Kekuasaan dan Keadilan

Kekuasaan selalu datang lebih dulu. Keadilan biasanya menyusul—itu pun jika tidak tersesat di jalan. Sejak awal sejarah, manusia tampaknya lebih piawai merebut kuasa ketimbang merawat keadilan. Yang pertama menjanjikan hasil cepat; yang kedua menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk membatasi diri. Tiga hal yang jarang disukai oleh mereka yang sedang berkuasa.

Pertanyaannya terdengar sederhana, nyaris naif: mungkinkah kekuasaan dan keadilan hidup berdampingan? Atau memang takdir keduanya adalah hubungan yang selalu tegang—seperti dua orang yang tinggal serumah tapi saling curiga?

Kekuasaan, pada dasarnya, adalah kemampuan memaksakan kehendak. Ia bekerja lewat aturan, ancaman, imbalan, dan kadang senjata. Keadilan sebaliknya: ia menuntut pengekangan. Ia meminta agar kekuasaan tidak digunakan semaunya, agar yang kuat menahan diri, agar yang lemah tidak dilindas. Dalam arti ini, keadilan adalah musuh alami kekuasaan yang tak terkendali.

Maka tidak heran jika kekuasaan sering mengklaim dirinya adil—tanpa benar-benar menjadi adil. Penguasa jarang berkata, “Saya berkuasa demi kepentingan saya sendiri.” Mereka lebih suka mengatakan, “Ini demi stabilitas,” atau “demi keamanan,” atau “demi rakyat.” Keadilan dijadikan kata hiasan, semacam bunga plastik di ruang kekuasaan: terlihat indah, tapi tidak hidup.

Di ruang pengadilan, kita sering menyaksikan drama yang sama. Hukum berdiri tegak, bersuara lantang, dan tampak netral. Namun di baliknya, relasi kuasa bekerja diam-diam. Siapa yang punya akses ke pengacara mahal? Siapa yang suaranya didengar media? Siapa yang bisa menunda proses, menekan saksi, atau menafsirkan aturan? Keadilan, yang seharusnya buta, justru sering kali tajam memilih siapa yang akan ia lihat dengan jelas.

Keadilan jarang kalah telak. Ia lebih sering kalah halus.

Kekuasaan tidak selalu jahat. Itu juga mitos yang terlalu mudah. Tanpa kekuasaan, hukum hanyalah kalimat di atas kertas. Tanpa kewenangan, keadilan tidak punya gigi. Masalahnya bukan pada keberadaan kekuasaan, melainkan pada siapa yang mengawasinya dan sejauh mana ia mau diawasi.

Di sinilah paradoksnya: agar keadilan hidup, kekuasaan harus bersedia dibatasi. Tapi justru ketika seseorang atau sebuah institusi mencapai puncak kuasa, godaan terbesar adalah menyingkirkan batas. Sejarah penuh dengan contoh ketika hukum diubah agar sesuai dengan kepentingan penguasa, bukan sebaliknya. Keadilan dipelintir, bukan dilanggar terang-terangan—karena pelintiran jauh lebih aman dari kritik.

Apakah mungkin keduanya berdampingan? Mungkin. Tapi bukan sebagai sahabat karib. Lebih tepat sebagai dua tetangga yang terus saling mengawasi. Keadilan membutuhkan kekuasaan agar bisa bekerja; kekuasaan membutuhkan keadilan agar tidak berubah menjadi tirani. Hubungan mereka bukan romantis, melainkan fungsional—dan selalu rapuh.

Masyarakat sering berharap terlalu besar pada figur kuat yang “adil”. Padahal keadilan yang bergantung pada kebaikan hati penguasa adalah keadilan yang rapuh. Hari ini ia adil, besok bisa berubah. Keadilan yang tahan lama justru lahir dari sistem yang memungkinkan penguasa salah, dikritik, dan dikoreksi—tanpa harus tumbang dalam kekerasan.

Barangkali kita perlu berhenti bertanya, “Apakah penguasa ini adil?” dan mulai bertanya, “Apa yang terjadi jika penguasa ini tidak adil?” Pertanyaan kedua lebih jujur, karena mengakui sifat manusia yang mudah tergoda kuasa.

Kekuasaan dan keadilan bisa hidup berdampingan, tapi hanya jika jarak di antara mereka dijaga. Terlalu dekat, keadilan akan dipeluk sampai kehabisan napas. Terlalu jauh, kekuasaan akan berjalan tanpa arah moral. Di antara keduanya, diperlukan institusi, kritik publik, pers yang bebas, dan warga yang tidak malas berpikir.

Pada akhirnya, keadilan bukanlah hadiah dari kekuasaan. Ia adalah tuntutan terhadap kekuasaan. Dan selama tuntutan itu terus disuarakan—meski pelan, meski sering diabaikan—harapan akan keadilan belum sepenuhnya padam.

Mungkin itulah satu-satunya cara agar keduanya tetap satu atap: bukan dengan saling percaya, melainkan dengan saling membatasi.

Stand Up Comedy

Kita tertawa. Tepuk tangan. Potongan video beredar. Like mengalir. Cuan menyusul. Di panggung kecil itu, seorang komika berdiri sendirian, memegang mikrofon, menembakkan lelucon. Sasaran tertawanya sering jelas: orang lain. Yang berbeda, yang lemah, yang jauh dari mikrofon.

Stand up comedy lahir sebagai seni perlawanan. Ia menggugat kuasa dengan tawa, menyentil yang mapan, mengusik yang sok suci. Tertawa, dalam tradisi itu, adalah senjata orang kecil. Tapi seperti semua senjata yang laris, ia mudah berpindah tangan. Kini, tawa sering dipakai bukan untuk menantang kekuasaan, melainkan untuk mengumpulkan penonton.

Di situlah ambiguitasnya bermula.

Lelucon bekerja dengan cara menyederhanakan. Ia memotong kompleksitas agar cepat dipahami. Namun yang dipotong seringkali manusia itu sendiri. Identitas diperas jadi stereotip; pengalaman diringkas jadi karikatur. Kita tertawa karena mengenali pola, bukan karena memahami kenyataan. Yang lain dijadikan bahan bakar: lucu karena ia bukan kita.

Komika akan berkata: “Ini hanya bercanda.” Kalimat itu terdengar ringan, tapi mengandung kekuasaan. Sebab yang menentukan batas candaan biasanya yang memegang mikrofon, bukan yang jadi objek. Ketika tawa sudah jadi komoditas, sensitivitas menjadi biaya produksi yang ingin ditekan.

Pasar punya logikanya sendiri. Algoritma menyukai yang provokatif. Penonton menyukai yang cepat dan menohok. Maka lahirlah humor yang mengandalkan kejutan paling murah: merendahkan. Menertawakan yang miskin, yang gemuk, yang minoritas, yang dianggap aneh. Bukan untuk membuka mata, tapi untuk memicu reaksi.

Di titik ini, stand up comedy berisiko kehilangan etosnya. Ia tak lagi menertawakan kekuasaan, melainkan mengulangnya. Tawa berubah arah: bukan ke atas, tapi ke bawah. Dan seperti semua tawa yang menendang ke bawah, ia terasa aman—dan laku.

Tentu, tidak semua stand up demikian. Masih ada komika yang menertawakan dirinya sendiri, mengakui luka, merayakan kerentanan. Humor semacam itu bekerja sebaliknya: ia menyamakan, bukan memisahkan. Kita tertawa bukan karena merasa lebih tinggi, melainkan karena merasa sama-sama rapuh.

Masalahnya bukan pada tawa, melainkan pada niat dan arah. Apakah humor membuka ruang refleksi, atau sekadar memanen klik? Apakah ia mengganggu yang berkuasa, atau menghibur yang nyaman? Pertanyaan ini jarang diajukan ketika panggung sudah penuh sponsor.

Etika tawa terletak pada siapa yang menanggung akibatnya. Jika yang ditertawakan pulang dengan beban tambahan, sementara yang menertawakan pulang dengan bayaran, ada yang perlu dipikirkan ulang.

Stand up comedy tak harus berhenti lucu untuk menjadi bertanggung jawab. Ia hanya perlu ingat asalnya: tawa sebagai cara memahami hidup, bukan menginjak sesama. Sebab jika tawa hanya alat untuk cuan, ia mungkin sukses di pasar—tapi gagal di nurani.

Ketika Agama Lupa Sunyi

Agama, seperti puisi, pernah lahir dari ruang yang sunyi. Ia bukan sekadar sistem keyakinan, tapi semacam getaran: sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih besar dari tubuh, dari waktu, dari nasib. Agama adalah cara manusia merespons misteri, bukan menaklukkannya.

Tapi dunia berubah. Agama tak lagi disampaikan dalam bisik-bisik doa. Ia kini hadir dalam spanduk, dalam algoritma, dalam politik. Ia bersuara nyaring, kadang berteriak. Ia tak lagi sekadar iman pribadi; ia menjadi identitas sosial. Bukan lagi laku batin, tapi lencana.

Kita menyaksikan orang memamerkan kesalehan di depan kamera, tapi memaki dalam kolom komentar. Kita melihat doa-doa dikurasi untuk media, bukan untuk langit. Kita hidup di zaman di mana agama bisa ditukar dengan like, bisa dijual sebagai merek.

Kita diingatkan akan bahaya fanatisme yang lembut. Fanatisme yang tidak selalu membawa pedang, tapi membawa tafsir tunggal. Ia tak melarangmu berpikir, tapi membisikkan bahwa berpikir adalah tanda kelemahan iman. Di sinilah agama kehilangan dirinya: ketika ia lebih sibuk menjaga aturan, ketimbang menyentuh luka.

Agama yang hidup terlalu lama dalam kuasa, sering lupa bahwa ia lahir dari penderitaan. Musa bukan raja, tapi pengungsi. Yesus bukan pejabat, tapi tukang kayu. Muhammad bukan penguasa, tapi yatim. Tapi kini, banyak yang menggunakan nama mereka untuk mendirikan kerajaan kecil di bumi. Kerajaan yang dijaga oleh tembok eksklusifitas, dipagari jargon-jargon suci, dan dibungkus rasa benar yang tak tergoyahkan.

Agama, dalam bentuknya yang paling murni, seharusnya merangkul. Tapi terlalu sering ia digunakan untuk memilah. Untuk menyebut siapa “kita” dan siapa “mereka.” Untuk mengukur siapa lebih dekat ke surga. Padahal surga—kalau pun ada—tak pernah meminta bukti unggahan kita.

Tentu agama tetap penting. Ia adalah sumber harapan bagi jutaan jiwa. Tapi yang penting bukan hanya bahwa ia ada, tapi bagaimana ia hadir. Apakah ia membawa cahaya atau sekadar sorotan? Apakah ia membebaskan atau justru menundukkan?

Hari ini, kita butuh agama yang kembali rendah hati. Yang tak tergesa menyalahkan. Yang tak merasa cukup hanya dengan doktrin. Yang mau mendengar tangis orang yang berbeda iman, dan tetap menganggapnya manusia.

Karena jika agama kehilangan kasih, ia hanya tinggal ritual. Jika agama kehilangan rasa malu, ia berubah menjadi alat kekuasaan. Dan jika agama kehilangan sunyi, ia tak lebih dari pertunjukan.

Mabuk Agama

Agama, pada mulanya, adalah jalan sunyi. Ia mengajak manusia menundukkan ego, merawat kasih, dan menimbang hidup dengan hati-hati. Tapi di ruang publik kita hari ini, agama kerap tampil lain: berisik, mudah tersinggung, dan gemar menghakimi. Seperti orang mabuk—bukan karena terlalu sedikit minum, melainkan karena terlalu banyak menelan tanpa mencerna.

Mabuk agama bukan soal iman yang dalam, melainkan keyakinan yang kehilangan jarak. Ayat dihafal, makna ditinggal. Simbol dijunjung, etika dilupakan. Agama berubah dari laku batin menjadi identitas politik. Ia dipakai untuk menandai kawan dan lawan, bukan untuk menguji diri.

Dalam keadaan mabuk, orang merasa paling suci. Keraguan dianggap dosa; pertanyaan dicap pembangkangan. Padahal tradisi spiritual besar lahir dari tanya yang serius. Iman yang sehat selalu menyisakan ruang bagi ketidakpastian—sebab di situlah kerendahan hati bernaung.

Mabuk agama juga laku di pasar. Ia menjanjikan kepastian instan di dunia yang kacau. Narasinya sederhana: dunia hitam-putih, benar-salah jelas, surga-neraka dekat. Algoritma menyukainya. Amarah religius, seperti emosi lain, mudah dijual. Ia mengikat identitas dan memobilisasi massa.

Ironisnya, yang sering hilang justru yang paling inti: kasih. Atas nama Tuhan, empati dikurangi. Atas nama kebenaran, kemanusiaan ditunda. Yang berbeda bukan lagi sesama pencari, melainkan ancaman. Bahasa menjadi keras, hati mengeras.

Filsafat mengingatkan tentang bahaya absolutisme. Ketika satu tafsir diklaim mewakili Tuhan, kekerasan menemukan legitimasi. Sejarah penuh contoh bagaimana kesalehan yang mabuk berubah menjadi alat penindasan. Tuhan tak lagi ditanyai; Ia dijadikan stempel.

Namun kritik ini bukan ajakan meninggalkan agama. Justru sebaliknya: mengembalikannya ke kesadaran. Seperti minum obat, dosis menentukan manfaat. Agama yang diminum perlahan menyembuhkan; yang ditenggak berlebihan merusak.

Tanda iman yang matang bukan suara yang paling keras, melainkan hidup yang paling konsisten. Bukan kemampuan mengutip ayat, melainkan kesediaan memeluk yang lemah. Bukan klaim kebenaran, melainkan praktik kasih.

Mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri: apakah agama yang kita jalani membuat kita lebih manusiawi? Jika tidak, barangkali kita bukan kurang beragama—kita hanya sedang mabuk.

Mens Rea

Hukum pidana mengenal satu istilah Latin yang terdengar kering dan akademis: mens rea—niat batin. Ia menunjuk pada apa yang ada di kepala seseorang ketika sebuah perbuatan dilakukan. Bukan sekadar apa yang terjadi, melainkan mengapa ia terjadi. Tanpa mens rea, kejahatan hanyalah gerak; dengan mens rea, ia menjadi makna.

Namun di ruang publik kita, mens rea sering lenyap. Yang tersisa hanya akibat. Video dipotong, peristiwa dipercepat, vonis dijatuhkan di kolom komentar. Kita tergesa menilai perbuatan tanpa menengok batin. Padahal hukum—dan etika—selalu menuntut lebih dari sekadar tampilan.

Ada kecenderungan zaman ini untuk menyederhanakan manusia menjadi headline. Seseorang melakukan kesalahan; ia menjadi kesalahannya. Niat, konteks, tekanan, dan riwayat hidup dianggap penghalang keadilan. Kita ingin kepastian cepat: siapa salah, siapa benar. Mens rea memperlambat, maka ia disingkirkan.

Ironisnya, ketika berurusan dengan kekuasaan, mens rea tiba-tiba jadi penting. Niat diperdebatkan, tafsir diperluas, keraguan dipelihara. Ketika pelakunya kecil, niat dianggap jelas; ketika besar, niat menjadi kabur. Hukum pun tampak memiliki dua kecepatan: cepat ke bawah, lambat ke atas.

Filsafat moral mengingatkan bahwa tanggung jawab lahir dari kebebasan batin. Orang yang dipaksa berbeda dengan yang memilih. Orang yang lalai berbeda dengan yang berniat. Menghapus mens rea berarti meratakan kompleksitas manusia—dan itu berbahaya. Kita berisiko menghukum bukan kejahatan, melainkan ketidakberuntungan.

Di sisi lain, mens rea bukan alasan untuk membenarkan segalanya. Niat baik tak selalu meniadakan akibat buruk. Tetapi tanpa memeriksa niat, kita kehilangan keadilan yang proporsional. Hukuman menjadi balas dendam yang dibungkus prosedur.

Kehidupan sehari-hari pun tak luput. Kita cepat tersinggung, cepat menuduh. Salah ucap dianggap niat jahat; perbedaan pandangan dicap permusuhan. Kita lupa bertanya: apa maksudnya? Apa konteksnya? Padahal pertanyaan-pertanyaan itu adalah fondasi percakapan yang beradab.

Mens rea—batin yang berniat—menuntut kesabaran. Ia memaksa kita mendengar sebelum menilai, memahami sebelum memutuskan. Di zaman yang mengagungkan kecepatan, kesabaran terasa subversif.

Mungkin keadilan hari ini tak kekurangan aturan, melainkan kekurangan waktu untuk berpikir. Mens rea mengajak kita kembali ke pusat manusia: niat, pilihan, dan tanggung jawab. Tanpa itu, hukum menjadi mesin; dan kita hanya baut-baut yang mudah diganti.

Menimbang mens rea bukan berarti melunakkan kejahatan. Ia berarti mengembalikan keadilan pada ukurannya: tidak tumpul, tidak tajam, tapi tepat.

Informasi Overload

Kita hidup di zaman ketika tahu segalanya, tapi memahami sedikit. Setiap pagi, sebelum kopi sempat dingin, ratusan informasi sudah menunggu di layar: kabar duka, gosip selebritas, krisis global, tips hidup bahagia dalam tiga langkah. Semuanya hadir bersamaan, tanpa hierarki, tanpa jeda. Pikiran kita dijejali—dan kelelahan pun disamarkan sebagai keterhubungan.

Informasi dulu dicari; kini ia mengejar. Ia mengetuk lewat notifikasi, menyela lewat timeline, dan memaksa perhatian lewat judul yang berteriak. Kita tidak lagi membaca; kita menggeser. Tidak lagi mencerna; kita menyimpan. Pengetahuan berubah menjadi konsumsi cepat saji—mengenyangkan sesaat, miskin gizi.

Ironisnya, kelimpahan ini tidak membuat kita lebih bijak. Justru sebaliknya. Dalam banjir informasi, yang bertahan bukan yang paling benar, melainkan yang paling mencolok. Fakta harus berdandan agar dilirik; kebenaran harus bersaing dengan sensasi. Yang tenang tenggelam, yang gaduh mengapung.

Informasi overload juga mengaburkan tanggung jawab. Ketika segalanya penting, tak ada yang benar-benar penting. Kita tahu banyak tragedi, tapi tak sempat berempati. Kita peduli sebentar, lalu pindah ke kabar berikutnya. Kepedulian menjadi dangkal—sekadar reaksi, bukan komitmen.

Filsafat lama mengingatkan tentang kebijaksanaan sebagai kemampuan memilih. Namun di zaman ini, pilihan itu melelahkan. Kita lelah memilah mana yang layak dipercaya, mana yang harus diabaikan. Akibatnya, kita menyerah pada algoritma—mesin yang tak mengenal nilai, hanya mengenal kebiasaan. Kita diberi apa yang kita sukai, bukan apa yang kita perlukan.

Di ruang publik, informasi overload menciptakan paradoks: semua bicara, sedikit yang mendengar. Opini berdesakan; argumen saling tindih. Diskusi berubah menjadi kebisingan. Kebenaran tak lagi dicari bersama, melainkan dipertahankan masing-masing.

Namun menyalahkan teknologi saja terlalu mudah. Kita juga menikmati kebisingan itu. Ia memberi ilusi produktivitas: merasa update tanpa benar-benar terlibat. Diam terasa ketinggalan; hening terasa mencurigakan. Padahal, tanpa hening, pikiran kehilangan kesempatan untuk berpikir.

Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, melainkan lebih banyak jeda. Keberanian untuk tidak tahu semuanya. Kerendahan hati untuk membaca perlahan, memilih sedikit, dan menolak sisanya. Dalam dunia yang berisik, seleksi adalah bentuk kebijaksanaan.

Informasi overload bukan sekadar masalah teknis. Ia persoalan etika dan perhatian. Tentang apa yang kita izinkan masuk ke pikiran, dan apa yang kita putuskan untuk dipahami. Sebab pada akhirnya, bukan jumlah informasi yang membentuk kita, melainkan apa yang kita olah—dan apa yang kita biarkan berlalu.

Banjir

Banjir datang setiap tahun, seperti agenda yang tak pernah dibatalkan. Air meluap, rumah terendam, sekolah diliburkan, berita diputar berulang. Kita menyebutnya bencana alam—seolah alam datang dengan niat jahat. Padahal, sering kali alam hanya mengembalikan apa yang kita ambil berlebihan.

Di kampung, seorang warga memotong satu batang kayu. Ia ditangkap, difoto, dijadikan contoh ketertiban. Di tempat lain, bukit dilindungi diratakan alat berat. Surat izinnya lengkap, konferensi persnya rapi. Ketika hujan turun dan banjir datang, yang disalahkan tetap langit.

Hutan bukan sekadar pemandangan. Ia adalah sistem ingatan air. Akar menahan tanah, daun menahan hujan, humus menyimpan resapan. Ketika hutan dibabat, air kehilangan rumah. Ia turun serentak, membawa tanah, batu, dan amarah. Sungai yang dulu tenang berubah jadi pengantar bencana.

Keadilan lingkungan bekerja dengan cara yang aneh: yang paling sedikit merusak sering paling banyak menanggung akibat. Orang kampung mengungsi; korporasi menyusun laporan. Yang pertama kehilangan sawah; yang kedua menghitung kerugian sebagai angka, bukan nasib. Banjir menjadi statistik—dan statistik jarang menangis.

Hukum tampil selektif. Ia tegas pada pelanggaran kecil, lunak pada perusakan besar. Satu batang kayu dianggap ancaman negara; satu bukit yang hilang disebut investasi. Bahasa dipoles agar terdengar masuk akal. Kerusakan diberi nama pembangunan, dan pembangunan diberi izin.

Filsafat mengajarkan tanggung jawab kolektif. Tapi praktiknya, tanggung jawab dialirkan seperti air banjir: ke bawah. Ke warga, ke alam, ke mereka yang tak punya akses ke meja perundingan. Yang memutuskan jarang ikut kebanjiran.

Kita juga punya peran dalam cerita ini. Kita menikmati hasilnya: listrik, jalan, produk murah. Kita marah saat banjir datang, tapi lupa menautkan kenyamanan dengan kerusakan. Banjir bukan peristiwa tunggal; ia rangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum hujan.

Menyebut banjir sebagai takdir adalah cara paling mudah untuk lari dari akal sehat. Padahal takdir tak menerbitkan izin, tak mengoperasikan alat berat, tak menutup mata pada peringatan ilmiah. Semua itu dilakukan manusia—atas nama kemajuan.

Barangkali yang perlu ditanya bukan kapan banjir berhenti, melainkan kapan kita berhenti menormalkan perusakan. Kapan satu batang kayu dan satu bukit diukur dengan keadilan yang sama. Kapan hukum berhenti tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas, banjir akan terus datang sebagai pengingat. Air tak bisa dibungkam oleh izin. Ia hanya mengikuti hukum paling jujur: sebab dan akibat.

Pertanyaan itu terdengar seperti candaan pahit di warung kopi, tapi ia lahir dari pengalaman panjang: Keadilan? Apa itu? Memang ada di negeri ini? Kalimat itu bukan sinisme murahan; ia adalah kesimpulan sementara dari mereka yang berkali-kali mencoba percaya—dan berkali-kali dikhianati.

Keadilan, dalam kamus, terdengar agung. Ia digambarkan bermata tertutup, memegang timbangan, berdiri tegak. Namun di jalanan, ia sering membuka mata—dan memilih melihat siapa yang berdiri di depannya. Timbangan pun tampak condong, seolah ada beban tak terlihat di satu sisi: uang, kuasa, nama keluarga.

Kita hidup di negeri yang rajin memproduksi hukum, tapi hemat keadilan. Pasal bertambah, rasa keadilan berkurang. Yang kecil cepat diproses; yang besar lama dipertimbangkan. Yang miskin diminta patuh; yang kuat diberi ruang tawar. Maka hukum terasa seperti jaring: rapat di bawah, longgar di atas.

“Semua sama di hadapan hukum,” kata slogan. Tapi slogan bukan pengalaman. Pengalaman rakyat justru berkata lain: keadilan sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Dan keadilan yang terlambat, kata orang bijak, bukan keadilan, melainkan kesopanan yang gagal.

Di pengadilan, kebenaran sering kalah oleh prosedur. Di luar pengadilan, kebenaran kalah oleh kekuasaan. Rakyat belajar cepat: untuk bertahan, jangan berharap adil; berharaplah pintar. Maka lahirlah sinisme sebagai mekanisme pertahanan. Kita menertawakan hukum karena terlalu sakit untuk menangis.

Namun kita juga tak sepenuhnya tak bersalah. Kita menuntut keadilan di depan, tapi menawar di belakang. Kita marah pada ketidakadilan besar, tapi menormalisasi yang kecil: menyogok agar cepat, melanggar asal aman, menutup mata demi kenyamanan. Keadilan mati bukan hanya karena penguasa, tapi karena kebiasaan.

Filsafat mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar aturan, melainkan keberanian moral untuk memperlakukan yang lain sebagai manusia, bukan alat. Tapi keberanian ini mahal. Ia menuntut kita melawan arus, menanggung risiko, dan sering kalah. Sementara, tak semua orang siap membayarnya.

Lalu, apa keadilan itu ada?

Mungkin ia ada, tapi lelah. Ia hidup di ruang-ruang kecil: pada hakim yang menolak telepon, pada jaksa yang tak tergoda, pada warga yang berkata tidak pada jalan pintas. Ia tak viral, tak heroik, dan jarang dipuji. Ia bertahan bukan karena sistem, melainkan karena nurani.

Pertanyaan rakyat seharusnya menggugah lebih dari sekadar jawaban retoris. Jika keadilan terasa jauh, mungkin karena kita menjadikannya tamu, bukan tuan rumah. Kita memanggilnya saat perlu, mengusirnya saat merepotkan.

Keadilan bukan mitos, tapi ia juga bukan jaminan. Ia ada sejauh kita berani membayarnya—dengan konsistensi, dengan keberpihakan pada yang lemah, dengan kesediaan menolak keuntungan tak adil. Tanpa itu, pertanyaan rakyat akan terus menggema. Dan negeri ini akan terus menjawabnya dengan diam.

Kebencian Dijual

Kebencian hari ini tak lagi disembunyikan. Ia dipajang rapi, diberi judul provokatif, dikemas singkat, lalu dijual. Anehnya, ia laris. Pembelinya banyak. Bahkan setia. Setiap hari mereka menunggu pasokan baru: siapa yang harus dibenci hari ini, dan mengapa.

Kebencian menemukan rumahnya di pasar atensi. Ia bekerja cepat, menular, dan murah. Tak perlu argumen panjang; cukup isyarat. Satu potongan video, satu kalimat setengah, satu musuh bersama. Sisanya dikerjakan emosi. Dalam hitungan menit, kebencian beredar—dibagikan, dibenarkan, diproduksi ulang.

Ada logika ekonomi di baliknya. Kebencian adalah konten yang efisien. Ia menghemat waktu berpikir dan memberi kepuasan instan: rasa benar, rasa unggul, rasa berada di pihak yang tepat. Tak heran ia menjadi komoditas. Siapa pun yang mampu memproduksinya—politikus, influencer, media—akan selalu menemukan pasar.

Yang dijual sering bukan fakta, melainkan identitas. “Kita” versus “mereka”. Batas ditarik tebal, nuansa dihapus. Dalam skema ini, kompleksitas adalah gangguan. Yang berbeda dipersempit jadi ancaman. Kebencian menawarkan kejelasan palsu di dunia yang serba rumit—dan banyak orang membelinya karena lelah.

Ironisnya, kebencian kerap dibungkus moral. Ia datang atas nama kebenaran, agama, nasionalisme, atau keadilan. Dengan begitu, ia tak lagi terasa kotor. Membenci menjadi kewajiban. Menyerang menjadi ibadah. Dan nurani, yang seharusnya mengerem, justru diajak bertepuk tangan.

Kita juga tahu: kebencian jarang diarahkan ke yang benar-benar berkuasa. Ia lebih suka sasaran yang aman—minoritas, kelompok lemah, mereka yang tak punya mikrofon. Tawa sinis, hinaan, dan ancaman bergerak ke bawah. Kebencian yang menendang ke atas berisiko; yang menendang ke bawah mendatangkan cuan.

Kebencian adalah bentuk kemalasan berpikir. Ia menutup kemungkinan dialog, menyingkat jalan menuju kesimpulan. Dengan membenci, kita tak perlu memahami. Dengan memahami, kita tak mudah membenci. Tapi memahami butuh waktu; membenci cukup satu klik. Lalu mengapa banyak pembelinya? Karena kebencian menawarkan rasa memiliki. Ia memberi komunitas instan: mereka yang marah bersama. Di dunia yang terfragmentasi, kemarahan menjadi perekat. Dan perekat yang paling kuat sering terbuat dari musuh bersama.

Namun setiap transaksi punya harga. Kebencian yang dibeli hari ini akan ditagih besok—dalam bentuk polarisasi, ketakutan, dan kelelahan moral. Kita mungkin merasa lebih benar, tapi juga lebih sempit. Lebih berisik, tapi kurang memahami.

Mungkin sudah saatnya kita bertanya sebelum membeli: siapa yang diuntungkan dari kemarahan ini? Apa yang disembunyikan oleh kebisingan ini? Dan yang terpenting: apa yang kebencian ini lakukan pada kemampuan kita untuk melihat manusia sebagai manusia?

Kebencian bisa dijual, dan memang laku. Tapi ia tak pernah gratis. Yang membayar akhirnya bukan hanya mereka yang dibenci, melainkan kita semua.

Semua Ingin Memimpin

Tak pernah sebanyak ini orang ingin menjadi pemimpin. Di panggung politik, di organisasi, di ruang kerja, bahkan di linimasa media sosial—semua berlomba berada di depan. Mikrofon direbut, kamera dicari, sorotan dipelihara. Seolah memimpin adalah satu-satunya cara untuk diakui ada.

Ironisnya, justru di tengah banjir calon pemimpin itulah negeri terasa limbung.

Memimpin telah direduksi menjadi posisi, bukan tanggung jawab. Jabatan, bukan pengabdian. Kata “pemimpin” kehilangan sunyinya—padahal dari sunyi itulah keputusan berat seharusnya lahir. Kita lupa bahwa memimpin bukan soal berbicara paling keras, melainkan mendengar paling lama.

Di zaman citra, pemimpin yang baik adalah yang tampak tegas, bukan yang benar-benar berpikir. Keraguan—yang dalam filsafat adalah tanda keseriusan—dipersepsikan sebagai kelemahan. Maka lahirlah pemimpin tanpa jeda: cepat memutuskan, lambat mempertimbangkan. Negeri dijalankan seperti status media sosial: singkat, emosional, dan mudah dihapus jika keliru.

Semua ingin memimpin karena tak ada yang ingin dipimpin. Kata “dipimpin” terdengar seperti kehilangan martabat. Padahal, kemampuan mengikuti dengan sadar adalah prasyarat memimpin dengan adil. Tanpa itu, kepemimpinan berubah menjadi perebutan ego, bukan pengelolaan bersama.

Kita pun ikut bersalah. Kita mengidolakan figur, bukan kerja. Kita memilih yang pandai menjanjikan, bukan yang berani membatasi. Kita menuntut solusi instan untuk masalah yang dibangun puluhan tahun. Lalu kecewa ketika pemimpin—yang kita angkat karena slogan—tak sanggup mengurai kerumitan.

Filsafat lama mengingatkan: kekuasaan adalah ujian karakter. Tapi di negeri yang semua ingin memimpin, kekuasaan justru menjadi tujuan. Ia dikejar bukan untuk melayani, melainkan untuk membuktikan. Membuktikan bahwa diri penting, bahwa suara layak didengar, bahwa nama pantas diingat. Kepemimpinan berubah menjadi autobiografi.

Akibatnya, kebijakan lahir dari kepentingan jangka pendek. Keputusan diukur dari tepuk tangan, bukan dampak. Yang tak populer ditunda; yang sulit dihindari dengan retorika. Negeri pun hancur bukan karena kekurangan pemimpin, melainkan karena kelebihan ambisi.

Mungkin kita perlu membalik pertanyaan: bukan siapa yang ingin memimpin, tetapi siapa yang bersedia menanggung akibat. Bukan siapa yang paling yakin, tetapi siapa yang paling siap dikoreksi. Bukan siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang tetap bekerja saat tak ada kamera.

Di tengah hiruk-pikuk ini, kepemimpinan sejati justru terasa sunyi. Ia tak tergesa mencari panggung. Ia tahu, memimpin berarti sering disalahkan, jarang dipuji, dan harus memilih yang benar meski tak disukai.

Jika semua ingin memimpin, negeri memang terancam hancur. Tapi jika ada yang bersedia belajar dipimpin—oleh akal sehat, oleh data, oleh etika—barangkali harapan masih punya alamat.

Gembala Yang Baik Memberikan Nyawanya

Di sebuah padang yang jauh dari riuh rendah algoritma, ada sebuah metafora tua yang menolak mati: seorang gembala dan domba-dombanya. Kita sering mendengarnya dalam nada yang pastoral, tenang, dan sedikit sentimental. Namun, ada satu kalimat yang menghentikan ketenangan itu dengan bunyi retakan tulang: "Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."

Di sini, romantisme berakhir dan tragedi dimulai.

Dalam dunia yang waras—dunia pasar, dunia politik, dunia transaksional—domba ada untuk memberi makan gembala. Bulunya dicukur, dagingnya dipotong, susunya diperas. Domba adalah komoditas; gembala adalah pemilik modal. Tapi dalam narasi ini, hierarki itu runtuh. Sang subjek (gembala) meluruhkan dirinya demi sang objek (domba).

Kita mungkin bertanya dengan nada skeptis: apakah ini tindakan kepahlawanan, atau sekadar bunuh diri yang luhur?

Dalam sejarah kekuasaan, "gembala" sering kali menjadi kedok bagi serigala yang pandai berpidato. Kita melihat pemimpin bangsa, pemimpin agama, hingga pemimpin korporasi yang mengeklaim diri sebagai pelindung, namun saat badai datang, merekalah yang pertama-tama melompat ke sekoci, meninggalkan "kawanan" tenggelam dalam ketidakpastian.

Gembala yang asli, dalam esensi tulisan ini, adalah antitesis dari ego. Memberikan nyawa bukan berarti sekadar mati secara biologis. Dalam konteks modern, itu berarti mematikan ambisi pribadi demi integritas komunal. Ia adalah keberanian untuk menjadi yang terakhir kenyang agar yang lain tidak lapar.

Namun, ada paradoks yang mengusik. Jika sang gembala mati, bukankah kawanan itu akan kocar-kacir? Di sinilah letak poin kritisnya: nyawa yang diberikan bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah benih.

Secara filosofis, tindakan memberikan nyawa adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Seseorang yang tidak lagi takut kehilangan nyawanya adalah satu-satunya orang yang benar-benar merdeka. Ia tidak bisa disuap oleh ancaman, tidak bisa ditekuk oleh rasa takut. Kematian sang gembala menjadi mitos yang menghidupkan keberanian domba-dombanya untuk berhenti menjadi sekadar "pengikut yang dungu" dan mulai menjadi "pewaris nilai".

Mungkin kita sedang krisis gembala karena kita terlalu memuja serigala yang berpakaian necis. Kita lebih suka pemimpin yang menjanjikan kemenangan daripada yang bersedia menanggung luka. Padahal, pada akhirnya, sejarah tidak mengingat mereka yang menimbun nyawa orang lain demi kekuasaan, melainkan mereka yang meletakkan nyawanya sendiri di atas altar pengabdian.

Di padang yang sunyi itu, sang gembala tetap berdiri. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Matinya Kepakaran

Mimbar Tanpa Kaki

Di sebuah kedai kopi yang riuh, atau mungkin di linimasa yang tak pernah tidur, setiap orang kini memegang pengeras suara. Dulu, kebenaran adalah sebuah bangunan yang disusun bata demi bata oleh mereka yang menghabiskan umur di laboratorium, perpustakaan, atau medan laga yang spesifik. Hari ini, bangunan itu roboh bukan karena gempa, melainkan karena setiap orang merasa berhak membawa palu godam atas nama "kebebasan berpendapat".

Kita sedang merayakan, sekaligus meratapi, apa yang disebut Tom Nichols sebagai Matinya Kepakaran.

Demokrasi yang Salah Kaprah

Ada kesalahpahaman yang akut dalam cara kita memaknai kesetaraan. Kita sering mencampuradukkan hak politik dengan kapasitas intelektual. Benar bahwa dalam kotak suara, suara seorang profesor astrofisika bernilai sama dengan seorang pembenci sains yang percaya bumi itu datar. Itulah demokrasi. Namun, di luar bilik suara, ketika kita bicara tentang cara kerja virus atau stabilitas moneter, kedua suara itu tidak bisa dianggap setara.

Kini, kepakaran dianggap sebagai bentuk elitisme yang menyebalkan. Ada semacam kecurigaan purba bahwa mereka yang belajar lebih lama sedang berusaha "mengatur" hidup kita. Akibatnya, validasi ilmiah kalah telak oleh narasi yang "terasa benar" di hati ( post-truth). Kita lebih percaya pada testimoni seorang pemengaruh (influencer) yang berbicara dengan penuh keyakinan daripada seorang ahli yang berbicara dengan penuh kehati-hatian dan data.

"Ketidaktahuan kini bukan lagi sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah lencana keberanian untuk melawan arus utama."

Algoritma: Sang Kurator Kebodohan

Internet, yang awalnya digadang-gadang sebagai perpustakaan Alexandria digital, justru berubah menjadi ruang gema (echo chamber). Algoritma tidak peduli pada kebenaran; ia hanya peduli pada keterlibatan (engagement).

Jika Anda mencari "bahaya vaksin", mesin pencari tidak akan memberikan jurnal medis sebagai menu utama, melainkan blog-blog konspirasi yang sesuai dengan ketakutan Anda. Di sini, kepakaran mati karena ia terlalu membosankan. Kebenaran seringkali rumit, penuh syarat, dan tidak memiliki twist yang mengejutkan. Sementara itu, kebohongan selalu punya desain yang seksi dan mudah dikunyah.

Secara filosofis, kita sedang mengalami pengikisan terhadap Otoritas Epistemik. Kita tidak lagi memiliki standar bersama tentang apa yang disebut "fakta".

Tragedi Sang Spesialis

Kritik terhadap kepakaran memang perlu. Sejarah mencatat para ahli pun bisa keliru—dan seringkali arogan. Namun, menolak kepakaran secara total adalah bentuk bunuh diri peradaban. Tanpa rasa hormat pada mereka yang menekuni satu bidang secara mendalam, kita akan kembali ke zaman kegelapan di mana keputusan diambil berdasarkan intuisi buta atau suara paling keras di pasar.

Matinya kepakaran bukan berarti para ahli itu menghilang. Mereka masih ada, namun suara mereka tenggelam dalam kebisingan kolektif. Kita sedang membangun kapal besar tanpa nakhoda yang mengerti kompas, karena kita merasa semua orang di atas kapal punya hak yang sama untuk memutar kemudi ke arah mana pun yang mereka suka.

Mungkin, yang kita butuhkan bukan sekadar ahli yang lebih pintar, melainkan publik yang lebih rendah hati. Bahwa mengakui "saya tidak tahu" adalah langkah awal untuk menjadi manusia yang berakal.

Tahun Baru

Tahun Baru selalu datang dengan suara. Dentuman kembang api, teriakan hitung mundur, dering pesan yang serempak masuk ke gawai. Ia jarang hadir dalam diam. Padahal, waktu sendiri tak pernah ribut. Ia melangkah pelan, tak minta dirayakan, tak menuntut ucapan selamat.

“Tahun baru” adalah konstruksi yang kita sepakati bersama. Angka di kalender berubah, dan kita menyebutnya permulaan. Seakan-akan hidup, yang sesungguhnya bergerak tanpa jeda, bisa dipotong rapi oleh garis tipis bernama tanggal.

Namun mengapa kita membutuhkannya?

Barangkali karena manusia gemar percaya pada kemungkinan. Tahun Baru memberi ilusi awal—sebuah jeda imajiner dari kesalahan lama, kegagalan lama, juga luka lama. Ia seperti pintu yang dibuka perlahan, meski ruangan di baliknya sering kali masih sama.

Ada sesuatu yang optimistis, sekaligus naif, dalam cara kita menyambut Tahun Baru. Kita menulis resolusi, seolah hidup bisa disederhanakan menjadi daftar. Kita berjanji pada diri sendiri, pada orang lain, bahkan pada waktu: akan lebih baik, lebih sabar, lebih berani. Tapi janji-janji itu sering tak bertahan lebih lama dari kalender meja.

Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada cara kita memperlakukan waktu. Kita menaruh harapan berlebihan pada angka, padahal perubahan menuntut keberanian—bukan sekadar pergantian.

Tahun Baru sering menjadi tempat kita memarkir keberanian yang tertunda. Nanti, kata kita. Nanti setelah ini. Nanti ketika situasi lebih memungkinkan. Nanti ketika tahun berganti. Waktu dijadikan kambing hitam: jika sesuatu tak berubah, itu karena belum waktunya.

Padahal, waktu tak pernah melarang siapa pun untuk berubah. Kita sendiri yang ragu.

Di sisi lain, Tahun Baru juga menyingkap ketimpangan. Tidak semua orang menyambutnya dengan pesta. Ada yang masuk tahun baru dengan kecemasan yang sama, utang yang sama, kesepian yang sama. Pada detik pertama Januari, dunia tidak otomatis menjadi lebih adil.

Kalender tidak menyentuh struktur. Ia tak membongkar ketidaksetaraan. Ia tak menghapus kekerasan. Ia hanya menandai—dan penandaan itu netral. Manusialah yang memberi makna, atau membiarkannya kosong.

Karena itu, ucapan “selamat” kadang terdengar ganjil. Selamat bagi siapa? Selamat dari apa? Tidak semua orang merasa selamat hanya karena bertahan hidup hingga hari ini.

Namun justru di sanalah Tahun Baru menemukan sisi jujurnya: ia bukan perayaan kemenangan, melainkan pengakuan akan keberlangsungan. Kita masih di sini—meski tidak selalu tahu untuk apa.

Waktu bukan penyembuh, hanya ruang. Yang menyembuhkan adalah kerja ingatan, penerimaan, dan keberanian menghadapi kenyataan. Tahun Baru tanpa refleksi hanyalah pengulangan dengan kemasan baru.

Maka mungkin yang kita perlukan bukan resolusi, melainkan pertanyaan. Bukan “apa yang ingin saya capai?”, melainkan “apa yang selama ini saya hindari?” Bukan “apa yang ingin saya miliki?”, tetapi “apa yang perlu saya lepaskan?”

Tahun Baru, jika dibaca lebih dalam, adalah momen jeda—bukan untuk lupa, melainkan untuk mengingat dengan cara yang berbeda. Mengingat tanpa terjebak. Mengingat tanpa membeku.

Ada paradoks di sini. Kita tahu Tahun Baru hanyalah simbol, namun kita tetap membutuhkannya. Kita tahu ia tidak menjanjikan apa pun, namun kita tetap berharap. Mungkin karena manusia hidup bukan hanya dari kepastian, tetapi dari kemungkinan.

Dan kemungkinan, betapapun rapuh, memberi alasan untuk melangkah.

Maka Tahun Baru tidak perlu dirayakan dengan gegap gempita. Ia cukup disambut dengan kesadaran: bahwa hidup tidak otomatis berubah, bahwa waktu tidak berutang apa pun pada kita, dan bahwa setiap awal—jika sungguh awal—menuntut keberanian untuk bertindak sekarang, bukan nanti.

Tahun Baru bukan soal angka yang bertambah. Ia soal apakah kita berani menjadi sedikit lebih jujur terhadap diri sendiri.

Jika tidak, maka tahun akan berganti, berkali-kali.

Dan kita tetap sama—hanya lebih tua.

Pulang Tanpamu Bukan Pulang

Ada kalimat yang sederhana tapi menelanjangi hati: karena pulang tanpamu bukan pulang. Ia terdengar seperti sajak cinta, tapi juga bisa dibaca sebagai doa yang tertahan, atau bahkan ratapan yang tak berani diucapkan keras-keras.

Kita sering berpikir “pulang” adalah tempat. Sebuah rumah di ujung jalan, kursi tua yang pernah kita duduki, atau aroma kopi yang mengambang di pagi hari. Tapi sebenarnya, pulang bukan soal ruang, melainkan tentang seseorang. Pulang adalah arah di mana hati merasa diterima. Dan ketika orang itu tiada, arah itu hilang — dunia tiba-tiba menjadi datar dan tanpa peta.

Kematian, atau kepergian yang lebih sunyi dari kematian, selalu meninggalkan sesuatu yang tak bisa didefinisikan: kekosongan yang penuh. Rumah masih sama, tapi suaranya berbeda. Angin masih berhembus, tapi membawa dingin yang lain. Semua benda yang dulu hidup kini menjadi saksi yang membisu.

Lalu, orang-orang datang. Mereka mengucap belasungkawa, mengutip ayat, memeluk dengan hangat. Tapi tak ada pelukan yang bisa menutup celah di dada seseorang yang kehilangan. Setelah mereka pergi, hanya ada satu yang tersisa: kesadaran bahwa tidak ada cara untuk “benar-benar pulang” lagi.

Waktu, kata orang, akan menyembuhkan. Tapi waktu bukan tabib, ia hanya saksi yang diam. Ia tidak menghapus luka, ia hanya mengubah bentuknya — dari darah yang menetes menjadi bekas yang terus terasa bila disentuh.

Namun kehilangan, bila dipandang lama-lama, juga punya wajah lain: wajah pengertian. Bahwa cinta yang sejati bukan yang selalu hadir, melainkan yang tetap bertahan ketika kehadiran diambil. Bahwa pulang sejati tidak selalu berarti kembali ke rumah, tapi menemukan potongan dirimu di dalam kenangan seseorang yang pernah kamu cintai.

Mungkin karena itu, sebagian orang terus berbicara dengan yang tiada. Mereka berdoa bukan kepada langit, tapi kepada bayangan di kursi kosong. Mereka menyiapkan dua cangkir kopi di pagi hari, lalu menatap salah satunya lama-lama. Seakan berharap waktu bisa melunak dan mengembalikan seseorang yang telah pergi.

Dan mungkin, Tuhan memahami ritual kecil itu — karena Ia tahu, duka yang paling manusiawi bukan yang berteriak, tapi yang memilih diam.

Diam kadang bukan tanda kehilangan kata, tapi bentuk paling dalam dari percakapan. Dalam diam, seseorang berbicara dengan kenangan. Dalam diam, seseorang mendengar yang sudah tak bisa bersuara.

Itulah yang membuat kalimat karena pulang tanpamu bukan pulang terasa begitu berat — karena ia bukan sekadar kalimat cinta, tapi kesaksian eksistensial tentang kehilangan makna hidup. Ia adalah pengakuan bahwa seseorang bisa terus berjalan, bekerja, tertawa, tapi bagian terdalam dari dirinya tetap tinggal di suatu tempat — bersama yang telah pergi.

Lalu, apa artinya pulang bila orang yang menjadi “rumah” sudah tiada?

Mungkin jawabannya bukan di bumi ini. Mungkin pulang, dalam bentuk yang paling sejati, bukan perjalanan kembali ke tempat, melainkan pertemuan kembali dengan jiwa yang dulu melengkapi kita.

Sampai saat itu tiba, manusia hanya bisa meniru bentuk pulang. Ia membuka pintu yang sama, menyalakan lampu yang sama, duduk di kursi yang sama — sambil tahu bahwa yang hilang tak akan menjawab. Tapi tetap melakukannya, karena begitulah cinta bekerja: ia tak bisa berhenti hanya karena waktu mengatakan “selesai.”

Dan barangkali, justru di situlah iman berdiam: dalam keteguhan seseorang yang tetap mencintai walau kehilangan. Dalam keberanian untuk pulang setiap hari ke rumah yang kini sunyi, dengan hati yang masih percaya, bahwa suatu hari nanti — di tempat yang tak lagi mengenal waktu — ia akan menemukanmu lagi.

Sampai saat itu tiba, pulang memang masih berarti: kembali ke ruang yang kosong. Tapi di balik kesunyian itu, masih ada cinta yang menolak padam. Karena pulang tanpamu, memang bukan pulang.

Intoleransi

Ketika Nama Tuhan Dipakai Untuk Menutup Telinga

Intoleransi. Kata yang tak asing, tapi tetap terasa asing setiap kali ia datang. Ia sering bersembunyi di balik sorak sorai massa, kadang di balik pakaian yang rapi, kadang di balik dalil yang dikutip setengah. Ia tak selalu berteriak. Kadang ia hanya menatap, mencibir, memalingkan wajah.

Di negeri yang katanya bhinneka, intoleransi tumbuh bukan karena kita lupa semboyan. Tapi karena kita membacanya hanya sebagai dekorasi. Ia dicetak pada baliho, disebut dalam pidato, tapi tak pernah benar-benar meresap dalam tubuh.

Intoleransi bukan sekadar soal mayoritas dan minoritas. Ia bukan hanya soal agama atau suku. Ia adalah cara pandang yang menolak mendengar, yang alergi pada yang tak serupa. Ia adalah keputusan untuk menutup pintu sebelum sempat menyapa. Ia adalah ketakutan yang dibungkus moralitas.

Fanatisme, sebagaimana bentuk lain dari penutupan pikiran, lahir dari rasa takut. Takut pada pertanyaan. Takut pada kemungkinan bahwa yang lain bisa juga benar. Maka, yang tak sama, harus dilabel. Harus dibungkam. Harus disingkirkan dengan cara yang kadang lembut, kadang brutal.

Di negeri ini, kita sudah terlalu akrab dengan kisah-kisah tempat ibadah yang ditolak, diskusi buku yang dibatalkan, pakaian adat yang dipermasalahkan, dan doa-doa yang hanya boleh dinaikkan dalam satu bahasa langit. Kita menyaksikan orang dicurigai hanya karena nama keluarganya. Atau cara ia berdoa. Atau bahkan karena ia memilih diam.

Yang mengkhawatirkan dari intoleransi hari ini bukan ledakannya, tapi justru normalisasinya. Ia menjadi wajar. Ia diam-diam dipelihara oleh sistem, oleh birokrasi yang tak berpihak, oleh aparat yang takut bertindak, oleh media yang menyamarkan kekerasan dengan kalimat “kericuhan kecil.”

Kita menyebutnya “aspirasi umat.” Tapi apa arti umat jika isinya hanya satu suara? Apa arti aspirasi jika ia menginjak yang lain?

Kita hidup dalam masyarakat yang gemar mengklaim “toleransi,” tapi mudah terguncang hanya karena beda salam pembuka. Toleransi, bukan soal menerima yang kita suka. Tapi justru tentang merawat ruang bagi yang kita tak mengerti—dan mungkin tak akan pernah sepenuhnya setujui.

Intoleransi bukan sekadar kebencian. Ia adalah kemalasan untuk mengenal. Sebab mengenal memerlukan waktu. Memerlukan percakapan. Memerlukan keberanian untuk tidak selalu merasa paling benar.

Dan mungkin itulah sebabnya intoleransi mudah tumbuh di dunia yang serba cepat. Di mana kita lebih suka kesimpulan instan, daripada pemahaman yang menyakitkan. Kita lebih cepat membagikan hoaks tentang agama lain, daripada duduk minum teh bersama mereka.

Padahal yang membedakan manusia dari mesin bukan logika, tapi empati. Dan empati tidak tumbuh dari pengetahuan, tapi dari perjumpaan. Dari makan bersama. Dari tertawa bersama. Dari melihat bahwa yang berbeda pun bisa menangis dalam bahasa yang sama.

Mungkin dunia tak akan hancur oleh perbedaan. Tapi ia bisa mati perlahan oleh rasa takut yang terus diberi pupuk. Oleh dinding-dinding yang terus ditinggikan. Dan oleh kita, yang terlalu sibuk mengutip ayat, sampai lupa bahwa Tuhan pun memberi ruang bagi mereka yang berbeda.

GMIM

GMIM—Gereja Masehi Injili di Minahasa—telah berdiri lebih dari seabad. Ia bukan hanya sebuah lembaga keagamaan; ia adalah lanskap kultural, politik, bahkan psikologis dari sebuah komunitas. Dalam tubuhnya, terkandung sejarah panjang tentang kolonialisme, misi, modernitas, dan cara suatu masyarakat membaca Injil dalam bahasa lokal.

Di antara dominasi arsitektur beton dan bunyi lonceng minggu pagi, GMIM menyimpan kisah panjang perjumpaan antara Belanda dan Minahasa. Tapi tak seperti perjumpaan yang netral, yang ini sarat dengan asimetri: para zending membawa Alkitab dan disiplin, sementara tanah ini memberikan jiwa, adat, dan luka. Maka lahirlah GMIM sebagai hasil dari tarik-menarik antara misi dan lokalitas—antara gereja dan tanah.

Yang menarik: GMIM memilih nama “Injili,” bukan “Reformasi.” Ini bukan perkara semantik. Kata “Injili” seolah menekankan kabar, bukan sistem. Tapi justru di situlah paradoks muncul. Sebab dalam praktiknya, GMIM sering lebih sibuk membenahi sistem ketimbang menyelami kabar itu sendiri. Struktur jemaat dirancang nyaris seperti birokrasi negara: ada jemaat, wilayah, sinode, lengkap dengan badan pekerja, komisi, dan prosedur pemilihan yang kadang lebih panas dari pemilu legislatif.

Dan di tengah sistem yang rapi itu, Injil—yang kabarnya lembut dan subversif—sering kali tenggelam. Pelayanan dibungkus dalam rutinitas, ibadah menjadi agenda, dan kepemimpinan bergeser dari panggilan menjadi posisi. Maka pertanyaan penting pun muncul: apakah GMIM masih gereja yang mengabarkan kabar baik, atau sudah menjadi institusi yang sibuk mengatur dirinya sendiri?

Kita tahu, GMIM punya pengaruh sosial yang luar biasa di Minahasa. Ia bukan sekadar otoritas spiritual, tetapi juga kekuatan budaya dan politik. Di banyak desa, ketua BPMJ bisa lebih dihormati daripada camat. Pendeta bisa lebih dipercaya daripada legislatif. Tapi di sinilah godaannya: ketika gereja lebih menikmati posisinya sebagai kekuasaan ketimbang kehadirannya sebagai pelayanan.

GMIM juga sering bicara tentang “berbasis jemaat,” tetapi dalam praktik, suara jemaat tak selalu terdengar. Jemaat yang duduk diam di barisan belakang, pemuda-pemudi yang mulai malas hadir, atau umat yang hanya datang saat Natal—mereka sering hanya jadi statistik, bukan subjek dalam percakapan teologis.

Apakah GMIM siap mendengar suara yang tak sejalan? Atau ia hanya nyaman dengan harmoni palsu yang lahir dari keseragaman?

Apakah gereja ini masih menjadi tempat bertanya? Atau hanya tempat menjawab? Apakah ia masih menghidupi krisis sebagai jalan iman, atau sudah mengubah krisis menjadi ancaman yang harus dibungkam?

GMIM bukan hanya soal organisasi. Ia adalah narasi. Dan seperti setiap narasi yang besar, ia harus ditulis ulang—bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar masa depan punya tempat bernafas.

Dan di tengah dunia yang berubah cepat—dengan teknologi, mobilitas, dan ideologi baru—GMIM kadang masih bertahan dalam cara lama: liturgi yang kaku, pelayanan yang administratif, relasi yang hierarkis. Seolah Injil adalah museum, bukan berita yang hidup.

Mungkin GMIM tidak perlu menjadi gereja yang besar, tapi gereja yang hadir. Tidak perlu menjadi suara mayoritas, tapi gema kasih. Karena pada akhirnya, gereja bukan tentang betapa luasnya wilayah, atau berapa banyak jumlah kolom. Tapi tentang satu pertanyaan yang sunyi tapi mendalam: di manakah kasih itu, dan mengapa kita tidak lagi merasakannya dari mereka yang paling sering menyebut nama-Nya?

Kapitalisme 4.0

"Ketika Pasar Menyamar Sebagai Sahabat."

Kapitalisme tak pernah mati, ia hanya berganti rupa. Dari revolusi industri pertama yang digerakkan mesin uap, hingga era digital yang digerakkan algoritma, sistem ini terus menemukan cara baru untuk hidup, berkembang, dan menguasai. Kini, kita memasuki fase yang disebut Kapitalisme 4.0—sebuah wajah baru dari kapitalisme yang lebih halus, lebih canggih, namun jauh lebih licik. Ia tak lagi mengepalkan tangan seperti pabrik-pabrik berasap masa lalu, melainkan tersenyum manis lewat aplikasi di genggaman tanganmu.

Kapitalisme 4.0 lahir dari kawin silang antara teknologi digital, big data, kecerdasan buatan, dan ekonomi platform. Ia tak lagi menjual produk, melainkan pengalaman. Ia tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga perhatian, privasi, bahkan emosi. Dalam dunia ini, perusahaan bukan sekadar penjual barang, tetapi pencipta kebutuhan yang sebelumnya tak kita sadari. Kita tak lagi membeli karena butuh, tapi karena dipicu, dipengaruhi, digiring oleh algoritma yang tahu lebih banyak tentang diri kita daripada kita sendiri.

Bayangkan, setiap klik yang kau lakukan, setiap jeda dalam scrolling, setiap emoji yang kau kirim—semua direkam, dianalisis, dijual. Hidup kita menjadi ladang data, dan kita menjadi tambang emas bagi korporasi digital. Di sini, manusia bukan lagi subjek, tapi objek; bukan konsumen, tapi komoditas. Dan yang paling ironis: kita melakukannya dengan sukarela, bahkan dengan rasa senang.

Kapitalisme 4.0 juga membawa janji palsu tentang inklusivitas. Dengan jargon seperti “ekonomi berbagi” atau “demokratisasi akses”, sistem ini tampak seperti membebaskan. Namun, kenyataannya, ia hanya menciptakan bentuk baru dari ketimpangan. Para pengemudi ojek daring atau pekerja lepas digital mungkin merasa merdeka, tapi mereka hidup tanpa jaminan, tanpa perlindungan, dan tanpa masa depan. Di balik fleksibilitas, tersembunyi ketidakpastian.

Dalam kapitalisme versi terbaru ini, perusahaan raksasa teknologi tak hanya menguasai pasar, tetapi juga memonopoli persepsi. Mereka membentuk narasi, mengatur algoritma, menentukan apa yang layak dilihat dan dipikirkan. Kapitalisme 4.0 tidak lagi menciptakan manusia yang berpikir bebas, melainkan manusia yang tertawan oleh umpan klik dan logika viral. Dalam dunia ini, yang paling mahal bukan lagi emas, tetapi atensi.

Lalu di manakah negara? Ia tergopoh-gopoh mengejar laju inovasi. Negara, yang dulu menjadi wasit dalam permainan ekonomi, kini sering menjadi penonton yang bingung atau malah pemain cadangan yang dikendalikan oleh kekuatan pasar. Regulasi tertinggal jauh dari realitas. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi tumbuh menjadi kekuatan supranasional—lebih cepat, lebih pintar, dan lebih kaya daripada banyak pemerintahan.

Kapitalisme 4.0 tampaknya telah belajar dari kritik masa lalu: ia lebih manusiawi, lebih berwarna, lebih peduli pada isu lingkungan, keberagaman, dan keadilan sosial. Tapi benarkah demikian? Ataukah itu sekadar topeng baru dari sistem lama? Kapitalisme kini pandai beradaptasi: ia bisa bicara tentang feminisme, merangkul gerakan hijau, bahkan menyuarakan kesetaraan—selama itu bisa dikapitalisasi.

Maka pertanyaannya bukan lagi “apakah kapitalisme masih relevan?” tetapi “kapitalisme macam apa yang sedang kita hidupi?” Dan yang lebih penting: “apakah kita masih sadar sedang hidup di dalamnya?”

Kapitalisme 4.0 mungkin tampak seperti masa depan, tetapi bisa jadi ia adalah jebakan yang membungkus kita dalam kenyamanan palsu dan kebebasan semu. Jika kita tidak waspada, kita akan terus menjadi bagian dari sistem yang memperdagangkan bukan hanya barang, tapi juga nilai-nilai, harapan, bahkan kemanusiaan itu sendiri.

Kini, lebih dari sebelumnya, kita perlu kembali bertanya: siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari semua ini? Dan sejauh mana harga yang kita bayar—bukan hanya dalam uang, tapi dalam hidup kita yang perlahan menjadi produk?

Jika Keadilan Itu Buta, Siapa yang Menuntunnya?

Kita diajarkan sejak kecil bahwa “keadilan itu buta”. Filosofi ini lahir dari imajinasi Dewi Themis, dewi hukum Yunani kuno, yang matanya ditutup kain sambil memegang timbangan dan pedang. Pesan moralnya jelas: hukum tidak memandang wajah, status, atau kekayaan; ia hanya menimbang fakta dan bukti. Tetapi, mari kita ajukan pertanyaan yang jarang sekali dibicarakan: jika keadilan memang buta, siapa yang menuntunnya?

Keadilan yang buta membutuhkan pemandu. Dalam dunia nyata, pemandu itu adalah aparat hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara. Masalahnya, pemandu ini bukan malaikat. Mereka manusia dengan ambisi, ketakutan, prasangka, dan—tak jarang—kepentingan pribadi. Bayangkan seseorang yang buta berjalan di hutan, lalu dipandu oleh orang yang justru ingin menyesatkannya. Hasilnya? Ia mungkin akan jatuh ke jurang sambil tetap yakin dirinya berada di jalan yang benar.

Di sinilah ironi mulai terasa. Keadilan yang idealnya netral ternyata sangat bergantung pada integritas mereka yang menuntunnya. Dan sejarah manusia penuh dengan kisah tentang pemandu-pemandu yang memanfaatkan kebutaan itu untuk keuntungan sendiri: hukum yang dibelokkan demi melindungi yang berkuasa, aturan yang dipelintir untuk menghukum yang tak punya kuasa. Dalam kondisi seperti ini, keadilan memang buta—tapi pemandunya punya penglihatan elang untuk memilih siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika kita menyadari bahwa “pemandu” ini tidak hanya berasal dari sistem hukum formal. Media massa, opini publik, bahkan algoritma media sosial kini ikut memegang tongkat di tangan keadilan. Kasus yang viral di Twitter atau TikTok bisa mendapat perhatian besar, memengaruhi arah proses hukum, atau memberi tekanan politik. Akibatnya, keadilan yang buta itu seperti ditarik oleh banyak tangan sekaligus, masing-masing dengan tujuan berbeda.

Ini memunculkan pertanyaan mendasar: mungkinkah keadilan berjalan sendiri tanpa pemandu? Atau, apakah yang kita sebut “keadilan” memang tidak pernah benar-benar independen, melainkan selalu menjadi hasil negosiasi antara kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya?

Kita mungkin berpikir, solusinya adalah mencari pemandu yang paling jujur dan bijaksana. Namun, di dunia di mana kekuasaan dan uang sering menjadi syarat utama untuk memegang tongkat itu, kejujuran bisa menjadi barang langka. Itulah sebabnya banyak orang mulai kehilangan iman pada sistem hukum—bukan karena tidak percaya pada ide keadilan itu sendiri, tetapi karena tidak percaya pada mereka yang memegang tangannya.

Namun, jika kita hanya pasrah, kebutaan itu akan terus disalahgunakan. Mungkin yang kita perlukan adalah menjadi pemandu bersama. Masyarakat harus menjadi mata tambahan bagi keadilan—bukan untuk memaksakan vonis lewat teriakan massa, tetapi untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui keadilan tidak menyimpang. Transparansi, pendidikan hukum publik, dan partisipasi aktif adalah cara kita “memegang tongkat” bersama, agar keadilan tidak tersesat.

Pada akhirnya, kebutaan keadilan bukan masalah utama. Masalah sesungguhnya adalah: siapa yang memegang lengannya, dan ke mana mereka membawanya. Sebab, keadilan yang buta di tangan pemandu yang salah bisa berubah menjadi mesin penghancur yang sah menurut hukum. Tapi keadilan yang buta di tangan pemandu yang benar bisa menjadi kekuatan yang melindungi yang lemah, menghukum yang bersalah, dan memulihkan yang terluka.

Maka, pertanyaannya kembali pada kita semua: ketika keadilan itu buta, apakah kita rela membiarkannya dipandu oleh segelintir orang yang kepentingannya tak selalu selaras dengan kebenaran? Atau kita siap turun tangan, menuntunnya bersama, agar ia tidak hanya berjalan, tapi sampai ke tujuan yang seharusnya? Karena tanpa pemandu yang benar, keadilan bukan hanya buta—ia juga tersesat.

FOMO

Ada sebuah ketakutan baru, yang sesungguhnya bukan baru. Ia disebut Fear of Missing Out, atau singkatnya FOMO. Namanya modern, berbahasa Inggris, tapi kegelisahannya kuno. Ia adalah kegelisahan manusia yang takut ditinggalkan perayaan, takut ketinggalan kabar, takut tak hadir di pesta yang diam-diam ia inginkan.

Di masa lalu, mungkin FOMO berarti tidak diajak duduk di bale desa. Atau tak diberi kabar ketika tetangga mengadakan syukuran. Kini ia bermigrasi ke layar 6 inci di tangan kita. Kawan-kawan merayakan liburan dengan wajah penuh tawa di Instagram, sementara kita berada di kamar dengan dinding yang sama, lampu yang sama, dan rasa bosan yang sama.

Teknologi, barangkali, hanya mempercepat rasa ini. Ia membuat perbandingan hidup begitu telanjang: siapa makan malam di restoran mahal, siapa menghadiri konser, siapa baru saja membeli sepatu edisi terbatas. Dunia maya memberi etalase tanpa kaca—kita bisa menempelkan wajah sedekat mungkin, dan menyaksikan betapa hidup orang lain tampak lebih penuh, lebih indah, lebih menyenangkan.

Tetapi apakah betul mereka yang kita pandang itu benar-benar bahagia? Ataukah mereka pun, setelah foto diunggah, merasa hampa—karena pesta yang mereka datangi tidak semeriah yang dibayangkan, atau karena mereka pun sibuk membandingkan diri dengan pesta orang lain?

FOMO, dengan kata lain, adalah ketakutan yang tidak pernah selesai. Ia seperti lingkaran setan. Ketika kita merasa tertinggal, kita berusaha hadir. Tetapi kehadiran itu tidak pernah utuh. Kita hadir dengan mata yang separuh ke layar, mencari lagi pesta lain yang mungkin lebih gemerlap.

Dalam masyarakat yang dipenuhi logika pasar, FOMO pun dijadikan komoditas. Perusahaan memanfaatkan rasa takut ketinggalan ini dengan label “limited edition,” “flash sale 24 jam,” atau “diskon terakhir.” Kita dipancing untuk membeli bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut kehilangan kesempatan yang katanya tidak akan datang lagi.

Barangkali ini yang dimaksud Kierkegaard ketika menulis tentang despair, keputusasaan yang muncul karena manusia terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. FOMO adalah bentuk keputusasaan yang dikemas rapi, diberi filter, diberi musik latar. Ia tampak indah, tapi di dalamnya adalah jurang.

Namun bukankah rasa takut ketinggalan itu juga cermin dari kerinduan manusia untuk tidak sendiri? Untuk merasa menjadi bagian dari arus yang lebih besar? Mungkin itu sebabnya FOMO begitu kuat: ia bukan hanya soal iri, tapi juga soal identitas. Kita ingin diyakinkan bahwa hidup kita penting karena disaksikan.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengatakan: JOMO—Joy of Missing Out. Sebuah kebahagiaan karena tidak ikut serta. Karena memilih menyepi, membaca buku, atau sekadar duduk menatap langit malam. Tetapi kebahagiaan itu pun kini dipromosikan. Foto-foto orang yang “bahagia menyendiri” juga beredar, dan anehnya, bisa memicu FOMO baru.

Mungkin yang lebih jujur adalah menerima bahwa hidup memang selalu penuh kehilangan. Kita tak akan bisa hadir di semua pesta, membaca semua buku, mencintai semua orang. Dan barangkali, kehilangan itu bukan ancaman, melainkan bagian dari keberadaan kita yang terbatas.

Dalam keterbatasan itulah kita bisa menyelamatkan diri dari kegilaan layar. Bahwa dunia tetap bergerak meski kita tak ikut berlari. Bahwa ada kebahagiaan yang tak perlu diumumkan. Dan bahwa ketidakhadiran pun bisa menjadi ruang bagi kita untuk benar-benar hadir—kepada diri sendiri.

Sebab pada akhirnya, FOMO bukanlah soal takut ketinggalan pesta orang lain, melainkan tanda bahwa kita diam-diam sudah kehilangan pesta kita sendiri: hidup yang nyata, yang tak membutuhkan penonton, dan tak menunggu validasi dari layar.

Bangsa Yang Sakit Teriak Merdeka

Kita adalah bangsa yang lahir dari jeritan, darah, dan mimpi. Tujuh puluh sekian tahun yang lalu, kata “merdeka” bukan sekadar slogan; ia adalah napas terakhir yang kita hembuskan dalam perang, harga yang dibayar dengan nyawa, dan janji yang disegel dengan darah. Tapi kini, di jalan-jalan, di televisi, di media sosial, kita masih berteriak “Merdeka!” — sambil pelan-pelan membusuk dari dalam.

Bangsa ini seperti tubuh yang mengenakan pakaian pahlawan, tapi di baliknya demam, batuk, dan napasnya sesak. Kita masih merayakan kemerdekaan dengan lomba makan kerupuk, tapi di meja makan rumah banyak keluarga, nasi dan lauknya tetap seadanya. Kita masih mengibarkan bendera setinggi-tingginya, tapi keadilan dan kesejahteraan kita pasang setengah tiang. Kita seperti orang yang bangga memamerkan rumah megahnya, padahal fondasinya retak dan rayapnya menggerogoti.

Sakit kita bukan sekadar soal ekonomi atau politik—meskipun itu jelas kronis. Sakit kita ada di kepala dan hati. Kita mudah dipecah oleh berita palsu, gampang tersulut oleh perbedaan, dan senang mencurigai sesama hanya karena keyakinan atau pandangan politiknya tak sama. Kita senang mengutuk korupsi, tapi ketika ada kesempatan, kita meraih amplop “sekadar tanda terima kasih.” Kita mencemooh pejabat yang tidak becus, tapi di lingkup kecil, kita juga sering bermain licik demi kepentingan diri sendiri.

Ironisnya, teriakan “Merdeka!” kita hari ini sering terdengar seperti penyangkalan. Kita berteriak untuk meyakinkan diri bahwa kita masih berdaulat, padahal dalam banyak hal kita tunduk pada logika pasar global, kebijakan internasional, dan mentalitas konsumtif yang membuat kita tergantung pada bangsa lain. Kita merasa bebas, padahal sebagian besar pikiran kita dikendalikan algoritma media sosial. Kita pikir kita memilih sendiri, padahal kita sedang dipandu oleh sistem yang memahami kita lebih baik daripada kita mengenali diri sendiri.

Mungkin, kita ini seperti pasien yang menolak mengakui penyakitnya. Kita lebih suka menghibur diri dengan pesta kemerdekaan ketimbang menatap cermin dan melihat bahwa wajah kita pucat. Kita bertepuk tangan di upacara bendera, tapi enggan duduk bersama untuk membicarakan bagaimana memperbaiki sekolah yang roboh, rumah sakit yang sepi obat, dan petani yang kalah harga dari produk impor.

Kemerdekaan yang sejati bukan hanya tentang lepas dari penjajahan fisik, tapi juga dari penjajahan mental, moral, dan ketergantungan yang melemahkan daya kita. Merdeka berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus menjual harga diri. Merdeka berarti bisa berpikir jernih tanpa diikat propaganda atau uang sogokan. Merdeka berarti menegakkan keadilan bukan hanya untuk kelompok kita, tapi untuk semua warga tanpa kecuali.

Kalau tubuh bangsa ini sakit, kita tidak bisa berharap sembuh hanya dengan teriak lebih keras. Kita butuh keberanian untuk mengobati luka, membuang racun, dan memperbaiki cara kita berpikir. Sebab, bangsa yang sakit tetapi terus teriak “Merdeka!” tanpa mau berobat—pada akhirnya hanya sedang menipu dirinya sendiri.

Dan mungkin, kemerdekaan sejati akan datang bukan saat kita berhenti berteriak, tapi saat kita bisa berbisik pelan: “Kami sungguh merdeka, di pikiran, di hati, dan di tindakan.”