Katanya daerah harus mandiri. Jangan terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Daerah harus kreatif mencari pendapatan sendiri, meningkatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan mengurus rakyatnya dengan anggaran yang sehat.
Masalahnya sederhana: kalau sumber uangnya dibawa pergi, mandirinya pakai apa?
Tambang ada di daerah, tetapi pengelolaannya bisa ditentukan dari jauh. Gas keluar dari perut bumi daerah, tetapi sebagian besar keputusan dan manfaat ekonominya berputar di tingkat nasional. Lautnya luas, ikannya banyak, mineralnya melimpah, tetapi ketika pemerintah daerah mulai menghitung potensi pendapatannya, tiba-tiba muncul kalimat sakti: efisiensi.
Efisiensi memang kata yang indah. Dengan kata “efisiensi”, anggaran bisa dipotong. Dengan “efisiensi”, kewenangan bisa dirapikan. Dengan “efisiensi”, kantor-kantor bisa diminta berhemat. Bahkan mungkin suatu hari rakyat diminta efisien dalam mengeluh: cukup mengeluh satu kali setahun agar tidak boros energi. Tetapi ada pertanyaan yang agak mengganggu: efisiensi untuk siapa?
Kita sering memperlakukan negara seperti keluarga besar. Kalau satu rumah tangga punya lima anak dan satu anak memegang semua uang, kemudian empat anak lainnya disuruh mandiri, itu bukan pendidikan kemandirian. Itu namanya distribusi uang saku yang sangat kreatif.
Daerah akhirnya berada dalam posisi yang aneh. Mereka diminta membangun jalan, menyediakan pelayanan kesehatan, memperbaiki sekolah, mengurus sampah, mengembangkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi ketika berbicara tentang sumber daya ekonomi terbesar, daerah sering hanya kebagian peran sebagai lokasi geografis.
Tanahnya di daerah. Tambangnya di daerah. Pelabuhannya di daerah. Lautnya di daerah. Tetapi uangnya bisa berjalan jauh sekali.
Ironisnya, ketika daerah kekurangan anggaran, mereka kembali diminta kreatif. Seolah-olah kreativitas adalah mesin ATM yang belum ditemukan pemerintah daerah.
Ini adalah eksperimen sosial yang luar biasa. Pusat bertindak seperti magnet raksasa yang menyedot segala hal bernilai ekonomis, lalu melemparkan buku panduan Cara Menjadi Wirausaha Sukses Tanpa Modal ke muka pemerintah daerah. "Ayo, bikin inovasi! Naikkan PAD! Jangan cuma bergantung pada APBN!" seru para pejabat pusat dari balik meja jati mereka yang berkilau.
Tentu pemerintah pusat memiliki alasan: pemerataan nasional, stabilitas fiskal, efisiensi birokrasi, kepentingan strategis, dan sebagainya. Semua itu masuk akal. Negara memang membutuhkan kebijakan nasional. Tetapi sentralisasi tidak otomatis menjadi efisiensi, sebagaimana desentralisasi tidak otomatis menjadi pemborosan.
Yang perlu dipertanyakan bukan sekadar siapa yang memegang uang, melainkan siapa yang menanggung akibat ketika uang itu pergi.
Sebab ketika sebuah tambang dibuka, daerah menerima bukan hanya royalti dan angka statistik. Daerah juga menghadapi jalan rusak, perubahan lingkungan, tekanan sosial, urbanisasi, kebutuhan layanan publik, dan berbagai konsekuensi ekonomi lainnya.
Kalau keuntungan menjadi urusan nasional sementara bebannya menjadi urusan lokal, kita sedang membangun sebuah sistem yang sangat efisien—efisien dalam memindahkan keuntungan ke atas dan tanggung jawab ke bawah.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti mengatakan kepada daerah, “Jadilah mandiri.” Pertanyaan yang lebih jujur adalah: “Apakah kita sudah memberikan daerah cukup alasan, kewenangan, dan sumber daya untuk benar-benar mandiri?”
Sebab menyuruh orang mandiri setelah mengambil sumber penghidupannya bukanlah filosofi pembangunan. Itu hanya cara yang sopan untuk mengatakan: “Uangnya kami bawa. Kamu urus sendiri sisanya.”
Jika pola ini terus berlanjut, jangan kaget kalau suatu hari nanti daerah-daerah akan belajar cara paling efisien untuk membalasnya. Lagipula, bukankah pusat juga harus belajar mandiri?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar