akan bisa hadir di semua pesta, membaca semua buku, mencintai semua orang. Dan barangkali, kehilangan itu bukan ancaman, melainkan bagian dari keberadaan kita yang terbatas.

Dalam keterbatasan itulah kita bisa menyelamatkan diri dari kegilaan layar. Bahwa dunia tetap bergerak meski kita tak ikut berlari. Bahwa ada kebahagiaan yang tak perlu diumumkan. Dan bahwa ketidakhadiran pun bisa menjadi ruang bagi kita untuk benar-benar hadir—kepada diri sendiri.

Sebab pada akhirnya, FOMO bukanlah soal takut ketinggalan pesta orang lain, melainkan tanda bahwa kita diam-diam sudah kehilangan pesta kita sendiri: hidup yang nyata, yang tak membutuhkan penonton, dan tak menunggu validasi dari layar.

Bangsa Yang Sakit Teriak Merdeka

Kita adalah bangsa yang lahir dari jeritan, darah, dan mimpi. Tujuh puluh sekian tahun yang lalu, kata “merdeka” bukan sekadar slogan; ia adalah napas terakhir yang kita hembuskan dalam perang, harga yang dibayar dengan nyawa, dan janji yang disegel dengan darah. Tapi kini, di jalan-jalan, di televisi, di media sosial, kita masih berteriak “Merdeka!” — sambil pelan-pelan membusuk dari dalam.

Bangsa ini seperti tubuh yang mengenakan pakaian pahlawan, tapi di baliknya demam, batuk, dan napasnya sesak. Kita masih merayakan kemerdekaan dengan lomba makan kerupuk, tapi di meja makan rumah banyak keluarga, nasi dan lauknya tetap seadanya. Kita masih mengibarkan bendera setinggi-tingginya, tapi keadilan dan kesejahteraan kita pasang setengah tiang. Kita seperti orang yang bangga memamerkan rumah megahnya, padahal fondasinya retak dan rayapnya menggerogoti.

Sakit kita bukan sekadar soal ekonomi atau politik—meskipun itu jelas kronis. Sakit kita ada di kepala dan hati. Kita mudah dipecah oleh berita palsu, gampang tersulut oleh perbedaan, dan senang mencurigai sesama hanya karena keyakinan atau pandangan politiknya tak sama. Kita senang mengutuk korupsi, tapi ketika ada kesempatan, kita meraih amplop “sekadar tanda terima kasih.” Kita mencemooh pejabat yang tidak becus, tapi di lingkup kecil, kita juga sering bermain licik demi kepentingan diri sendiri.

Ironisnya, teriakan “Merdeka!” kita hari ini sering terdengar seperti penyangkalan. Kita berteriak untuk meyakinkan diri bahwa kita masih berdaulat, padahal dalam banyak hal kita tunduk pada logika pasar global, kebijakan internasional, dan mentalitas konsumtif yang membuat kita tergantung pada bangsa lain. Kita merasa bebas, padahal sebagian besar pikiran kita dikendalikan algoritma media sosial. Kita pikir kita memilih sendiri, padahal kita sedang dipandu oleh sistem yang memahami kita lebih baik daripada kita mengenali diri sendiri.

Mungkin, kita ini seperti pasien yang menolak mengakui penyakitnya. Kita lebih suka menghibur diri dengan pesta kemerdekaan ketimbang menatap cermin dan melihat bahwa wajah kita pucat. Kita bertepuk tangan di upacara bendera, tapi enggan duduk bersama untuk membicarakan bagaimana memperbaiki sekolah yang roboh, rumah sakit yang sepi obat, dan petani yang kalah harga dari produk impor.

Kemerdekaan yang sejati bukan hanya tentang lepas dari penjajahan fisik, tapi juga dari penjajahan mental, moral, dan ketergantungan yang melemahkan daya kita. Merdeka berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus menjual harga diri. Merdeka berarti bisa berpikir jernih tanpa diikat propaganda atau uang sogokan. Merdeka berarti menegakkan keadilan bukan hanya untuk kelompok kita, tapi untuk semua warga tanpa kecuali.

Kalau tubuh bangsa ini sakit, kita tidak bisa berharap sembuh hanya dengan teriak lebih keras. Kita butuh keberanian untuk mengobati luka, membuang racun, dan memperbaiki cara kita berpikir. Sebab, bangsa yang sakit tetapi terus teriak “Merdeka!” tanpa mau berobat—pada akhirnya hanya sedang menipu dirinya sendiri.

Dan mungkin, kemerdekaan sejati akan datang bukan saat kita berhenti berteriak, tapi saat kita bisa berbisik pelan: “Kami sungguh merdeka, di pikiran, di hati, dan di tindakan.”