Facebook

Facebook bukanlah ruang tamu, tapi kita memasukinya seperti sahabat lama yang datang membawa cerita. Kita menyapanya setiap pagi, kadang tanpa sadar, seperti ritual setengah sadar. Ia tidak berbau kopi, tidak berisi tawa yang hangat, tapi ia mengklaim keintiman. Ia menyebut dirinya “jejaring sosial”, padahal ia lebih mirip cermin yang memantulkan bayangan yang ingin kita lihat dari diri sendiri, dan dari dunia.

Kita menyebutnya media sosial. Tapi benarkah masih sosial, ketika percakapan digiring oleh algoritma, ketika pertemanan diproses oleh kecerdasan buatan, dan ketika yang paling keras suaranya justru yang paling diutamakan?

Facebook lahir dari ide sederhana: menyambungkan manusia. Tapi seperti semua yang sederhana dalam sejarah, ia tumbuh menjadi rumit. Ia bermula dari kampus Ivy League dan berkembang menjadi kekuatan global. Ia, hari ini, lebih besar dari sekadar perusahaan teknologi. Ia seperti negara, tanpa wilayah, tapi punya hukum sendiri; tanpa parlemen, tapi memutuskan apa yang layak tampil dan apa yang tenggelam; tanpa pemilu, tapi pemiliknya bisa memengaruhi jutaan suara.

Zuckerberg, seperti banyak pemilik imperium, tidak tampil seperti raja. Ia mengenakan kaos abu-abu, tersenyum kikuk, dan menyebut perusahaannya sebagai “komunitas”. Tapi komunitas macam apa yang dijaga oleh barisan moderator bayaran, kecerdasan buatan, dan sistem penyaringan yang bisa membungkam satu suara sekaligus memviralkan kebencian dalam satu klik?

Facebook memberi kita ilusi pilihan, tapi ia juga memilihkan untuk kita. Ia menyusun beranda berdasarkan apa yang kita suka, atau lebih tepatnya: berdasarkan apa yang membuat kita terus menatap layar. Maka bukanlah kebenaran yang dijunjung, tapi keterlibatan. Bukanlah kesunyian yang diberi tempat, tapi keramaian, sekalipun itu keramaian palsu, gaduh yang dikonstruksi, dan kebisingan yang dibeli.

Kita menyebutnya tempat berbagi, tapi siapa yang paling banyak mengambil?

Data. Privasi. Waktu. Tiga hal yang perlahan tergerus oleh kehadiran yang tampak tanpa pamrih ini. Kita tidak membayar untuk memakai Facebook, tapi justru karena itu kita membayar lebih mahal: kita menjadi produk. Data kita dijual, perilaku kita dipetakan, pilihan kita dipelajari, dan semua itu dijadikan komoditas. Sering tanpa kita sadari, kita ikut menyusun peta besar dunia yang dikuasai perusahaan-perusahaan digital raksasa, yang kantor pusatnya jauh dari rumah-rumah kita.

Mungkin yang paling getir adalah ini: kita menjadi aktor dalam pertunjukan yang tak kita tulis naskahnya. Kita membagikan foto, opini, berita, kemarahan, kesedihan, tapi semua itu dimasukkan ke dalam mesin yang tak peduli pada isi, hanya pada efek. Seorang ibu kehilangan anak karena hoaks yang disebarkan melalui Facebook. Seorang teman jadi musuh karena perbedaan pandangan yang diperuncing di kolom komentar. Dan kita semua, pelan-pelan, belajar untuk memilih kata bukan berdasarkan nurani, tapi berdasarkan respons.

Adakah jalan keluar?

Barangkali tidak mudah. Karena Facebook tidak hanya hadir di gawai kita. Ia sudah menjadi bagian dari lanskap mental. Ia membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Ia menjadi ruang publik baru, tapi dengan batas-batas yang tak transparan. Ia adalah pasar gagasan, tapi juga tempat berkembangnya ilusi dan kebencian.

Namun, seperti juga semua kekuasaan yang pernah ada, Facebook tidak kebal. Ia bisa ditinggalkan. Ia bisa dipertanyakan. Ia bisa, dan harus, dikritik.

Bukan karena kita membencinya. Tapi justru karena kita telah terlalu lama hidup bersamanya tanpa cukup curiga.

Ijazah

Ijazah. Selembar kertas yang dibingkai, disimpan dalam map beludru, kadang digandakan dan dilegalisasi berkali-kali, seakan-akan di dalamnya terlipat seluruh harga diri seseorang.

Di banyak sudut dunia, termasuk negeri ini, ijazah lebih dari sekadar dokumen. Ia menjadi penanda. Ia menjadi legitimasi. Ia menjadi paspor menuju dunia yang disebut “layak”. Tanpa ijazah, seseorang bisa dipertanyakan. Dengan ijazah, seseorang bisa dipercaya. Begitu simplifikasinya.

Namun seperti semua simbol, ijazah menyimpan ambiguitas. Ia mencatat waktu belajar, tapi tak selalu mencerminkan apa yang dipelajari. Ia membuktikan kelulusan, tapi tak menjamin kematangan. Ia dilegalkan oleh lembaga, tapi tak selalu disahkan oleh pengalaman.

Di negeri ini, ijazah bahkan bisa dibeli. Tak perlu masuk kelas, tak perlu membaca buku, tak perlu mengerjakan tuga, cukup punya koneksi, cukup punya uang. Maka ijazah menjadi ilusi legitimasi: gelar dicetak, tapi pikiran tetap kosong. Yang mengerikan, bukan hanya pemalsuan itu sendiri, tapi bahwa banyak sistem yang diam-diam membiarkannya.

Masyarakat pun menyesuaikan diri. Pekerjaan ditentukan bukan oleh kemampuan, tapi oleh gelar yang tertulis. “S-1”, “S-2”, “Dr.”—huruf-huruf itu kadang berbicara lebih nyaring daripada ide-ide. Maka orang pun berburu ijazah, bukan ilmu. Belajar menjadi sekadar proses administratif, bukan proses intelektual.

Padahal, belajar adalah aktivitas sunyi. Ia bukan upacara kelulusan. Ia bukan sidik jari di absen. Ia bukan skor angka di transkrip nilai. Belajar yang sejati melibatkan perasaan rendah hati: bahwa dunia ini terlalu luas untuk dikuasai, dan pengetahuan bukan koleksi, tapi perjalanan. Tapi semua itu tak tertera dalam ijazah.

Apa jadinya jika kita menggantungkan seluruh kredibilitas seseorang pada selembar kertas? Maka kita akan kehilangan mereka yang bijak tapi tak bergelar. Kita akan meremehkan tukang las yang teliti, karena tak punya diploma. Kita akan mencemooh pembicara yang fasih karena ia “hanya lulusan SMA”. Kita akan lebih percaya pada gelar doktor yang tak pernah membaca ulang tesisnya sendiri, daripada pada ibu rumah tangga yang diam-diam menghafal sejarah dan mendidik tiga anak dengan kesabaran.

Ini bukan seruan anti-pendidikan. Justru sebaliknya. Pendidikan sejati terlalu penting untuk digantungkan pada ijazah semata. Pendidikan adalah proses pembebasan. Paulo Freire menyebutnya “praktik kebebasan”, di mana manusia diajak berpikir, meragukan, membongkar, lalu membangun kembali. Tapi jika pendidikan dibatasi oleh format ujian dan angka kelulusan, maka ia berhenti menjadi pembebas—dan berubah menjadi alat domestikasi.

Barangkali yang harus kita ubah bukan ijazahnya, tapi cara kita memaknainya. Ijazah bukan bukti final, melainkan catatan perjalanan. Ia bukan akhir, tapi awal dari proses belajar yang tak pernah selesai.

Sarinah Dalam Kabut Kapitalisme

"Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya," kata mbok sarinah kepada Sukarno kecil. Ungkapan perempuan yang diakui telah mendidiknya itu melahirkan harapan besarnya dari pemikiran besar Gandhi "My nationalism is humanity". Atas nama rakyat jelata pula ia membangun pusat perbelanjaan moderen terbesar pertama di Indonesia dan dinamai "Sarinah", agar rakyat mendapatkan barang-barang murah dengan mutu bagus.

Tapi realita dalam perkembangannya bangunan dengan nama kelas pembantu itu bukan untuk rakyat jelata. Barang-barang mewah, McDonald, Hoka hoka bento, Starbucks Coffee. Roda-roda kapitalisme itu kini berkuasa walau dulu pernah dilawan Sukarno.

Nama bukan jaminan keberpihakkan, apa lagi tujuan. Nama hanyalah simbolisme seakan-akan demikian adanya. Nama hanyalah sebuah mimpi untuk masa depan, sebagaimana mimpi Sukarno agar rakyat jelata mendapat penghidupan yang layak dengan pendirian Sarinah.  “Kalau kita bisa menjual satu bahan kebaya di department store dengan harga sepuluh rupiah, di luar orang tidak berani menjual bahan kebaya dengan dua puluh rupiah,…” kata Sukarno pada pindatonya. Mimpi Sukarno itu tak pernah terwujud di tengah hiruk pikuk merek impor dan lokal yang melangit.

Dari kursi hitam sisi luar Starbucks Coffee di tengah nyamuk-nyamuk dan kebisingan kendaraan Jalan Thamrin sore itu, kunikmati saja riak kapitalisme yang menghanyutkan. Di sampingku kelompok anak muda sedang mempresentasikan bangunan minimalis dua lantai. Perempuan-perempuan setengah baya dan lelaki setengah buaya dengan asap rokok dan kopi hitam bercanda habiskan hari. Entrepreneur muda dalam gelak tawa mereka, ku mipikan harapan Sukarno untuk rakyat jelata. Harapan yang selalu dimainkan seperti orkes dalam setiap ruang diskusi, merdu terdengar namun hanya berhenti di telinga. Kata orang Manado, "sorga talinga", hanya indah didengar namun tak mewujud.

My nationalism is humanity... atas nama kemanusiaan, yang punya kuasa selalu bicara, namun kemanusiaan selalu dipertaruhkan hanya untuk kuasa.

Dari balik kabut kapitalisme di pelataran Sarinah Plaza aku sependapat dengan Jesse, “I love my country, not my government.”