Ormas adalah makhluk yang tumbuh dari semangat kolektivitas. Ia lahir dari hak dasar manusia untuk berkumpul dan berserikat. Ia bisa berbentuk kelompok tani di lereng gunung, komunitas keagamaan di lorong kota, atau sanggar seni di sudut kampung. Tapi seperti banyak hal di negeri ini, yang ideal kerap tergerus oleh yang bising.
Kini, sebagian ormas tak lagi bicara tentang masyarakat, tapi tentang massa. Dan massa, bila tak punya arah, bisa menjelma gerombolan. Maka ormas yang mestinya menjadi perpanjangan suara warga, perlahan-lahan berubah menjadi alat penekan. Mereka datang ke kantor pemerintah, membawa spanduk dan ancaman. Mereka mendatangi pertunjukan, memaksa seniman membungkam. Mereka merasa punya mandat, padahal tak dipilih siapa-siapa.
Apa yang membuat sebagian ormas merasa punya hak untuk mengatur hidup orang lain? Mungkin karena kita terlalu lama membiarkan kekuasaan informal hidup tanpa koreksi. Kita mengira “masyarakat sipil” itu otomatis baik, padahal sipil pun bisa menindas. Apalagi jika dibungkus dalih agama, adat, atau “nilai-nilai luhur bangsa”.
Dalam sejarah kita, ormas pernah punya peran mulia. Mereka mendirikan sekolah saat negara belum hadir. Mereka membela rakyat kecil saat hukum terlalu lambat. Tapi kini, terlalu banyak yang menggunakan nama ormas untuk menagih proyek, mengklaim moral, bahkan menguasai wilayah. Negara pun kerap ambigu: menindak satu, membiarkan yang lain.
Ada ormas yang menyerukan jihad, tapi tak pernah terlihat di daerah bencana. Ada ormas yang bicara tentang kebudayaan, tapi anti-pada seni yang tak mereka pahami. Dan ada pula ormas yang hidup dari kucuran anggaran, namun tak pernah benar-benar transparan kepada publik.
Apakah semua ormas harus dicurigai? Tentu tidak. Tapi semua ormas harus diawasi. Sebab kekuatan sosial tanpa akuntabilitas bisa sama berbahayanya dengan kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Dan ketika negara mulai merasa perlu berkompromi dengan tekanan ormas, demokrasi mulai goyah bukan dari atas, tapi dari pinggir-pinggir jalan.


