Semua Ingin Memimpin

Tak pernah sebanyak ini orang ingin menjadi pemimpin. Di panggung politik, di organisasi, di ruang kerja, bahkan di linimasa media sosial—semua berlomba berada di depan. Mikrofon direbut, kamera dicari, sorotan dipelihara. Seolah memimpin adalah satu-satunya cara untuk diakui ada.

Ironisnya, justru di tengah banjir calon pemimpin itulah negeri terasa limbung.

Memimpin telah direduksi menjadi posisi, bukan tanggung jawab. Jabatan, bukan pengabdian. Kata “pemimpin” kehilangan sunyinya—padahal dari sunyi itulah keputusan berat seharusnya lahir. Kita lupa bahwa memimpin bukan soal berbicara paling keras, melainkan mendengar paling lama.

Di zaman citra, pemimpin yang baik adalah yang tampak tegas, bukan yang benar-benar berpikir. Keraguan—yang dalam filsafat adalah tanda keseriusan—dipersepsikan sebagai kelemahan. Maka lahirlah pemimpin tanpa jeda: cepat memutuskan, lambat mempertimbangkan. Negeri dijalankan seperti status media sosial: singkat, emosional, dan mudah dihapus jika keliru.

Semua ingin memimpin karena tak ada yang ingin dipimpin. Kata “dipimpin” terdengar seperti kehilangan martabat. Padahal, kemampuan mengikuti dengan sadar adalah prasyarat memimpin dengan adil. Tanpa itu, kepemimpinan berubah menjadi perebutan ego, bukan pengelolaan bersama.

Kita pun ikut bersalah. Kita mengidolakan figur, bukan kerja. Kita memilih yang pandai menjanjikan, bukan yang berani membatasi. Kita menuntut solusi instan untuk masalah yang dibangun puluhan tahun. Lalu kecewa ketika pemimpin—yang kita angkat karena slogan—tak sanggup mengurai kerumitan.

Filsafat lama mengingatkan: kekuasaan adalah ujian karakter. Tapi di negeri yang semua ingin memimpin, kekuasaan justru menjadi tujuan. Ia dikejar bukan untuk melayani, melainkan untuk membuktikan. Membuktikan bahwa diri penting, bahwa suara layak didengar, bahwa nama pantas diingat. Kepemimpinan berubah menjadi autobiografi.

Akibatnya, kebijakan lahir dari kepentingan jangka pendek. Keputusan diukur dari tepuk tangan, bukan dampak. Yang tak populer ditunda; yang sulit dihindari dengan retorika. Negeri pun hancur bukan karena kekurangan pemimpin, melainkan karena kelebihan ambisi.

Mungkin kita perlu membalik pertanyaan: bukan siapa yang ingin memimpin, tetapi siapa yang bersedia menanggung akibat. Bukan siapa yang paling yakin, tetapi siapa yang paling siap dikoreksi. Bukan siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang tetap bekerja saat tak ada kamera.

Di tengah hiruk-pikuk ini, kepemimpinan sejati justru terasa sunyi. Ia tak tergesa mencari panggung. Ia tahu, memimpin berarti sering disalahkan, jarang dipuji, dan harus memilih yang benar meski tak disukai.

Jika semua ingin memimpin, negeri memang terancam hancur. Tapi jika ada yang bersedia belajar dipimpin—oleh akal sehat, oleh data, oleh etika—barangkali harapan masih punya alamat.

Gembala Yang Baik Memberikan Nyawanya

Di sebuah padang yang jauh dari riuh rendah algoritma, ada sebuah metafora tua yang menolak mati: seorang gembala dan domba-dombanya. Kita sering mendengarnya dalam nada yang pastoral, tenang, dan sedikit sentimental. Namun, ada satu kalimat yang menghentikan ketenangan itu dengan bunyi retakan tulang: "Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."

Di sini, romantisme berakhir dan tragedi dimulai.

Dalam dunia yang waras—dunia pasar, dunia politik, dunia transaksional—domba ada untuk memberi makan gembala. Bulunya dicukur, dagingnya dipotong, susunya diperas. Domba adalah komoditas; gembala adalah pemilik modal. Tapi dalam narasi ini, hierarki itu runtuh. Sang subjek (gembala) meluruhkan dirinya demi sang objek (domba).

Kita mungkin bertanya dengan nada skeptis: apakah ini tindakan kepahlawanan, atau sekadar bunuh diri yang luhur?

Dalam sejarah kekuasaan, "gembala" sering kali menjadi kedok bagi serigala yang pandai berpidato. Kita melihat pemimpin bangsa, pemimpin agama, hingga pemimpin korporasi yang mengeklaim diri sebagai pelindung, namun saat badai datang, merekalah yang pertama-tama melompat ke sekoci, meninggalkan "kawanan" tenggelam dalam ketidakpastian.

Gembala yang asli, dalam esensi tulisan ini, adalah antitesis dari ego. Memberikan nyawa bukan berarti sekadar mati secara biologis. Dalam konteks modern, itu berarti mematikan ambisi pribadi demi integritas komunal. Ia adalah keberanian untuk menjadi yang terakhir kenyang agar yang lain tidak lapar.

Namun, ada paradoks yang mengusik. Jika sang gembala mati, bukankah kawanan itu akan kocar-kacir? Di sinilah letak poin kritisnya: nyawa yang diberikan bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah benih.

Secara filosofis, tindakan memberikan nyawa adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Seseorang yang tidak lagi takut kehilangan nyawanya adalah satu-satunya orang yang benar-benar merdeka. Ia tidak bisa disuap oleh ancaman, tidak bisa ditekuk oleh rasa takut. Kematian sang gembala menjadi mitos yang menghidupkan keberanian domba-dombanya untuk berhenti menjadi sekadar "pengikut yang dungu" dan mulai menjadi "pewaris nilai".

Mungkin kita sedang krisis gembala karena kita terlalu memuja serigala yang berpakaian necis. Kita lebih suka pemimpin yang menjanjikan kemenangan daripada yang bersedia menanggung luka. Padahal, pada akhirnya, sejarah tidak mengingat mereka yang menimbun nyawa orang lain demi kekuasaan, melainkan mereka yang meletakkan nyawanya sendiri di atas altar pengabdian.

Di padang yang sunyi itu, sang gembala tetap berdiri. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Matinya Kepakaran

Mimbar Tanpa Kaki

Di sebuah kedai kopi yang riuh, atau mungkin di linimasa yang tak pernah tidur, setiap orang kini memegang pengeras suara. Dulu, kebenaran adalah sebuah bangunan yang disusun bata demi bata oleh mereka yang menghabiskan umur di laboratorium, perpustakaan, atau medan laga yang spesifik. Hari ini, bangunan itu roboh bukan karena gempa, melainkan karena setiap orang merasa berhak membawa palu godam atas nama "kebebasan berpendapat".

Kita sedang merayakan, sekaligus meratapi, apa yang disebut Tom Nichols sebagai Matinya Kepakaran.

Demokrasi yang Salah Kaprah

Ada kesalahpahaman yang akut dalam cara kita memaknai kesetaraan. Kita sering mencampuradukkan hak politik dengan kapasitas intelektual. Benar bahwa dalam kotak suara, suara seorang profesor astrofisika bernilai sama dengan seorang pembenci sains yang percaya bumi itu datar. Itulah demokrasi. Namun, di luar bilik suara, ketika kita bicara tentang cara kerja virus atau stabilitas moneter, kedua suara itu tidak bisa dianggap setara.

Kini, kepakaran dianggap sebagai bentuk elitisme yang menyebalkan. Ada semacam kecurigaan purba bahwa mereka yang belajar lebih lama sedang berusaha "mengatur" hidup kita. Akibatnya, validasi ilmiah kalah telak oleh narasi yang "terasa benar" di hati ( post-truth). Kita lebih percaya pada testimoni seorang pemengaruh (influencer) yang berbicara dengan penuh keyakinan daripada seorang ahli yang berbicara dengan penuh kehati-hatian dan data.

"Ketidaktahuan kini bukan lagi sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah lencana keberanian untuk melawan arus utama."

Algoritma: Sang Kurator Kebodohan

Internet, yang awalnya digadang-gadang sebagai perpustakaan Alexandria digital, justru berubah menjadi ruang gema (echo chamber). Algoritma tidak peduli pada kebenaran; ia hanya peduli pada keterlibatan (engagement).

Jika Anda mencari "bahaya vaksin", mesin pencari tidak akan memberikan jurnal medis sebagai menu utama, melainkan blog-blog konspirasi yang sesuai dengan ketakutan Anda. Di sini, kepakaran mati karena ia terlalu membosankan. Kebenaran seringkali rumit, penuh syarat, dan tidak memiliki twist yang mengejutkan. Sementara itu, kebohongan selalu punya desain yang seksi dan mudah dikunyah.

Secara filosofis, kita sedang mengalami pengikisan terhadap Otoritas Epistemik. Kita tidak lagi memiliki standar bersama tentang apa yang disebut "fakta".

Tragedi Sang Spesialis

Kritik terhadap kepakaran memang perlu. Sejarah mencatat para ahli pun bisa keliru—dan seringkali arogan. Namun, menolak kepakaran secara total adalah bentuk bunuh diri peradaban. Tanpa rasa hormat pada mereka yang menekuni satu bidang secara mendalam, kita akan kembali ke zaman kegelapan di mana keputusan diambil berdasarkan intuisi buta atau suara paling keras di pasar.

Matinya kepakaran bukan berarti para ahli itu menghilang. Mereka masih ada, namun suara mereka tenggelam dalam kebisingan kolektif. Kita sedang membangun kapal besar tanpa nakhoda yang mengerti kompas, karena kita merasa semua orang di atas kapal punya hak yang sama untuk memutar kemudi ke arah mana pun yang mereka suka.

Mungkin, yang kita butuhkan bukan sekadar ahli yang lebih pintar, melainkan publik yang lebih rendah hati. Bahwa mengakui "saya tidak tahu" adalah langkah awal untuk menjadi manusia yang berakal.