Metaverse

Lima tahun silam, “Metaverse” didengungkan Mark Zuckerberg bak Injil baru teknologi: sebuah jagat tiga‑dimensi tempat kita bekerja, berbelanja, dan jatuh cinta—tanpa meninggalkan sofa. Tetapi 2025 menunjukkan pemandangan yang lebih kusut. Unit Reality Labs Meta tetap merugi belasan miliar dolar tiap tahun, namun perusahaan justru menggandakan investasi pada kacamata pintar Ray‑Ban dan Oakley demi “konvergensi AI‑Metaverse” yang konon akan menggusur ponsel satu dekade lagi. Ibarat mengganti atap ketika pondasi retak, ambisi itu menegaskan satu hal: mitos belum selesai, meski realitas tertatih.

Di lapangan, angka‑angka bicara getir. Hanya 14 % bisnis yang benar‑benar mengadopsi solusi AR/VR penuh; sisanya terganjal harga perangkat, infrastruktur komputasi, dan ongkos pelatihan karyawan yang bisa tembus puluhan ribu dolar per kepala. Sementara itu Horizon Worlds—“kota pertama” versi Meta—masih dihantui bug dan tingkat retensi pengguna yang tipis, sampai perlu menyiapkan studio gim internal demi menyelamatkan daya tariknya. Visi kota kosmik ternyata gampang runtuh oleh banalitas lag, latency, dan dompet membengkak.

Secara filosofis, Metaverse menghidupkan ulang alegori gua Plato dalam resolusi 8K. Manusia modern duduk terpaku pada bayang‑bayang digital, mengira cahaya headset sebagai matahari. Dalam gua baru ini, identitas bisa diganti sekali klik, tetapi kuasa platform menjadi maha‑pencipta: merekam gerak mata, memonetisasi ekspresi wajah, bahkan merekayasa gravitasi demi iklan. Tak heran, 55 % pengguna lebih takut pada pelacakan data ketimbang monster VR mana pun; 44 % resah terhadap perundungan, dan 38 % cemas soal pelecehan seksual di ruang imersif. Ketika segala sudut tubuh disensor, privasi menjadi fosil kenangan.

Problem mendasar Metaverse bukan sekadar teknologi belum matang, melainkan jawaban keliru atas pertanyaan salah. Ia berangkat dari keyakinan bahwa pengalaman manusia setara piksel—bahwa kehadiran dapat diserahkan kepada bandwidth. Namun Intel sendiri memperkirakan butuh seribu kali efisiensi komputasi agar “dunia persistensi miliaran orang” benar‑benar mungkin. Bahkan bila hambatan itu terpecahkan, kita masih dihadang dilema etika: siapa pemilik ruang, hukum apa yang berlaku, dan bagaimana menakar dosa dalam semesta terprogram?

Kiranya inilah saat kita menghidupkan filosofi epoche—menahan diri sebelum menilai. Metaverse bisa menjadi laboratorium empati, memungkinkan dokter melatih operasi kompleks atau arkeolog menelusuri kota purba tanpa merusak situs asli. Tetapi ia juga dapat mengekspor kapitalisme pengawasan ke ranah yang lebih intim: detak jantung, pupil menyusut, lirikan rindu. Simpul moralnya sederhana: teknologi hanyalah amplifier; ia membesarkan kebijaksanaan atau kebodohan, tergantung stok nilai yang kita sematkan.

Maka daripada sibuk menjawab apakah Metaverse akan “sukses”, lebih urgen bertanya: masa depan macam apa yang layak kita sukseskan? Barangkali kita perlu jeda kontemplasi di trotoar dunia fisik—mendengar angin, menatap wajah tanpa avatar, meraba tanah tanpa haptic glove—agar ingat bahwa realitas bukan cacat desain yang harus ditambal piksel. Bila tidak, kita berisiko menjadi Homo Avatar: makhluk yang rela melepas daging demi cahaya neon, menukar makna panjang dengan sensasi instan, dan—ironisnya—kehilangan tempat berpijak, baik di bumi maupun di server awan.

Metaverse, pada akhirnya, bukan sekadar soal kemajuan teknologi, tetapi ujian bagi kedewasaan moral kita: apakah kita sedang menciptakan ruang baru untuk merayakan kemanusiaan, atau justru menggali kubur bagi realitas itu sendiri? Maka pertanyaannya kini bukan lagi bisa atau tidak, tetapi sebaiknya untuk apa—dan apakah kita cukup bijak untuk tak menjadi tamu abadi di dunia semu yang kita bangun sendiri.