Pertanyaan itu terdengar seperti candaan pahit di warung kopi, tapi ia lahir dari pengalaman panjang: Keadilan? Apa itu? Memang ada di negeri ini? Kalimat itu bukan sinisme murahan; ia adalah kesimpulan sementara dari mereka yang berkali-kali mencoba percaya—dan berkali-kali dikhianati.

Keadilan, dalam kamus, terdengar agung. Ia digambarkan bermata tertutup, memegang timbangan, berdiri tegak. Namun di jalanan, ia sering membuka mata—dan memilih melihat siapa yang berdiri di depannya. Timbangan pun tampak condong, seolah ada beban tak terlihat di satu sisi: uang, kuasa, nama keluarga.

Kita hidup di negeri yang rajin memproduksi hukum, tapi hemat keadilan. Pasal bertambah, rasa keadilan berkurang. Yang kecil cepat diproses; yang besar lama dipertimbangkan. Yang miskin diminta patuh; yang kuat diberi ruang tawar. Maka hukum terasa seperti jaring: rapat di bawah, longgar di atas.

“Semua sama di hadapan hukum,” kata slogan. Tapi slogan bukan pengalaman. Pengalaman rakyat justru berkata lain: keadilan sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Dan keadilan yang terlambat, kata orang bijak, bukan keadilan, melainkan kesopanan yang gagal.

Di pengadilan, kebenaran sering kalah oleh prosedur. Di luar pengadilan, kebenaran kalah oleh kekuasaan. Rakyat belajar cepat: untuk bertahan, jangan berharap adil; berharaplah pintar. Maka lahirlah sinisme sebagai mekanisme pertahanan. Kita menertawakan hukum karena terlalu sakit untuk menangis.

Namun kita juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kita menuntut keadilan di depan, tapi menawar di belakang. Kita marah pada ketidakadilan besar, tapi menormalisasi yang kecil: menyogok agar cepat, melanggar asal aman, menutup mata demi kenyamanan. Keadilan mati bukan hanya karena penguasa, tapi karena kebiasaan.

Filsafat mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar aturan, melainkan keberanian moral untuk memperlakukan yang lain sebagai manusia, bukan alat. Tapi keberanian ini mahal. Ia menuntut kita melawan arus, menanggung risiko, dan sering kalah. Sementara, tak semua orang siap membayarnya.

Lalu, apa keadilan itu ada?

Mungkin ia ada, tapi lelah. Ia hidup di ruang-ruang kecil: pada hakim yang menolak telepon, pada jaksa yang tak tergoda, pada warga yang berkata tidak pada jalan pintas. Ia tak viral, tak heroik, dan jarang dipuji. Ia bertahan bukan karena sistem, melainkan karena nurani.

Pertanyaan rakyat seharusnya menggugah lebih dari sekadar jawaban retoris. Jika keadilan terasa jauh, mungkin karena kita menjadikannya tamu, bukan tuan rumah. Kita memanggilnya saat perlu, mengusirnya saat merepotkan.

Keadilan bukan mitos, tapi ia juga bukan jaminan. Ia ada sejauh kita berani membayarnya—dengan konsistensi, dengan keberpihakan pada yang lemah, dengan kesediaan menolak keuntungan tak adil. Tanpa itu, pertanyaan rakyat akan terus menggema. Dan negeri ini akan terus menjawabnya dengan diam.

Kebencian Dijual

Kebencian hari ini tak lagi disembunyikan. Ia dipajang rapi, diberi judul provokatif, dikemas singkat, lalu dijual. Anehnya, ia laris. Pembelinya banyak. Bahkan setia. Setiap hari mereka menunggu pasokan baru: siapa yang harus dibenci hari ini, dan mengapa.

Kebencian menemukan rumahnya di pasar atensi. Ia bekerja cepat, menular, dan murah. Tak perlu argumen panjang; cukup isyarat. Satu potongan video, satu kalimat setengah, satu musuh bersama. Sisanya dikerjakan emosi. Dalam hitungan menit, kebencian beredar—dibagikan, dibenarkan, diproduksi ulang.

Ada logika ekonomi di baliknya. Kebencian adalah konten yang efisien. Ia menghemat waktu berpikir dan memberi kepuasan instan: rasa benar, rasa unggul, rasa berada di pihak yang tepat. Tak heran ia menjadi komoditas. Siapa pun yang mampu memproduksinya—politikus, influencer, media—akan selalu menemukan pasar.

Yang dijual sering bukan fakta, melainkan identitas. “Kita” versus “mereka”. Batas ditarik tebal, nuansa dihapus. Dalam skema ini, kompleksitas adalah gangguan. Yang berbeda dipersempit jadi ancaman. Kebencian menawarkan kejelasan palsu di dunia yang serba rumit—dan banyak orang membelinya karena lelah.

Ironisnya, kebencian kerap dibungkus moral. Ia datang atas nama kebenaran, agama, nasionalisme, atau keadilan. Dengan begitu, ia tak lagi terasa kotor. Membenci menjadi kewajiban. Menyerang menjadi ibadah. Dan nurani, yang seharusnya mengerem, justru diajak bertepuk tangan.

Kita juga tahu: kebencian jarang diarahkan ke yang benar-benar berkuasa. Ia lebih suka sasaran yang aman—minoritas, kelompok lemah, mereka yang tak punya mikrofon. Tawa sinis, hinaan, dan ancaman bergerak ke bawah. Kebencian yang menendang ke atas berisiko; yang menendang ke bawah mendatangkan cuan.

Kebencian adalah bentuk kemalasan berpikir. Ia menutup kemungkinan dialog, menyingkat jalan menuju kesimpulan. Dengan membenci, kita tak perlu memahami. Dengan memahami, kita tak mudah membenci. Tapi memahami butuh waktu; membenci cukup satu klik. Lalu mengapa banyak pembelinya? Karena kebencian menawarkan rasa memiliki. Ia memberi komunitas instan: mereka yang marah bersama. Di dunia yang terfragmentasi, kemarahan menjadi perekat. Dan perekat yang paling kuat sering terbuat dari musuh bersama.

Namun setiap transaksi punya harga. Kebencian yang dibeli hari ini akan ditagih besok—dalam bentuk polarisasi, ketakutan, dan kelelahan moral. Kita mungkin merasa lebih benar, tapi juga lebih sempit. Lebih berisik, tapi kurang memahami.

Mungkin sudah saatnya kita bertanya sebelum membeli: siapa yang diuntungkan dari kemarahan ini? Apa yang disembunyikan oleh kebisingan ini? Dan yang terpenting: apa yang kebencian ini lakukan pada kemampuan kita untuk melihat manusia sebagai manusia?

Kebencian bisa dijual, dan memang laku. Tapi ia tak pernah gratis. Yang membayar akhirnya bukan hanya mereka yang dibenci, melainkan kita semua.

Semua Ingin Memimpin

Tak pernah sebanyak ini orang ingin menjadi pemimpin. Di panggung politik, di organisasi, di ruang kerja, bahkan di linimasa media sosial—semua berlomba berada di depan. Mikrofon direbut, kamera dicari, sorotan dipelihara. Seolah memimpin adalah satu-satunya cara untuk diakui ada.

Ironisnya, justru di tengah banjir calon pemimpin itulah negeri terasa limbung.

Memimpin telah direduksi menjadi posisi, bukan tanggung jawab. Jabatan, bukan pengabdian. Kata “pemimpin” kehilangan sunyinya—padahal dari sunyi itulah keputusan berat seharusnya lahir. Kita lupa bahwa memimpin bukan soal berbicara paling keras, melainkan mendengar paling lama.

Di zaman citra, pemimpin yang baik adalah yang tampak tegas, bukan yang benar-benar berpikir. Keraguan—yang dalam filsafat adalah tanda keseriusan—dipersepsikan sebagai kelemahan. Maka lahirlah pemimpin tanpa jeda: cepat memutuskan, lambat mempertimbangkan. Negeri dijalankan seperti status media sosial: singkat, emosional, dan mudah dihapus jika keliru.

Semua ingin memimpin karena tak ada yang ingin dipimpin. Kata “dipimpin” terdengar seperti kehilangan martabat. Padahal, kemampuan mengikuti dengan sadar adalah prasyarat memimpin dengan adil. Tanpa itu, kepemimpinan berubah menjadi perebutan ego, bukan pengelolaan bersama.

Kita pun ikut bersalah. Kita mengidolakan figur, bukan kerja. Kita memilih yang pandai menjanjikan, bukan yang berani membatasi. Kita menuntut solusi instan untuk masalah yang dibangun puluhan tahun. Lalu kecewa ketika pemimpin—yang kita angkat karena slogan—tak sanggup mengurai kerumitan.

Filsafat lama mengingatkan: kekuasaan adalah ujian karakter. Tapi di negeri yang semua ingin memimpin, kekuasaan justru menjadi tujuan. Ia dikejar bukan untuk melayani, melainkan untuk membuktikan. Membuktikan bahwa diri penting, bahwa suara layak didengar, bahwa nama pantas diingat. Kepemimpinan berubah menjadi autobiografi.

Akibatnya, kebijakan lahir dari kepentingan jangka pendek. Keputusan diukur dari tepuk tangan, bukan dampak. Yang tak populer ditunda; yang sulit dihindari dengan retorika. Negeri pun hancur bukan karena kekurangan pemimpin, melainkan karena kelebihan ambisi.

Mungkin kita perlu membalik pertanyaan: bukan siapa yang ingin memimpin, tetapi siapa yang bersedia menanggung akibat. Bukan siapa yang paling yakin, tetapi siapa yang paling siap dikoreksi. Bukan siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang tetap bekerja saat tak ada kamera.

Di tengah hiruk-pikuk ini, kepemimpinan sejati justru terasa sunyi. Ia tak tergesa mencari panggung. Ia tahu, memimpin berarti sering disalahkan, jarang dipuji, dan harus memilih yang benar meski tak disukai.

Jika semua ingin memimpin, negeri memang terancam hancur. Tapi jika ada yang bersedia belajar dipimpin—oleh akal sehat, oleh data, oleh etika—barangkali harapan masih punya alamat.